Senin , 11 Desember 2017
Home / KOLOM / Kampanye Tanpa Rasial
Demonstrasi massa Jakarta menolak Ahok.

Kampanye Tanpa Rasial

Pemilihan kepala daerah DKI Jakarta ternoda bahkan sebelum masa kampanye dimulai. Pernyataan kandidat inkumben Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di hadapan warga Kepulauan Seribu telah memicu riak sentimen rasial di media sosial dan di jalan-jalan.

Dalam pidatonya, dia mengatakan tidak mempermasalahkan warga Jakarta jika tidak memilihnya karena alasan agama. Tapi, lantaran dia mengutip Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51, dan menafsirkannya secara serampangan untuk kepentingan politik dan secara terang-terangan telah menghina Al-Quran, ulama dan Islam dengan cara yang sangat sarkas, membuat publik di seluruh Indonesia geram.

Kemarahan masyarakat Indonesia ini sayangnya tidak menjadi introspeksi bagi Ahok dan pendukungnya. Mereka justru membela pidato Ahok tersebut untuk menjatuhkan lawan politiknya, memutarbalikkan fakta di berbagai ruang publik termasuk media sosial.

Propaganda rasial yang dimuntahkan Ahok ini telah menghadap-hadapkan tidak hanya warga Jakarta, tapi juga mereka yang berada di luar Ibu Kota dalam dua kutub yang berbeda berdasarkan sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Keadaan ini sungguh patut disesali: memainkan isu rasial dan menghina agama orang lain tidak bisa kita terima dengan alasan apa pun.

Calon dan partai pendukung adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam menciptakan iklim kampanye yang sehat, damai, dan rasional. Belajar dari perkara pidato Ahok, mereka perlu lebih hati-hati berkomunikasi dengan publik. Sesuatu yang dianggap baik ketika diucapkan belum tentu dianggap baik pula oleh lawan bicara. Perlu pula disadari bahwa sentimen rasial ini adalah modus calon minoritas yang dilakukan bukan hanya dalam kampanye dengan sengaja menempatkan diri sebagai korban perbedaan suku, ras, atau agama, padahal ini bisa memancing gejolak rasial.

Menghindari sentimen SARA dalam berkampanye sama sekali bukan perkara sulit. Amat banyak bahan positif yang bisa didagangkan para calon. Mereka bisa menjajakan program yang dipandang punya manfaat besar bagi publik. Kampanye negatif, seperti membandingkan kecakapan sendiri dengan ketidakbecusan lawan politik, juga diizinkan asalkan didasari argumentasi yang rasional.

Memang, para kandidat tidak bisa mengendalikan pikiran dan pendapat publik. Tapi, jika mereka lebih hati-hati dalam bertutur dan mengedepankan dialog yang argumentatif, kampanye dalam pilkada pasti jauh lebih sehat. Apalagi tim kampanye Agus Harimurti-Sylviana Murni, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, dan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dibantu banyak profesional yang paham strategi kampanye yang tak menabrak etika.

Menjaga kewarasan kampanye selayaknya juga dilakukan dengan mengendalikan tingkah laku pendukung di media sosial. Sekarang perang antar kandidat, terutama di Facebook dan Twitter, sudah terasa sengit meskipun periode kampanye baru dimulai pada 26 Oktober mendatang. Menurut data litbang Pikiranumat.com, dalam periode satu minggu saja sejak 18 Oktober September hingga 24 Oktober 2016, jumlah percakapan mengenai tiga pasang calon di twitter mencapai 115 ribu.

Serang-menyerang di media sosial berlangsung brutal. Para pendukung kerap saling cela tanpa dasar dan tanpa argumentasi yang memadai. Tidak jarang mereka menyebar materi kampanye palsu, berbohong perihal kinerja dan prestasi. Bahkan yang lebih memalukan menyebarluaskan testemoni palsu tokoh-tokoh nasional.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah menyatakan akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memantau pelanggaran kampanye. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta juga mewajibkan tim pemenangan pasangan calon melaporkan semua akun media sosial yang mereka gunakan untuk kampanye. Tapi, persoalannya, saat ini proses pilkada DKI belum masuk periode resmi kampanye, sehingga baik KPU maupun Bawaslu tidak bisa menegur apalagi menjatuhkan sanksi atas propaganda buruk tersebut. Pendukung calon umumnya juga bergerilya diam-diam, misalnya, dengan menggunakan identitas palsu.

Para calon wajib mengendalikan pendukungnya agar lebih santun dan menjauhi ungkapan-ungkapan kebencian. Kandidat sedianya tidak membiarkan perilaku buruk itu dengan bersembunyi dibalik kebebasan dan kerelawanan publik. Tak sulit menduga pasukan media sosial pembela kandidat adalah pasukan yang diorganisasi tim sukses.

Kita harapkan tahap-tahap pilkada berikutnya dapat berlangsung damai dan santun. Kandidat dan pendukungnya hendaknya bersikap lebih rasional dan tidak rasis. Pilkada memang penting, tapi selayaknya tidak diselenggarakan dengan mengorbankan kebersamaan dan kemajemukan.

Insiden dan penistaan terhadap Al Maidah 51 diharpakan menjadi pelajaran bagi siapapun di negeri ini. Sendi keberadaban dan kerukunan yang telah dibangun berpuluh tahun di negeri ini tidak boleh rusak hanya Karena satu orang yang rasis dan sedang demam panggung kekuasaan. Semoga Polisi penegak hukum betindak dengan seadil-adilnya sesuai UU yang berlaku untuk menghukum pelaku penistaan Agama yang rasis ini sehingga kampanye di seluruh Indonesia bisa berjalan dengan damai dan baik.

[Jaka Setiawan]

Baca Juga

Kasus First Travel: Peringatan Keras bagi Jamaah, Pengusaha Umroh, dan Pemerintah

Heppy Trenggono President Indonesian Islamic Business Forum (IIBF) Indonesia dikejutkan oleh ditangkapnya bos First Travel …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *