Senin , 11 Desember 2017
Home / KOLOM / Mencermati Eksepsi Penasehat Hukum Ahok
Aksi massa ormas Islam di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jl Gajah Mada, Jakpus, Selasa (13/12). [foto: zakir salmun]

Mencermati Eksepsi Penasehat Hukum Ahok

1. Eksepsi tidak fokus, eksepsi lebih ke arah pembelaan (pledoi). Sangat sedikit menguraikan tentang adanya dakwaan Penuntut Umum yang kabur (abscur libel) dll, sebagai syarat eksepsi.

2. Ahok menyatakan tidak ada niat (mens rea) dan tidak bermaksud untuk menista agama. Dia maksudkan kepada lawan-lawan politiknya yang tidak bisa bersaing dalam program. Hal ini tidak sesuai bukankah pada tanggal tersebut belum masuk waktu kampanye dan bahkan belum ditetapkan calon gubernur oleh KPUD?

3. Dia juga nyatakan telah menanyakan tentang asbabun nuzul kepada teman-temannyanya tentang maksud Al Maidah : 51. Hal ini tidak dapat dibenarkan, dia tidak ada legal standing untuk menjelaskan surah Al Maidah 51 karena ia tidak mengimani Alquran dan dia bukan bersama Islam, sehingga bagaimana mungkin dia dapat mengetahui makna yang sebenarnya.

4. Penasehat Hukum tidak relevan dengan menyebut video yang diunggah oleh Buni Yani, karena sudah dilakukan uji Labfor oleh Penyidik dan hasilnya sah sebagai Barang Bukti.

5.Penasehat Hukum tidak relevan dengan mengaitkan Aksi Bela Islam terkait dengan tuntutan keadilan dalam proses Penegakan Hukum. Adalah Sah dan dijamin UU setiap warga negara menyampaikan pendapat dan menuntut keadilan.

6. Cepatnya proses Sidik dan Pelimpahan ke PN tidaklah menyalahi hukum acara pidana. Tahapan penyelidikan sampai dengan Gelar Perkara sudah memenuhi ketentuan. Penetapan Tersangka juga sudah sesuai dengan hukum acara, dengan didahului oleh adanya dua (2) alat bukti yang Sah serta sudah dilakukan Gelar Perkara Penyidikan seusai Gelar Perkara penyelidikan.

7. Penasehat Hukum menyatakan bahwa harus diterapkan prinsip Ultimum Remedium. PENASEHAT HUKUM telah salah mengaitkan asas ini, terlebih lagi dikaitkan dengan SKB dalam penerapan Pasal 156a huruf a KUHP. Apalagi disebut Pasal 156a adalah delik materil. Perlu diketahui prinsip Ultimum Remedium baru dikenal baru2 ini, sebagaimana diterapkan dalam UU Lingkungan Hidup, jadi tidak ada kaitannya dengan UU 1 PNPS 1965. Adapun SKB hanya dapat diterapkan untuk penyalahgunaan terhadap ajaran agama yang menyimpang dari suatu aliran sesat yang menyerupai ajaran agama yang bersangkutan. Untuk penodaan tidak perlu SKB. Sifat delik pada Pasal 156a adalah delik formil jadi tidak membutuhkan adanya akibat sebagaimn delik materil.

8. Penasehat Hukum mengaitkan asas Restoratif Justice juga tidak relevan. Ini teori dari Jhon Rawls yang tidak terkait dengan delik agama, lebih tepat teori ini untuk pemidanaan terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

9.Penasehat Hukum menyatakan huruf b pada Pasal 156a KUHP harus dibuktikan karena sifat delik adalah kumulatif. Ini menunjukkan bahwa PENASEHAT HUKUM tidak mengerti struktur Pasal 156a dan tidak mengerti nuansa kebatinan – histories Yuridis – masuknya Pasal 156a dalam KUHP. Pasal 156a adalah alternatif, oleh karena itu ada dua (2) Kejahatan yang diatur yakni huruf a atau huruf b. Dalam huruf a juga berlaku alternatif perbuatan (actus reus), permusuhan atau penyalahgunaan atau penodaan.

10. Penasehat Hukum menyebut tidak ada kejelasan tentang Subject Korban. Perlu dicatat bahwa Perbuatan Pidana pada Pasal 156a huruf a tidak mensyaratkan subjek korban adalah manusia tetapi agama itu sendiri salah satunya Kitab Suci. Adapun Pasal 156 KUHP subjeknya sangat jelas yakni Golongan Penduduk yang salah satunya berdasarkan agama.

Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, SH, MH.
Anggota Komisi Kumdang MUI Pusat

Baca Juga

Kasus First Travel: Peringatan Keras bagi Jamaah, Pengusaha Umroh, dan Pemerintah

Heppy Trenggono President Indonesian Islamic Business Forum (IIBF) Indonesia dikejutkan oleh ditangkapnya bos First Travel …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *