Selasa , 16 Januari 2018
Home / BERITA / Din Syamsuddin: Pernyataan Jaksa KPK tentang Amien Rais Bertendensi Pembunuhan Karakter
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah sekaligus mantan Ketum MUI Pusat, Din Syamsuddin. [foto: tempo.co]

Din Syamsuddin: Pernyataan Jaksa KPK tentang Amien Rais Bertendensi Pembunuhan Karakter

Jakarta (PIKIRANUMAT) – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah HM Din Syamsuddin angkat bicara ihwal pernyataan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan bila Amien Rais, yang juga mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, menerima aliran dana dari mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari.

Menurut Din, pernyataan JPU KPK itu sangat bertendesi melakukan pembunuhan karakter terhadap tokoh reformasi Amien Rais.

“Pernyataan JPU KPK bahwa Amien Rais menerima aliran dana dari mantan Menkes Siti Fadilah Supari adalah sangat bertendesi character assasination (pembunuhan karakter),” kata Din melalui keterangan tertulisnya, Ahad (4/6/2017).

Ia menilai, tidak ada bukti dan fakta bahwa Siti Fadilah pernah memberi atau mentransfer dana kepada Amien Rais. Mengaitkan kasus ini dengan menyebut nama Muhammadiyah yang tidak ada kaitannya dinilai sangat tidak etis.

“Tidak ada bukti dan fakta bahwa Ibu Siti Fadilah pernah memberi atau mentransfer dana kepada Amien Rais,” ujar Din.

Juga, mengaitkan kasus itu dengan menyebut nama Muhammadiyah, tegas Din, sangat tidak etis.

Mantan Ketua Umum MUI Pusat itu mengatakan, KPK perlu bertanggung jawab atas ucapan atau tuduhannya. Jika tidak, KPK sangat patut diduga bekerja untuk pihak tertentu, yaitu yang merasa tersinggung dengan gerakan politik Amien Rais selama ini.

“Saya memang menengarai bahwa selama ini KPK terkesan tidak netral dalam menjalankan tugasnya selama ini. Selain itu KPK juga menerapkan standar ganda terhadap kasus-kasus korupsi,” ujarnya.

Hal ini ditunjukkan oleh KPK dengan tidak berani mengusut korupsi korporasi. Termasuk kasus-kasus yang sudah kasat mata terindikasi korupsi seperti proyek reklamasi Jakarta dan RS Sumber Waras, ia menilai seperti ditutup-tutupi oleh KPK. Padahal lembaga negara seperti Badan Pemberiksa Keuangan (BPK) sudah membuat laporan penyimpangan.

Begitu juga, papar Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini, banyak kasus besar yang cenderung dipetieskan atau dibatasi pada tersangka-tersangka tertentu oleh KPK, seperti BLBI, Hambalang, atau eKTP.

“Kita menunggu keseriusan KPK untuk melanjutkan kasus-kasus tadi termasuk kasus reklamasi, RS Sumber Waras, dan untuk memeriksa atau menyadap pejabat-pejabat yang disebut korup,” kata Din.

Ia pun berharap KPK tidak menerapkan standar ganda dan tidak menjadi alat pihak terrtentu. Apalagi untuk menghabisi lawan-lawan politiknya.

“Kalau ini terjadi, maka pemberantasan korupsi akan jauh panggang dari api,” imbuh Din. [MSR]

Baca Juga

Marah Besar pada AS, Abbas: Sialan Uang Anda!

Ramallah (PIKIRANUMAT) – Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengatakan Israel telah membunuh Kesepakatan Oslo. Dia …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *