Pakar Hukum Yusril Ihza Mahendra (kanan) dan Refly Harun (kiri) saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi II DPR RI, Rabu (18/10). [foto: tempo.co]

Dua Pakar Hukum Tata Negara Kritisi Sifat Kegentingan Memaksa Perppu Ormas

Jakarta (PIKIRAN UMAT) – Dua orang pakar hukum tata negara menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR. Keduanya, Yusril Ihza Mahendra dan Refly Harin mengkritisi sifat kegentingan memaksa sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Pemerintah harus menjalankan “due process of law” (uji hukum) sehingga kalau ada ormas yang dianggap membahayakan negara maka pemerintah bisa mengajukan ke pengadilan namun di Perppu ini tidak ada, kata Yusril dalam RDPU Komisi II, di Jakarta, Rabu (18/10).

Yusril mengatakan sejak tahun 1999 disepakati adanya prinsip “check and balances” sehingga tidak ada eksekutif kuat namun dikeluarkannya Perppu Ormas menghilangkan prinsip tersebut.

Karena itu, dia menilai sangat berbahaya kalau kewenangan membubarkan ormas yang berbadan hukum atau tidak, ada di pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

“Kalau ada satu ormas dinilai bertentangan dengan Pancasila, pemerintah bawa ke pengadilan, di sana bisa berdebat dengan argumen masing-masing lalu diputuskan pengadilan,” ujarnya.

Yusril mengkritisi Pasal 5 ayat 4 Perppu Ormas yang menyebutkan bahwa satu ormas dilarang untuk mengembangkan, meyakini dan menganut paham yang bertentangan dengan Pancasila, namun hal itu dinilainya multitafsir.

Dia mengkhawatirkan kalau ada orang yang ceramah lalu menyebutkan tujuan bernegara untuk mewujudkan negara yang “baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur” (negeri yang subur dan makmur, adil dan aman), lalu ditangkap aparat Kepolisian karena bertentangan dengan tujuan pemerintah mewujudkan keadilan sosial.

“Ini menjadi tafsiran luas karena yang dinilai bertentangan dengan Pancasila itu maksudnya bagaimana. Bisa saja ada ustadz ceramah soal negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur didengar polisi lalu ditangkap karena dianggap tidak mewujudkan keadilan sosial,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Refli Harun menilai Perppu Ormas menyamakan kegentingan memaksa dengan hak-hak sipil untuk berserikat dan menyatakan pendapat.

Dia menilai kalau kondisi negara darurat maka pemerintah seketika itu bisa membubarkan ormas namun kalau tidak dalam kondisi darurat maka due proces of law harus dijalankan.

Refli menyarankan agar Komisi II DPR menolak Perppu Ormas namun diajukan revisi UU nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas oleh DPR atau pemerintah dengan substansi bahwa pembubaran ormas dalam kondisi biasa harus melalui due process of law. [SR/ANTARA]

Baca Juga

Kritik UU Ormas Baru, Presiden PKS: Sudah Bermasalah Sejak Kelahirannya

Jakarta (PIKIRANUMAT) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menegaskan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *