Agama Musuh Pancasila, Tudingan Sesat dan Salah Alamat

Lagi-lagi rezim Jokowi membuat kegaduhan publik lewat pernyataan-pernyataan yang dilontarkan para pejabatnya.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi yang baru diangkat Jokowi mengatakan, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah diterima oleh mayoritas masyarakat, seperti tercermin dari dukungan dua ormas Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah sejak era 1980-an. Tapi memasuki era reformasi asas-asas organisasi termasuk partai politik boleh memilih selain Pancasila, seperti Islam. Hal ini sebagai ekspresi pembalasan terhadap Orde Baru yang dianggap semena-mena. “Dari situlah sebenarnya Pancasila sudah dibunuh secara administratif,” kata Yudian.

Belakangan juga ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingannya sendiri yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka antara lain membuat Ijtima Ulama untuk menentukan calon wakil presiden. Ketika manuvernya kemudian tak seperti yang diharapkan, bahkan cenderung dinafikan oleh politisi yang disokongnya mereka pun kecewa. “Si Minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan,” paparnya.

Tagar #BubarkanBPIP pun menggema menyusul pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi yang mengatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama. Sejumlah organisasi mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), NU, hingga PA 212, mempertanyakan pernyataan tersebut. Pernyataan tersebut memancing perbincangan di Twitter. Netizen meramaikan perbincangan soal Pancasila dan mempopulerkan tagar #BubarkanBPIP.

Hingga saat ini, istana pun tidak memberikan respon berarti terhadap kegaduhan yang ditimbulkan lewat pernyataan kepala BPIP. Yang ada malah membela mati-matian dan mengatakan agar masyarakat tidak menyalahkan pernyataan Yudian. Terkait usulan MUI untuk memecat Yudian Wahyudi, Moeldoko menganggap bahwa hal itu terlalu terburu-buru.

Sikap istana ini tentu tidak terlalu mengejutkan. Karena memang demikianlah sikap rezim terhadap ekspresi ketaatan masyarakat kepada agamanya (Islam). Apa yang mereka sebut radikalisme, meski tidak ada definisi yang jelas terhadap istilah radikal dan radikalisme, senantiasa ditujukan untuk mengamputasi semangat kembali kepada Islam sebagai pedoman kehidupan.

Lihat saja ketika rezim hendak mengawasi kegiatan masjid dan majelis ta’lim. Ada pula tepuk tangan anak Sholeh yang selama ini tidak pernah dipersoalkan, dianggap menjadi salah satu hal menyimpang. BPIP sendiri yang dibentuk dengan penuh kontroversi, didirikan dalam rangka memerangi radikalisme. Jokowi memberikan pesan khusus setelah pelantikan kepala BPIP yang baru adalah untuk membumikan Pancasila terutama kepada kaum milenial dari serangan ideologi lain. Ideologi lain yang dimaksud berbahaya oleh rezim pada faktanya bukanlah ideologi sekulerisme kapitalisme liberalisme yang terbukti memporak-porandakan negeri ini di berbagai lini, namun lebih ditujukan kepada geliat kebangkitan Islam secara paripurna termasuk dalam pengaturan sosial bernegara. Maka pernyataan membenturkan agama dengan Pancasila adalah sikap jujur atas apa yang ada di dalam kepala rezim hari ini. Bahwa ketaatan terhadap agama (Islam) dianggap membahayakan Indonesia.

Tentu masyarakat harus bersikap kritis, tentang apa dan siapa sebenarnya musuh hakiki negeri ini? Dan dimana posisi agama (Islam) di dalam sejarah panjang dan penjagaan terhadap negeri ini?

Jika kita berpikir dan melihat fakta secara mendalam, kita akan melihat perilaku yang jauh dari ketaatan kepada Allah menjadikan para pejabat pengkhianat rakyat lahir secara massal. Lihat bagaimana negeri ini porak poranda akibat ulah para maling berdasi.

Di level eksekutif, yudikatif, legislatif tak ada yang tak terseret kasus korupsi. Kasus Harun Masiku, Jiwasraya, Asabri, dan seabrek kasus korupsi lainnya yang belum tuntas hingga kini. Penguasa yang tidak takut kepada Allah juga membuat kebijakan-kebijakan menyengsarakan rakyat. Wacana pencabutan subsidi LPG 3 kg, kenaikan TDL, pencabutan subsidi mahasiswa tuna netra, tidak ditanggungnya gaji guru honorer pada dana BOS, kenaikan iuran BPJS hingga 100 persen, adalah diantara sekian banyak kebijakan tidak pro rakyat yang hingga kini kita rasakan.

Penguasa yang lebih melayani para korporat, membuka lebar kran investasi di segala lini menjadikan kita tak pernah menjadi negara yang berdikari di atas kaki sendiri. Lihat saja pembangunan calon ibu kota baru yang mengundang banyak investor asing. Pemerintah mempersilahkan para korporat untuk membangun ibu kota baru, baik sebagai pemasok bahan, konsultan, pimpinan proyek hingga pelaksana proyek.

Demikian pula ketiadaan takwa kepada Allah menjadikan penguasa lebih takut berhadapan dengan manusia. Kasus pelecehan kedaulatan Indonesia di Natuna menjadi bukti betapa lemahnya posisi Indonesia di mata negara lain.

Maka, benarkah agama menjadi musuh nyata negeri ini? Tidak! Bahkan ketiadaan agama lah yang menjadikan negeri ini semakin rusak dan pejabat semakin banyak menjadi pengkhianat. Ketidakhadiran Islam sebagai aturan kehidupan dan hanya sebatas ritualitas inilah yang menjadi sumber masalah. Kehadiran Islam secara paripurna dalam kehidupan bernegara justru akan menyelamatkan negeri ini dari berbagai masalah yang melilitnya.

Kemudian, jika kita melihat sejarah secara jujur, Islam hadir jauh sejak awal sebelum Indonesia diakui kemerdekaannya. Tercatat kesultanan-kesultanan yang pernah berdiri mendapatkan bantuan dari kekhilafahan untuk mengusir penjajah. Pun dalam upaya merebut kemerdekaan, semangat jihad yang digelorakan para kyai dan santri untuk mengusir penjajah, adalah hal yang tak pernah dinafikan peran besarnya. Tanpa mereka mungkin Indonesia tidak akan pernah ada bahkan hanya menjadi bangsa jongos yang memuaskan nafsu para penjajah.

Maka jelas sudah, upaya perlawanan terhadap agama jika dibiarkan akan sangat membahayakan nasib rakyat dan negeri ini. Islam hadir justru membawa maslahat dan rahmat bagi seluruh alam. Tanpa Islam, negeri ini akan terjerumus kepada sekulerisme dan liberalisme yang semakin dalam dan tak akan pernah bisa bangkit dari keterpurukan. Sungguh menjadikan Islam sebagai musuh negara adalah tudingan sesat dan salah alamat. []

Nurus Sa’adah
(Anggota Komunitas Revowriter)

BACA JUGA!

Batasi ‘Zona Perang’ Wabah, itu Koentji!

Masih di masa tanggap darurat Corona yang ditetapkan oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan ini, nyatanya …