Berebut Sejahtera

Kembali menuai kontroversi di kalangan umat, rencana Presiden Joko Widodo untuk memberikan Kartu Pra-Kerja bagi lulusan SMA, SMK, perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan. Kali ini dikritik honorer, baik honorer K2 maupun nonkategori. Mereka menilai kebijakan tersebut aneh dan terlalu banyak unsur politisnya.

“Dalam tiga bulan ini presiden suka mengeluarkan kebijakan aneh. Yang nyata-nyata mengabdi enggak dipikirkan,” kata Ridwan, koordinator wilayah Forum Hononer K2 Indonesia (FHK2I) Bengkulu kepada JPNN, Senin (4/3). Daripada membiayai lulusan yang belum bekerja, lanjutnya, lebih baik memikirkan honorer K2. (Jpnn.com 4/3).

Menanggapi hal tersebut, JK mengatakan, hal itu baru bisa dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. Dengan catatan, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) memiliki pos anggaran lebih untuk itu.

“Ada banyak negara seperti itu. Di Amerika, Kanada, Australia, ada tunjangan buat yang menganggur, tapi itu biasanya terjadi kalau negara itu maju, penduduknya tidak banyak,” kata JK kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (5/3). (Republika, 8/3)

Pro kontra ini kemudian bergulir di tengah umat, meramaikan riuh rendah jelang gelaran pesta demokrasi beberapa saat lagi. Lalu siapa yang sebenarnya harus lebih diperhatikan oleh penguasa negeri ini? Guru honorerkah? Atau warga negara yang belum memiliki pekerjaan? Siapakah kiranya yang menempati prioritas pertama untuk mendapat pengurusan yang tepat?

Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua Dewan Kerhormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo menilai janji Jokowi mengeluarkan Kartu Pra Kerja, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga jenjang kuliah terlalu muluk.

“Sejumlah rumah sakit di berbagai daerah masih belum dibayar tunggakannya. Bahkan ada yang hingga puluhan miliar. Padahal BPJS Kesehatan itu terkait KIS,” ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/3). Berbagai macam kartu yang dikeluarkan, akan terkait dengan Anggaran Pendapat Dan Belanja Negara (APBN).

Maka kemudian timbul keraguan, apakah janji sejahtera memang benar adanya. Persoalannya, siapa saja yang berhak atas kartu, dan dari mana anggarannya. Apa lagi fakta defisit BPJS sudah menjadi rahasia umum. Warga sakit semakin sulit mendapat akses kesehatan yang baik, sementara setiap bulan tetap membayar iuran. Akhirnya tuntutan sejahtera juga muncul dari warga yang sakit.

BACA JUGA!

Save FPI!

Kezaliman itu makin menjadi. Tak puas dengan HTI, mereka menarget FPI. Ya, target pembubaran ormas …