Bisakah Kita Menuai Janji-Janji Kampanye?

Menjelang pemilu pada 17 April 2019, para pasangan calon presiden dan wakil presiden memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mengkampanyekan secara terbuka visi-misi dan program-program yang dijanjikan jika terpilih, berlomba meraih hati rakyat. Para paslon terjun ke berbagai daerah berdasarkan undian yang didapat dan bertemu secara langsung dengan rakyat Indonesia.

Masing-masing paslon menyampaikan janji-janjinya. Seperti paslon nomor urut satu menjanjikan adanya tiga kartu sakti yaitu Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Prakerja, dan Kartu Sembako Murah. Sedangkan paslon nomor urut dua mengungkapkan janjinya yaitu stop impor, menurunkan tarif listrik dan menurunkan kebutuhan pokok. Siapa pun yang memimipin nanti, pertanyaan yang menggelisahkan yang muncul adalah: apakah kita bisa menuai janji-janji kampanye tersebut?

Tak dapat dipungkiri, ini adalah agenda rutin setiap lima tahun sekali di Indonesia, bahkan di berbagai negara yang menganut sistem demokrasi. Harapan bagi semua orang adalah apa yang dijanjikan itu benar-benar bisa dirasakan, bukan hanya sekedar janji manis belaka atau bahkan tipu-tipu. Namun tak bisa lari dari kenyataan bahwa kita hidup di bawah sistem demokrasi-kapitalis yang pada dasarnya sistem ini meniadakan seorang pemimpin yang teguh dengan janji-janjinya. Begitu lama Indonesia dipimpin di era sebelum ini namun ada saja janji-janji yang tak terealisir. Bahkan kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) mutlak ada di sistem sekarang, meskipun setiap pergantian pemimpin janji pemberantasan KKN rutin kita dengar. Bagaimana tidak demikian, janji yang diucapkan bukan keimanan. Bukankah mayoritas pemimpin-pemimin kita adalah muslim? Namun tidak ditemukan apa yang diucapkan berasal dari keimanan mereka yang teguh. Akidah islam menjelaskan bahwa ada Al-Khaliq yang menciptakan seluruh alam semesta ini termasuk manusia, dan akan meminta pertanggung jawaban setiap yang diperbuatnya di dunia.

“… seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjaaban perihal rakyat yang dipimpinnya ….” (HR.Muslim).

Justru yang menjadi akar persoalan saat ini, akan sangat mudah janji-janji itu terbengkalai karena tidak adanya rasa takut kepada Al-Khaliq. Janjinya tidak muncul karena ketaatannya pada seluruh aturan Allah. Tidak ada juga takutnya mempertanggungjawabkan apa yang dipimpin dan diputuskannya. Inilah hal wajar yang muncul bila kita semua, termasuk para calon pemimpin kita, dibesarkan dan terus hidup dalam sekulerisme. Akibatnya, bicara dosa itu terpisah dari urusan negara.

Belum lagi KKN yang selalu menyertai, karena tatkala seseorang menjadi pemimpin dengan bantuan dari pihak sponsor yang turut menyukseskan teraihnya jabatannya, maka harus berbalas budi dengan mengembalikan dana super besar yang diberikan pihak sponsor kepada pemimpin tersebut. Pihak sponsor ini adalah para kapital yang tak lain tujuannya adalah untuk berinvestasi demi meraih banyak keuntungan bagi dirinya. Inilah rahasia umum sistem demokrasi–kapitalisme yang sejalan bersama asasnya, sekulerisme. Maka apa pun solusi yang diberikan untuk negara akan sekuler, tidak akan memperhatikan dosa-pahala, tanggung jawab di akhirat, dan hanya akan berakhir pada memperjuangkan syahwat pribadi dan golongan lewat kekuasaan. Memperjuangkan rakyat? Kemuliaan yang hanya tinggal mimpi manis dalam sistem yang durhaka kepada pemilik nyawa manusia ini.

Berjanji atas nama Allah dengan rasa penuh tanggung jawab bahwa dirinya adalah hamba dan makhluk Allah akan membuat seseorang yang maju sebagai pemimpin memiliki rasa takut. Berbohong, ingkar janji, berdusta dan khianat pun tak akan dilakukan.

“Barang siapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiannya, maka Allah haramkan baginya surga.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Jangankan mengobral janji, dipilih sebagai calon pemimpin negara saja adalah hal yang sangat berat, tanggungjawabnya sangat besar di hadapan Allah. Karena itu, seorang muslim yang mengimani hal ini tidak akan berambisi untuk meraih jabatan pemimpin negara.

Tidak ada salahnya calon pemimpin mengkampanyekan visi-misi maupun janji-janji programnya, namun tetap semua itu semestinya berdasarkan atas akidah islam. Seperti pada saat pemilihan khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Mereka menjadikan akidah islam dalam memimpin negara dengan mengambil Al-Qur’an dan As-Sunnah untuk menyelesaikan masalah umat, serta ijtihad yang paling kuat. Itulah janji keduanya.

Maka pemimpin yang mengajak kepada ketaatan adalah pemimpin yang dirindukan, yang tidak akan menyakiti hati rakyat selama kepemimpinannya taat pada Allah. Senantiasa memberikan perlindungan, kesejahteraan, keamanan yang hakiki, dan tidak akan ingkar janji. Dan yang jelas bisa membahagiakan di dua kehidupan yaitu kehidupan di dunia dan di akhirat. Wallahu a’lam.

Elima Winanta
(Alumnus Matematika UNAIR)

BACA JUGA!

FPI dalam Sorotan, Akankah Ada Keadilan?

20 Juni 2019 adalah tanggal habisnya masa SKT (Surat Keterangan Terdaftar) milik FPI (Front Pembela …