Bisakah Polisi Keluar dari Pusaran Pilpres?

Alhamdulillah! Kapolri Jenderal Tito Karnavian kini mengisyaratkan bahwa polisi akan menjadi penonton, pengawas, dan penjaga keamanan saja. Tidak boleh lagi ikut menjadi ‘pemain’.

Langkah ini beliau ambil setelah sekian lama Polisi ‘hanyut’ ke pusaran politik yang memang sangat mengasyikkan. Tito mengirimkan telegram (TR) ke seluruh jajaran kepolisian agar semua personel di seluruh Indonesia bersikap netral dalam pilpres dan pileg 2019.

Tapi, bisakah Kapolri membawa polisi keluar dari pusaran pilpres?

Isi TR perintah Kapolri itu sangat hebat. Menggambarkan polisi yang betul-betul tidak memihak. Tidak seperti yang dikeluhkan banyak orang selama ini. TR itu penuh larangan. Sangat ‘strict’. Ketat luar biasa. Rasa-rasanya, tidak perlu lagi ada Bawaslu. TR Kapolri itu, kalau dilaksanakan, pasti kampanye dan proses pemilu akan berjalan jurdil.

Alangkah indahnya kalau TR Kapolri itu diterbitkan dan dipatuhi sejak enam bulan yang lalu. Atau sejak bertahun-tahun yang lalu. Pasti suasana menjadi santai. Tidak ada persekusi. Tidak ada prasangka buruk terhadap polisi. Tapi, walaupun terlambat, tetap jauh lebih baik ketimbang tidak ada sama sekali.

Paling tidak, TR ini akan membuat semua orang lega.

Telegram Kapolri tsb merinci banyak larangan. Pertama, larangan membantu deklarasi capres, cawapres, atau caleg. Tidak boleh menerima, memberikan, meminta, mendistribusikan janji, hadiah, sumbangan, atau bantuan dalam bentuk apa pun dari pihak parpol, caleg, capres, cawapres maupun tim sukses.

Ada pula larangan menggunakan, memesan, memasang, dan menyuruh orang lain untuk memasang atribut pemilu (gambar, lambang capres dan cawapres, serta caleg maupun parpol).

Berikutnya, personel kepolisian hara hukumnya menghadiri atau menjadi pembicara/narasumber dalam acara deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan parpol. Kecuali dalam rangka melaksanakan tugas pengamanan yang sesuai surat perintah tugas.

Pembatasan lainnya termasuk mempromosikan, menanggapi, dan menyebarluaskan gambar/foto capres, cawapres, atau caleg baik melalui media massa, media online, maupun medsos. Polisi juga dilarang berfoto bersama capres, cawapres, caleg, massa maupun simpatisannya.

Foto selfie tidak dibolehkan dimuat di medsos, khususnya gambar yang mengacungkan jari yang membentuk dukungan kepada capres, cawapres, caleg, parpol yang berpotensi digunakan oleh pihak tertentu untuk menuding keberpihakan/ketidaknetralan Polri. Dan banyak lagi larangan lain.

Apa yang memicu TR Kapolri ini? Antara lain adalah tuduhan dan keluhan bahwa personel kepolisian ikut ‘bermain’ di bawah. Institusi pengayom rakyat ini dikeluhkan berat sebelah. Dalam bahasa yang sangat tajam, polisi bahkan dikatakan ikut menjadi tim sukses petahana. Tuduhan dan keluhan ini meluas. Di seluruh pelosok negara.

BACA JUGA!

Impor Bawang Putih dari China, Adakah Kecurangan Importir?

Harga bawang putih telah merangkak naik sejak pertengahan bulan ini jelang masa bulan puasa Ramadan …