Cerita Lara di Hari Anti Tambang

Dampak kerusakan lingkungan, masalah kesehatan, keamanan warga seharusnya menjadi hal yang patut diperhitungkan. Argumentasi pertumbuhan ekonomi terbantahkan dengan kerugian akibat tambang. Bahkan Undang-undang Mineral dan Batubara, belum mampu menyentuh hal tersebut. Alhasil yang selalu menjadi korban adalah rakyat.

Tidak hanya itu, industri ekstraktif yang mengeruk kekayaan alam, membuat lahan pertanian makin sempit. Merampas hak masyarakat lokal hingga muncul konflik agraria. Maka tak heran sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak Pemerintah Indonesia memulai langkah meninggalkan industri pertambangan sebagai tumpuan ekonomi negara.

Buah dari kapitalisme. Mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, mengabaikan aturan Allah. Jika masih berbasis pada kapitalisme, maka tambang jelas lebih banyak menimbulkan kerugian dibanding keuntungan. Sistem ini hanya fokus pada materi, menegasikan halal haram. Islam jelas melarang praktik pertambangan yang menimbulkan dharar bagi umat. Sebagaimana firman Allah ta’ala, ”Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya” (QS. Al-A’raf: 56).

Maka ketika kemudian banyak korban meninggal dan sakit akibat kurangnya pengurusan penguasa terhadap umat, sesuai dengan yang diberitakan dalam Alquran, “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Al-Rum [30]:41)

Kembali pada Islam sebagai satu-satunya sistem kehidupan yang tepat dan lengkap, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam Islam, penguasa berorientasi pada kemaslahatan umat, bukan pada pemilik modal. Keimanan yang melandasi aktivitas penguasa, membuatnya berhati-hati menjaga urusan umat. Begitu juga pada pemeliharaan lingkungan dan alam.

Tidak memberi izin monopoli terhadap pihak tertentu, sebab akan menguntungkan sekelompok orang. Hal ini berpeluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kemudian menjamin pemanfaatan pertambangan untuk kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan nasional. Sebab pertambangan termasuk dalam milik bersama atau umum.

Menurut aturan Islam, kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum. Hal ini wajib dikelola oleh negara. Hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Sebaliknya, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta apalagi asing.

Buruknya pengelolaan sumberdaya alam sebagaimana yang terjadi saat ini, mau tak mau, kita harus kembali pada ketentuan syariah Islam. Selama pengelolaan sumberdaya alam didasarkan pada aturan-aturan sekular kapitalis, tidak diatur dengan syariah Islam, semua itu tak akan banyak manfaatnya bagi rakyat, merugikan dan akan kehilangan keberkahannya. Wallahu a’lam.

Lulu Nugroho
Muslimah Revowriter Cirebon

BACA JUGA!

Guru Profesi Mulia

Seseorang bisa dikatakan mulia tatkala banyak orang merasakan kehilangan saat orang tersebut meninggal. Tatkala pemakamannya …