Ilustrasi: Gedung DPR RI

Delusi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Awal tahun 2019 tepatnya pada akhir bulan Januari santer pemberitaan media mengenai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Dikutip dari laman tempo.co seorang Komisioner Komnas Perempuan bernama Masruchah mengatakan bahwa orang-orang yang menolak rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS) belum membaca keseluruhan draf. Beliau juga menambahkan bahwa adanya rancangan tersebut bertujuan untuk menguatkan harkat dan martabat manusia dan sudah sesuai nilai-nilai dalam Islam, yaitu memuliakan perempuan.

Disisi lain seorang Akademisi dari sebuah kampus ternama menolak keras mengenai RUU PKS ini. Berbentuk sebuah petisi online yang dibuat Maimon Herawati, seorang Dosen Universitas Padjajaran, beliau menilai RUU PKS pro zina karena tidak ada pengaturan kejahatan seksual yang jelas, yaitu hubungan seksual yang melanggar norma susila dan agama. Beliau adalah orang yang mendukung tentang perlindungan terhadap perempuan namun dalam RUU ini terdapat beberapa hal yang masih “alpha” atau bahkan kurang tepat sehingga aroma peluang terjadinya seks bebas sangat kuat dirasakan.

Dikutip dari tirto.id menyatakan bahwa Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Mariana Amiruddin menyampaikan bahwa fokus dari RUU PKS adalah korban. Sekali lagi saya garis bawahi adalah terletak pada “korban”. Beliau juga menambahkan bahwa dalam rancangan aturan itu, definisi kekerasan seksual, yakni: bila ada pemaksaan, intimidasi, dan kekerasan. Jadi logikanya ketika si korban merasa dipaksa, diintimidasi dan mengalami kekerasan maka si pelaku akan terkena hukuman. Sedangkan ketika si “korban” tidak merasakan ketiga hal tersebut maka hal tersebut bukan termasuk ranah kekerasan seksual.

Kejanggalan yang sangat nyata, bahwasanya sekarang peraturan dibentuk hanya melihat dari segi parsial – parsial. Tidak melihat dari keseluruhan sistem yang berkaitan. Bagaimana mungkin hanya dilihat dari sisi korban saja. Bayangkan peluang kemaksiatan itu jelas – jelas nyata. Kalau seandainya antara laki – laki dan perempuan melakukan kegiatan seks yang dilakukan secara suka sama suka sekalipun itu bukan pasangan halalnya maka hal tersebut boleh dilakukan, padahal ini jelas kemaksiatan.

Disini letak ketidaksempurnaannya suatu peraturan apabila yang diandalkan hanya pada akal dan logika manusia. Kita sering menggunakan standar – standar pembuatan peraturan dengan melihat fakta yang ada terlebih dahulu baru dirumuskan solusi A, solusi B, solusi C. Hal ini dikarenakan adanya pemisahan agama dari kehidupan (sekulerisme) sehingga untuk menyelesaikan masalah kehidupan memakai aturan buatan manusia yang itu rentan rapuh dalam menuntaskan problem kehidupan termasuk masalah pergaulan.

Berbeda dengan Islam yang memandang bahwa kaum muslimin diharuskan untuk tunduk patuh terhadap suatu aturan tanpa melihat efek yang akan terjadi kedepannya. Hal tersebut dikarenakan kaum muslimin yang taat mengimani bahwa aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wata’ala adalah aturan yang sempurna dan paripurna. Terkait masalah kekerasan seksual tentunya bagi seorang muslim seharusnya menyelesaikan dengan aturan dari Allah Swt bukan dengan membuat aturan sendiri.

Allah Ta’ala berfirman: “Hanya ucapan orang-orang beriman, yaitu ketika mereka diajak menaati Allah dan Rasul-Nya agar Rasul-Nya tersebut memutuskan hukum diantara kalian, maka mereka berkata: sami’na wa atho’na (Kami telah mendengar hukum tersebut dan kami akan taati). Merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. An Nuur: 51).

Melihat RUU PKS ini lagi – lagi penyelesaian masalah hanya pada usaha kuratif bukan preventif. Ketika sudah kejadian suatu masalah maka baru dibuat Undang – Undangnya. Usaha preventif harusnya juga perlu diupayakan. Mengenai masalah akidah individu dan masyarakat, juga tentang peran Negara yang harusnya mampu untuk memastikan keimanan hakiki setiap individunya. Adalah sebuah delusi ketika usaha kuratif menjadi sorotan utama dalam menyelesaikan masalah, sedangkan disisi lain mengabaikan usaha preventif yang harusnya diupayakan baik individu, masyarakat maupun Negara. Wallahu’alambishowab.

Rachma Shalihah
(Member Komunitas Muslimah Peduli Umat Kota Malang)

BACA JUGA!

Liberalisasi, Generasi Semakin Rusak

Baru-baru ini ada pemberitaan yang membuat miris yakni MT, mantan Kepala Sekolah di Kabupaten Soppeng, …