Demokrasi Brutal dan Mematikan

Ramadan tahun ini berbeda. Suasana Ramadan yang seharusnya damai, tenang, dan khusyu’ ibadah terganggu dengan ketegangan pemilu yang tak ada habisnya. Kisah pilu pemilu 2019 mewarnai bulan muli. Pasca pengumuman pemenang pilpres 2019, panasnya suhu politik tak segera mereda. Malah bertambah. Aksi massa 21 hingga 22 Mei yang menuntut keadilan dan kejujuran pemilu ternodai oleh perilaku pihak ketiga. Entah sengaja atau tidak, yang jelas tujuan para perusuh tak lain untuk mencitraburukkan aksi umat yang selama ini berlangsung damai, aman, dan bersih.

Belum kering atas peristiwa gugurnya 600 petugas KPPS, demokrasi kembali memakan korban jiwa. Kerusuhan 21-22 Mei pun meninggalkan luka menganga. Keberingasan aparat yang hendak menertibkan para perusuh menjadi tak terkendali hingga jatuh korban jiwa. Hingga Kamis 23 Mei 2019, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan jumlah korban meninggal dunia akibat kerusuhan 22 Mei 2019 sebanyak 8 orang dan luka-luka mencapai angka 737 orang.

Pantas bila pemilu 2019 menyandang predikat pemilu mematikan dan paling brutal sepanjang sejarah. Sebab, ratusan KPPS meninggal dengan alasan kelelahan, lalu ribuan patugas pun banyak yang tumbang karena sakit dengan alasan yang sama. Bagi insan medis alasan kelelahan bukanlah penyebab seseorang bisa meninggal begitu saja. Hal ini disampaikan dr. Ani Hasibuan dalam acara salah satu stasiun TV. Beliau menyarankan kepada pihak terkait untuk melakukan autopsi, visum dan sebagainya untuk melihat sebenarnya penyebab kematian ratusan petugas KPPS.

Saran seperti itu sejatinya wajar saja terlontar dari seorang dokter. Sebab, hingga saat ini tak nampak keseriusan pemerintah untuk menyampaikan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi. Negara seolah mendiamkan peristiwa tersebut berlalu begitu saja.

Pemilu 2019 disebut paling brutal. Pertarungan dua paslon seolah menjadi laga hidup dan mati. Masyarakat pun kian terpolarisasi. Berbagai isu berhembus selama perputaran pilpres 2019. Mulai isu kecurangan masif, dugaan makar hingga people power. Tokoh – tokoh oposisi pun tak luput dari jeratan hukum. Suara rakyat dikhianati dengan kecurangan yang terjadi. Sebegitu berartikah kekuasaan dan jabatan untuk dimenangkan dan diamankan? Hingga rakyat menjadi korban keganasan pemilu.

Dalam sistem demokrasi, kecurangan adalah hal lumrah terjadi. Mulai dari praktik money politic hingga penggelembungan suara. Tidak ada standar baku benar–salah dan halal-haram dalam demokrasi. Kalkulasi suara menjadi penentu kemenangan. Ralph Keyes mengatakan bahwa bahwa di era Post Truth, kebenaran dan kejujuran tidak lagi absolut. Sistem demokrasi sangat memungkinkan peluang berbuat curang dan tidak jujur.

Untuk berebut kue kekuasaan, haruskah ada nyawa yang melayang? Dalam mempertahankan singgasana dan tahta, haruskah bermain curang dan rekayasa? Bahkan masih bisa bergembira merayakan kemenangan diatas darah yang tertumpah. Tak ada satu kata yang keluar dari lisan penguasa negeri ini untuk sekadar berduka dan berbela sungkawa. Mungkin hati nuraninya telah mati dibutakan oleh seonggok kekuasaan yang tidak abadi. Inilah fakta politik demokrasi. Jauh dari nilai ruhiyah, tak indahkan agama, menghalalkan segala cara, dan membutakan akal dan hati nurani manusia.

Memang semestinya kita kembali pada hakikat diri manusia. Kehidupan sekular membentuk manusia-manusia miskin pemahaman Islam. Sistem demokrasi menghasilkan pejabat korup dan penguasa tiran. Tak belajarkah kita dari sejarah? Fakta membuktikan sistem politik berdarah paling banyak terjadi di negara demokrasi. Demokrasi hanya indah dalam teori. Sejatinya ada sistem alternatif yang lebih manusiawi. Bukti sejarahnya ada, fakta kegemilangannya nyata. Yakni, sistem Islam yang berasal dari Pencipta manusia, Allah Subhanahu wa Ta’ala. Mau sampai kapan bertahan dengan demokrasi?.

[Chusnatul Jannah]

BACA JUGA!

Menggapai Kebangkitan Hakiki

Wacana perubahan, menjadi topik hangat belakangan ini. Masyarakat menginginkan perubahan yang lebih baik. Kehidupan sulit …