Demokrasi dan Aspirasi Politik Ulama

Sebagai representasi umat, ulama tentunya terpanggil untuk memperjuangkan aspirasi politik umat. Dengan demikian apa yang disuarakan oleh ulama adalah untuk kepentingan umat.

Keterlibatan ulama di dalam kancah politik sangatlah penting. Harapannya penyelenggaraan pemerintahan bisa diwarnai dengan nilai – nilai siyasah syar’iyyah (politik yang berasaskan Syariat Islam). Jika ulama berdiam diri dari politik, tentunya keadaan umat Islam dan negeri ini tetap berada dalam keterpurukan.

Kasus penistaan terhadap Islam dan ajarannya, kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis Islam, membanjirnya TKA (Tenaga Kerja Asing) khususnya dari China ke Indonesia, upaya – upaya guna menghidupkan lagi Ideologi Komunis di Indonesia, disintegrasi bangsa dan lain sebagainya. Ini adalah sederet karut marutnya kondisi negeri ini. Adalah wajar jika ulama terpanggil untuk melakukan perbaikan demi perbaikan.

Sementara itu sistem Demokrasi yang bercokol di negeri ini memberikan kesempatan terbuka untuk terjadinya suksesi kepemimpinan lewat mekanisme Pemilu. Di sinilah terdapat celah yang terbuka untuk menembus aspirasi hingga ke penentu kebijakan negara. Selanjutnya di dalam forum ijtima’ ulama direkomendasi Prabowo dan Sandiaga Uno sebagai Capres dan Cawapres.

Mengenai pencalonan Prabowo dan Sandiaga Uno ini memang sejalan dengan aspirasi politik ulama. Habib Rizieq Syihab secara khusus membeberkan adanya 10 alasan di balik penetapan Prabowo dan Sandiaga Uno sebagai Capres dan Cawapres (www.news.okezone.com, 07 April 2019). Akan tetapi menurut penulis, alasan yang mendasar adalah kesediaan Prabowo untuk menandatangani Pakta Integritas yang dihasilkan oleh para ulama. Tentunya 17 butir Pakta Integritas tersebut tidak akan pernah bisa diterima oleh mereka yang sekuleris dan liberalis. Alasannya sederhana saja karena isi dari Pakta Integritas itu berdasarkan Syariat Islam.

Dengan kata lain, Prabowo siap bertarung di kancah Pemilu 2019 dengan wajah baru yang berbeda dengan kancah Pemilu 2014. Wajah baru sebagai pasangan Capres dan Cawapres pilihan ulama.

Pada sisi yang lain, dukungan para ulama eks penggerak Aksi Bela Islam 212 adalah aset besar perolehan suara. Adalah keuntungan tersendiri bagi pasangan Capres – Cawapres, Prabowo dan Sandi mendapatkan dukungan ulama. Jangan salah bahwa dukungan ulama itu akan menjelma menjadi dukungan umat. Buktinya, Prabowo – Sandi tatkala kampanye selalu disambut umat dengan sangat antusias. Sebagai contoh, kampanye Prabowo di Jawa Tengah, tepatnya di Kota Purbalingga dan Banjarnegara. Warga begitu antusias menyambut Capres bernomor 02 tersebut (www.m.liputan6.com, 15 Februari 2019).

Akhirnya di tanggal 17 April 2019, Pemilu diselenggarakan. Drama licik dan culas Demokrasi dimainkan di atas bidak catur Indonesia. Seorang analis politik dari Exposit Strategic yakni Arief Susanto menyatakan bahwa Pemilu 2019 berpotensi menjadi pemilu terburuk. Timbul banyak masalah dalam pelaksanaannya. Mulai dari soal masuknya 370 DPT warga negara asing, kemungkinan pemilih ganda, ketidaktegasan adanya politik mahar dari KPU dan lain sebagainya (tirto.id, 14 Maret 2019). Hanya saja Arief melihat banyaknya masalah tersebut bermula dari pelaksanaan pemilu yang berbarengan antara Pilpres dan Pileg.

Kecurangan yang ada di dalam Pemilu 2019 bisa disebut masif dan brutal. Kejadian sudah dicobloskan 50 ribu kartu suara di Malaysia untuk pasangan Jokowi – Makruf, hasil situng KPU yang berulang kali dianulir bahkan hingga kematian massal anggota KPPS yang mencapai 7000 orang. BPN Prabowo Sandi yang sudah membuat laporan sebanyak 1261 kecurangan yang ada dalam pemilu 2019. Begitu pula sengketa pemilu yang terus berlanjut. Gerakan massa di depan Bawaslu yang menuntut keadilan hingga terjadi terjadi korban dari penduduk sipil oleh aparat. Hal ini tentunya menjadi catatan tersendiri akan buruknya pemilu 2019. Hingga pada akhirnya sengketa pemilu diselesaikan lewat jalur MK. Anehnya menjelang sidang MK diwarnai dengan pembatasan media sosial oleh Menkominfo. Apa tujuannya? Ini semakin membuktikan adanya kecurangan dalam pemilu 2019. Dagelan sidang sengketa Pilpres dipertontonkan melalui MK.

BACA JUGA!

Save FPI!

Kezaliman itu makin menjadi. Tak puas dengan HTI, mereka menarget FPI. Ya, target pembubaran ormas …