Foto: Diplomat negara-negara asing mengunjungi Xinjiang. [foto: CGTN]

Diplomat dari 12 Negara Muslim Kunjungi Xinjiang, Termasuk Indonesia

Jakarta (PIKIRAN UMAT) – Pemerintah Komunis China memberi akses pihak internasional ke Xinjiang. Provinsi yang dikabarkan sebagai menahan jutaan etnis muslim Uighur dalam sebuah kamp.

Seperti dilansir dari Xinhua, Selasa (8/1/2019), 12 diplomat dari negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar telah melakukan kunjungan ke salah satu lokasi yang disebut Pemerintah China sebagai pusat pendidikan vokasi, pada 28-30 Desember 2018 lalu.

Ke-12 diplomat itu merupakan perwakilan resmi dari Afghanistan, India, Indonesia, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyztan, Malaysia, Pakistan, Rusia, Tajikistan, dan Uzbekiztan.

Kunjungan tersebut dilakukan di tengah kritik terhadap Beijing yang diduga melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kekerasan terhadap etnis minoritas di Xinjiang, termasuk etnis Muslim Uighur.

Seruan yang diarahkan kepada Beijing muncul dari berbagai negara. Pemerintahan Xi Jinping didesak untuk mengakhiri dugaan kasus penindasan terhadap etnis Uighur. AS bahkan membekukan sejumlah aset pejabat China sebagai respons kasus tersebut, termasuk aset pemimpin Partai Komunis Xinjiang Chen Quanguo.

“Situasi hak asasi manusia yang buruk di China dan perlindungan HAM yang semakin menurun terus berlanjut sejak Xi berkuasa,” tulis laporan Kongres AS pada Oktober 2018.

Laporan kunjungan yang dirilis Xinhua ini datang beberapa hari setelah Pemerintah China dilaporkan meresmikan proyeksi lima tahun untuk melakukan “sinicize” Islam. Suatu upaya supaya praktik agama Islam sesuai dengan ajaran sosialisme yang diadopsi Beijing.

“Mereka sepakat untuk mengarahkan Islam sehingga lebih sesuai dengan Sosialisme dan mengimplementasikan langkah yang diperlukan untuk melakukan ‘sinicize’ pada agama tersebut,” kata harian Global Times.

Distrik Hetian di Xinjiang menjadi lokasi tujuan dari 12 perwakilan negara asing itu. Pemerintah China menyebut lokasi tersebut sebagai pusat pelatihan dan vokasi, meski PBB dan kelompok pegiat HAM tetap sangsi akan klaim tersebut.

“Para siswa mempelajari bahasa nasional, instrumen nasional, kaligrafi dan melukis, ilmu hukum dan berbagai kemampuan praktik di ruang kelas,” tulis Xinhua mendeskripsikan aktivitas di Pusat Pelatihan dan Pendidikan Vokasi di Moyu.

Perwakilan 12 negara itu diklaim melakukan sesi tanya jawab dengan para siswa di pusat pelatihan tersebut sekaligus melakukan pengamatan.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China telah menyatakan bahwa Xinjiang terbuka untuk semua pihak. Mereka bahkan membuka akses bagi PBB untuk berkunjung, namun, dengan sebuah catatan.

“Siapa pun yang ingin mengunjungi Xinjiang harus mematuhi prinsip Piagam PBB dan tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain atau melanggar kedaulatan negara,” tegas juru bicara Kemenlu China Lu Kang, Senin (7/1).

Dia menegaskan pihak yang berkunjung harus mengadopsi sikap objektif dan tidak memercayai prasangka sepihak.

Sebelumnya, Jurubicara Kemenlu China Hua Chunying memberi teguran keras terhadap 15 duta besar untuk China yang menyatakan keprihatinan atas peristiwa di Xinjiang. Dalam surat yang ditulis pada November 2018, Kemenlu China menyebut tindakan tersebut sebagai sesuatu yang kasar dan tidak dapat diterima. [SR/Bisnis]

BACA JUGA!

Polisi Serang Tim Medis Dompet Dhuafa, Begini Kronologinya

Jakarta (PIKIRAN UMAT) – Lembaga kemanusiaan Dompet Dhuafa merilis keterangan yang menyebutkan bila Tim Medis …