Ekonomi Meroket Ala Rezim PHP

Pada awal periode rezim sekarang ini hati rakyat pernah diberi harapan bahwa perekonomian negeri ini akan meroket. Faktanya pertumbuhan ekonomi pada tahun ini lebih rendah dari angka pertumbuhan yang ditargetkan pada APBN 2018 sebesar 5,4 %. Menurut data BPS, kuartal 1 2018 angka pertumbuhan hanya 5,6%, kuartal II 5,27% dan kuartal III 5,17%. Dodi Budi Waduya, Deputi Gubernur BI, memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2018 akan sama seperti kuartal III, yaitu 5,17% (Tribunnews.com, 22/11/2018).

Ternyata harapan itu kosong, gelombang PHK pun justru terus terjadi diberbagai daerah. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Aqil mengatakan total buruh yang di PHK mencapai 15 ribu lebih. Data dari Gabungan Pelaksanaan Kontruksi Nasional Indonesia (Gapusi) sebanyak 37 ribu perusahaan kontraktor swasta mengalami kebangkrutan dalam 3 tahun terakhir. (Republika.co.id, 15/1/2019)

Sebaliknya ada yang meroket dalam periode rezim sekarang ini, yaitu Utang, menurut Statistik Utang Luar Negeri (SULNI januari 2019) yang diterbitkan oleh BI sebesar USD 372,864 miliar atau 5.592,96 triliun (sesuai asumsi APBN 2019, 1 USD Rp.15.000). Total utang pemerintah pusat pernovember 2018 sebesar Rp.4,395,9 triliun, angka ini naik hingga Rp.467,3 triliun. Makin besarnya jumlah utang mengakibatkan beban dan dampaknya juga makin besar.

Jelas sekali rezim sekarang ini tidak pro rakyat, sistem kapitalisme neoliberal ini lebih mementingkan para cukong dan penguasa yang memiliki modal yang dengan leluasa dapat meraih kekuasaan, jelas semua janji diatas adalah janji palsu. Karena jelas tidak terbukti, semuanya layak disebut janji bohong.

“Tidaklah seorang hamba, yang Allah minta untuk mengurus rakyat, mati pada hari dimana dia menipu( mengelabui) rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan bagi dia surga.” (HR.Al Bukhari dan Muslim). Karenanya diperlukan perubahan total pada konsep yang digunakan bukan sebatas per rezim yang memimpin saja.

Secara politik, syariah Islam menetapkan negara wajib bertanggung jawab secara penuh dalam pengurusan hajat publik, sebab pemerintah adalah penguasa memiliki dua peran yang tidak tergantikan sebagai raain (pelayan) dan junnah (pelindung).

Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya seorang penguasa adalah pengurus urusan rakyatnya dan ia bertanggungjawab terhadap rakyatnya yang diutusnya.” (HR. muslim dan Ahmad).

Tanggung jawab ini mutlak diemban oleh khilafah tanpa boleh dialihkan pd pihak lain apalagi korporosi. Dan ini bisa terwujud ketika politik syariat Islam itu bisa diterapkan dalam naungan khilafah ala minhaj nubuwah. Wallohu’alam bis showab.

Siti
Ibu Rumah Tangga, tinggal di Bandung

BACA JUGA!

Liberalisasi, Generasi Semakin Rusak

Baru-baru ini ada pemberitaan yang membuat miris yakni MT, mantan Kepala Sekolah di Kabupaten Soppeng, …