Imam Besar FPI Habib Muhammad Rizieq Syihab memimpin Aksi Bela Islam 4/11 di Jakarta

FPI dalam Sorotan, Akankah Ada Keadilan?

20 Juni 2019 adalah tanggal habisnya masa SKT (Surat Keterangan Terdaftar) milik FPI (Front Pembela Islam). Selanjutnya organisasi besutan Habib Rizieq Syihab ini mengajukan perpanjangan SKT.

Uniknya terkait dengan izin perpanjangan SKT FPI saat ini bisa dibilang rumit dibandingkan dengan pengajuan izin perpanjangan SKT FPI pada periode sebelumnya sejak berdirinya di tahun 1998. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Slamet Maarif bahwa sebelum masa habis, SKT sudah diperpanjang (www. cnnindonesia.com, 5 Agustus 2019). Indikasi memperlambat sangat kentara dalam hal ini.

Bahkan terkait dengan perpanjangan SKT ini harus melibatkan 3 Kementerian yang memberikan keterangan di samping Presiden dalam mengklarifikasi adanya isu yang beredar bahwa pemerintah mempersulit terbitnya SKT FPI.

Dari pihak Menkopolhukam menegaskan bahwa yang menjadi pertimbangan besar dalam hal ini adalah rekam jejak. Saat ini pemerintah masih mendalami daftar rekam jejak FPI sebagai organisasi kemasyarakatan, menurut Wiranto (www.medan.tribunnews.com, 30 Juli 2019).

Sementara itu dari pihak Kemendagri sendiri akan melibatkan Kementerian Agama dan Polri, khususnya terkait AD/ART Organisasi FPI (www.detiknews.com, 01 Agustus 2019). Begitu pula, Menhan yang menegaskan bahwa ormas yang ada di Indonesia harus sejalan dengan Pancasila. Jika tidak sejalan dengan Pancasila, keluar saja meninggalkan Indonesia (www.cnnindonesia.com, 29 Juli 2019).

Bisa dipahami sikap yang njlimet dari pemerintah terkait perpanjangan SKT FPI erat kaitannya dengan penguatan politik identitas umat Islam di Indonesia. Sebagai sebuah ormas Islam yang platformnya di bidang amar makruf nahi munkar, tentunya punya andil besar terhadap menguatnya politik identitas umat Islam.

Mencermati fenomena penistaan Islam oleh Ahok di tahun 2016, FPI dengan Habib Rizieqnya menjadi penggerak sentral Aksi Bela Islam 212. Umat Islam dalam jumlah jutaan orang berkumpul atas dasar aqidah Islam menuntut hukuman atas penista agama. Hal ini dianggap sudah lunturnya nilai – nilai Kebhinekaan.

Walhasil di tahun 2017, Habib Rizieq Syihab dilaporkan oleh Sukmawati kepada polisi atas tuduhan pelecehan terhadap pancasila. Tesis beliau tentang Pancasila digugat. Akhirnya, Habib Rizieq dibebaskan dari tuduhan. Justru di dalam tesisnya menegaskan bahwa sila pertama tentang Ketuhanan itu sejalan dengan pembukaan UUD 1945 alinea kedua.

Sebaliknya, Sukmawati yang selanjutnya menjadi pihak terlapor atas dugaan penistaan Islam dengan menghina syariat Azan dan Jilbab, justru tidak dianggap sebagai anti Kebhinekaan dan anti Pancasila. Bukankah Pancasila menjamin bagi setiap agama bisa melaksanakan ajaran agamanya masing – masing dengan baik tanpa diusik?!!

BACA JUGA!

Save FPI!

Kezaliman itu makin menjadi. Tak puas dengan HTI, mereka menarget FPI. Ya, target pembubaran ormas …