Halte Terbengkalai, Rakyat Terabaikan

Ada sebuah pemandangan tak nyaman di halte Bus Rafid Transit (BRT) yang terletak tak jauh dari tempatku tinggal. Halte yang terletak di Jalan Raya Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, persis disebelah pangkalan ojek Komplek Permata Biru dan pasar modern BORMA, nasibnya saat ini mengkhawatirkan, tak terpakai dan terbengkalai. Dibiarkan kotor, kumuh, bau dan terlihat tumpukan sampah dibeberapa sisi dalam dan luar BRT, bahkan ada beberapa bagian bangunannya rusak.

Ketidaknyamanan itu semakin kontras dengan berkumpulnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di sekitar BRT, bukan sekedar untuk berkumpul tapi menjadi rumah gratis untuk mereka tidur dan berteduh dari panas dan hujan.

Kondisi tersebut sudah berjalan cukup lama sejak BRT dibangun. Sempat di fungsikan, namun hanya sebentar. Kini menjadi onggokan halte tak berguna, sia-sia hingga mengundang masalah sosial. Para PMKS seperti gelandangan, pengangguran, pengamen tak sedikit mengganggu dan membuat takut pejalan kaki di area tersebut. Kini Masyarakat masih bertanya-tanya akankah BRT ini kembali di fungsikan atau di bongkar agar pejalan kaki lebih leluasa melintas.

Berdasarkan fakta diatas, terdapat dua hal yang luput dari perhatian pemerintah, terutama Pemprop Jawa Barat dan Dinas Perhubungan (Dishub)nya. Pertama, fungsi pembangunan halte BRT; Kedua, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Sayangnya, kedua instansi ini kurang memberikan atensinya terhadap fasilitas publik, BRT Cinunuk atau wilayah lainnya.

Pembangunan infrastruktur dengan biaya besar, diambil dari APBD, pajak atau pinjaman utang, mestinya menjadi pertimbangan matang pemprop dan lembaga terkait agar pembangunan itu tidak sia-sia. Dampak yang dirasakan masyarakat adalah sempitnya lahan untuk pejalan kaki, memperparah kemacetan dan munculnya dampak sosial PMKS.

Para penyandang masalah kesejahteraan sosial lahir dari keluarga yang minim secara ekonomi dan sosial. Pemicunya, karena abainya pemerintah pusat dan daerah memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat. Maka, tak berfungsinya infrastruktur BRT diperparah dengan kondisi masyarakat yang lemah lagi miskin. Dana yang seharusnya diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, nyatanya di salurkan untuk hal yang kurang manfaat. Berapa juta masyarakat Indonesia yang butuh uluran dan perhatian pemerintah?.

Dengan berbagai latar belakang dan masalah berbeda sebagaimana PMKS, terus akan muncul, jadi pemicu tumbuh-suburnya masalah sosial. Masih banyak yang tidak terekspos dan tidak terpantau. Anak-anak putus sekolah dengan komunitas funk-nya, pengemis, pengamen, geng motor, dll adalah produk kebijakan gagal yang diterapkan negeri ini. Bagaimana pemerintah akan mensejahterakan rakyatnya, jika fasilitas dan hak mendasarnya seperti pendidikan, kesehatan, keamanan tidak mampu memenuhinya, ditambah lagi pembangunan infrastruktur yang banyak terbengkalai menjadi indikasi sulitnya memberikan perhatian kepada rakyat.

Berbeda halnya cara Islam dan Syariatnya melayani umat. Antara kewajiban memenuhi hak dasar rakyat dengan segala permasalahannya, seorang pemimpin haruslah memperhatikan pula sarana dan prasarananya. Rasulullah Saw dan Khulafaur Rasyidin adalah contoh konkrit dan sebaik-baik contoh dalam urusan politik dan pemerintahan (lihat Sirah Nabawi dan Tarikh Khulafa).

Pembangunan infrastruktur oleh Khalifah Umar ra contohnya. Beliau menyediakan pos dana khusus dari Baitul Mal untuk mendanai infrastruktur, terutama jalan dan semua hal ikhwal yang terkait dengan sarana dan prasarana jalan. Tentu dana ini bukan dari utang. Khalifah Umar memastikan pembangunan infrastruktur harus berjalan dengan orientasi untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk izzah (kemuliaan) Islam. Jikalau negara harus bekerjasama dengan pihak ketiga, haruslah kerjasama yang menguntungkan umat Islam, bukan terjebak dengan utang hingga menjadikan posisi negara lemah dimata negara lain. Khalifah Umar melalui gubernur-gubernurnya sangat memperhatikan perbaikan jalan.

Obsesi Umar bin Khattab sejak tahun ke-16 Hijriyah beralih ke perbaikan di berbagai daerah di Irak, membuat sungai dan memperbaiki jembatan. Keputusan terbesarnya adalah menggali sungai yang sudah tertimbun tanah. Hal ini terjadi pada saat Umar bin Khattab mengetahui bahwa salah satu sungai pernah mengalir antara Nil dekat Benteng Babilonia hingga Laut Merah. Sungai itulah yang pernah menyatukan Mesir dan Hijaz sebagai jalur perdagangan. Selain itu, Khalifah Umar pernah meminta Gubernur Mesir menyediakan jamuan makan sepanjang perjalanan menuju Mekkah dan Madinah dengan stok melimpah dan digratiskan bagi siapapun yang melintas di jalan tersebut.

Amanah yang dibebankan di pundak Khalifah Umar Bin Khattab adalah sebuah tanggung jawab dunia dan akherat. Jabatan dan kepemimpinannya akan di tanyakan Allah SWT kelak. Maka, betapa khawatirnya seorang Umar, jika ada umatnya dan seluruh warga negaranya, termasuk didalamnya binatang terzolimi. Sehingga beliau menghimbau jajarannya untuk tidak membiarkan jalan berlubang. Bahkan saat terjadi paceklik, Khalifah tidak mau makan, sebelum rakyatnya makan.

Terkait besarnya tanggung jawab pemimpin, Rasulullah Saw bersabda: “Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang menjadi tanggung jawabnya…” (HR. Bukhari-Muslim).

Dari Abu Sa’id radhiyallahu ‘anhu ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah seorang pemimpin yang zalim.” (HR. Tirmidzi).

Itulah gambaran berbeda ri’ayah pemimpin masa kini dan pemimpin dalam peradaban Islam. Aktivitas pemimpin senantiasa berlandaskan hukum Syara’ saat melayani urusan umat (Muslim dan Non Muslim). Kebijakan Khalifah Umar bin Khattab adalah sebagian kecil dari penerapan hukum Islam yang menjadi bukti kegemilangan Islam. Bukan sekedar sejarah atau dongeng masa lalu. Namun sebagai ibroh yang harus diikuti oleh kaum Muslim manakala memilih pemimpin. Pemimpin amanah, jujur dan takut kepada Allah.

Dengan demikian, permasalahan terbengkalainya fasilitas publik dan terabaikannya urusan rakyat tak akan terjadi jika pemimpin dan sistemnya menerapkan aturan Islam dalam segala aspek kehidupan sebagaimana metode yang di contohkan Rasulullah Saw dan Khulafaur Rasyidin. Wallahu a’lam bi ash-Shawab.

Uqie Naima
(Warga Kab. Bandung, Penulis Bela Islam, “Sejahtera dengan Islam”)

BACA JUGA!

Liberalisasi, Generasi Semakin Rusak

Baru-baru ini ada pemberitaan yang membuat miris yakni MT, mantan Kepala Sekolah di Kabupaten Soppeng, …