Harga Guru di Negeri Kapitalis

Anda tentu sering memperhatikan guru honorer yang melakukan unjuk rasa (demonstrasi) di beberapa wilayah di negeri ini. Hal tersebut anda nilai sebagai potret miris dalam dunia pendidikan, sebuah ironi pada dunia akademik. Padahal, jika anda memperhatikan sejarah deklarasi Hari Pendidikan Nasional, guru sebagai tokoh yang berperan penting bagi terselenggaranya pendidikan di negeri ini, namun pada kenyataannya, sebuah deklarasi tentang Hari Pendidikan Nasional tidak serta merta menjamin kesejahteraan para tenaga pendidik, terutama bagi guru yang anda kenal dengan status tertentu seperti tidak tetap (honorer), yang masih saja luput dari perhatian pemerintah.

Namun demikian, anda mendapati informasi dalam sebuah berita tentang Mendikbud Muhadjir Effendy yang meminta agar para guru honorer tidak melanjutkan aksinya. ” Saya imbau jangan mogok lah karena itu menyangkut anak anak didiknya” ujar Muhadjir di gedung DPR RI,Senayan, Jakarta, Rabu (19/9/2018)

Tak ada asap bila tak ada api, demikian pula dengan unjuk rasa (demonstrasi) yang terjadi, yang tentu saja merupakan unjuk diri atas perasaan yang tengah dialami. Tentu saja tak jauh dari urusan hak yang tidak terpenuhi, sehingga mereka menggeliat karena hak yang tak mereka dapat. Bukan lantaran tak berbakti, namun kondisi perut menuntut untuk diisi. Bagaimana bisa guru sampingan harus mengajar dengan perut yang lapar tapi berkewajiban mencetak generasi unggulan? Tragis kawan.

Tak banyak yang mereka tuntut, yang dibutuhkan adalah biaya hidup yang cukup, mengingat gaji honorer yang cekak, ditambah dengan lonjakan harga kebutuhan hidup, acapkali menjadi faktor bagi guru honorer untuk menambah penghasilan di luar mengajar. Sekali lagi, miris. Semua keluhan para tenaga pendidik dengan atau tanpa disadari sangat erat kaitannya pula dengan sistem ekonomi, dalam hal ini pemerintah abai terhadap hak hak para guru, khususnya yang mengalami nasib diklasifikasikan dalam status honorer, belum lagi pemberian harapan palsu soal CPNS yang diimpikan, tak kunjung terwujud. Ada tapi kecil kemungkinan, yang bagaimanapun guru, meskipun anda memaksa untuk mengklasifikasikan sebagai honorer, tak bisa dianggap sebelah mata, tak segan mereka bekerja sebagaimana jam kerja PNS bahkan anda mendapat temuan kinerja yang melebihi jam kerja PNS, dengan gaji nge-pres!

Guru yang dalam tradisi Jawa merupakan akronim dari “digugu lan ditiru” (orang yang dipercaya dan diikuti), bukan hanya bertanggung jawab mengajar mata pelajaran yang menjadi tugasnya, melainkan lebih dari itu juga mendidik moral, etika, integritas, dan karakter. Martin Luther King Jr menyatakan, “Intelegence plus character ; that is the true goal of education.”

Dengan amanah yang luar biasa, haruskah mereka ‘nyambi’ untuk menambah pundi biar dapur tetap ngebul??..

Kapitalisme Biang Sengkarut Dunia Pendidikan

Sebagaimana yang anda telah ketahui, peristiwa unjuk rasa oleh para tenaga pendidik yang ternyata menyangkut kebutuhan akan biaya hidup dan karenanya pula erat hubungannya dengan sistem ekonomi yang sedang diberlakukan, maka anda benar benar menyadari, sistem kapitalisme memberikan pengaruh besar dalam semua aspek, tidak terkecuali dalam aspek pendidikan. Pendidikan ala kapitalisme menghasilkan paradigma berfikir sekuler materialistik. Agama tidak menjadi acuan dalam kehidupan, namun segalanya diukur dengan materi, yang berarti sistem pendidikan di bawah sistem Kapitalisme apakah menguntungkan (profitable) atau tidak.

Sesungguhnya semua berawal dari paradigma ini, ketika memandang berbagai persoalan termasuk soal guru adalah soal keuntungan, karenanya, pendidikan ala kapitalisme selain telah gagal mencetak generasi manusia dengan kepribadian utuh dan berkarakter, karena yang terbentuk adalah manusia intelek tapi kosong ruhiyah (agama), bahkan tak sedikit yang bermoral bejat, juga pada kenyataannya, tidak mampu menentukan harga yang tepat terhadap profesi mulia, seperti guru.

Guru, tak ubahnya para pekerja yang dianggap sama dengan para pekerja yang lain. Padahal kualitas SDM, sangat bergantung padaguru. Tanpa guru, ilmu tak kan tersebar. Tanpa guru, apa bisa manusia-manusia menjadi cerdas dan mampu membangun negara dengan kualitas SMD yang sanggup mewujudkan kepengurusan rakyat secara sempurna? Pada titik ini, anda mulai menilai wajar, jika persoalan pelik seputar guru, khususnya yang diberi status honorer ini tak kan pernah tuntas, kalau paradigma mendasar dan turunannya ini tidak diubah, yakni dengan orientasi pendidikan kapitalis yang mengarahkan manusia untuk mencapai tujuan pada materi (nilai) dengan cara apapun, tanpa memandang baik dan buruknya. Bahkan walau pun pemerintah telah menganggarkan 20 persen Anggaran dan Pendapatan Negara (APBN) untuk pendidikan, pada kenyataannya, jumlah itu masih minim, meskipun pemerintah pusat meminta daerah (melalui APBD) juga menganggarkan 20 persen lagi. Bisa lah dibayangkan, bagaimana jika daerah termasuk yang punya Pendapatan Asli Daerah rendah, piye caranya mencukupkan itu? Belum lagi aliran dana pendidikan yang bocor dimaling (lagi-lagi) oleh manusia berparadigma kapitalis. Maka wajar saja, jika persoalan pendidikan, khususnya gaji guru, terus menjadi problem tak berujung.

Anda tentu tahu dari pemberitaan yang ada, bahwa anggaran dari pemerintah pusat yang mencapai Rp 444,131 triliyun ternyata hanya sekitar 63 persennya yang ditransfer ke Pemda. Sedangkan sisanya dibagi ke 20 Kementrian/ Lembaga selain Kemdikbud. (liputan6.com, 6/6/2018) . Belum lagi soal kecemburuan sosial antar daerah, misal isu di DKI Jakarta guru bisa mendapat penghasilan Rp 30 juta setiap bulan (kompas.com, 11/1/2018). Sedangkan di daerah lain, ada guru yang hanya dihargai kesibukannya sebesar Rp. 300 ribu per tiga bulan. Miris kan ?

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, anda mendapati kenyataan bahwa hidup dalam sistem rusak, tentu menimbulkan banyak korban termasuk para guru yang mengalami pemiskinan secara sistematis, belum lagi life style konsumtif juga ikut menjebaknya. Sehingga kadang harus ‘nyambi’ untuk menutupi kebutuhan keluarga, baik yang pokok maupun tersier, hingga seringkali sampai menggadaikan idealismenya. Benar-benar persoalan sistemik, tak berujung.

Sistem Islam: Solusi Sistemik

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, perubahan mendasar sangat dibutuhkan dalam upaya mengubah paradigma pendidikan hari ini. Hal itu hanya dapat diwujudkan dengan melakukan perbaikan secara menyeluruh yang diawali dari perubahan paradigma pendidikan kapitalisme menjadi paradigma Islam. Karena Islam memiliki cara pandang hidup yang benar yang datang dari sang Maha Pencipta manusia, alam semesta dan kehidupan. Di dalam Islam, sitem pendidikan yang diterapkan adalah sistem yang berasal dari akidah Islam.

Tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadaNya, dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan akhirat (QS. Al-Dzariat: 56; Ali Imran: 102). Pendidikan Islam membentuk kepribadian Islam pada diri setiap muslim, memiliki tsaqafah Islam yang luas, serta membekali dirinya (peserta didik) dengan berbagai ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan.

Juga memandang mulia terhadap ilmu, tsaqofah dan pendidikan itu sendiri. Apalagi kepada para pendidik, yang telah mencurahkan pemikiran, waktu dan tenaganya untuk khidmat membangun SDM, agar tercapai tujuan pendidikan Islam.

Sejarah telah mencatat bahwa guru mendapatkan penghargaan yang tinggi dari negara termasuk pemberian gaji yang melampaui kebutuhannya. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, dari Sadaqoh ad-Dimasyqi, dar al- Wadl-iah bin Atha, bahwasanya ada tiga orang guru di Madinah yang mengajar anak-anak . Khalifah Umar bin Khattab memberi gaji lima belas dinar (1 dinar = 4,25 gram emas; 15 dinar = 63,75 gram emas; bila saat ini 1 gram emas Rp. 500 ribu, berarti gaji guru pada saat itu setiap bulannya sebesar 31.875.000). Tak ada pembedaan dengan pengklasifikasian ASN atau honorer.

Sungguh luar biasa, para guru akan terjamin kesejahteraannya dan dapat memberi perhatian penuh dalam mendidik para siswa. Tanpa harus dipusingkan lagi untuk membagi waktu dan tenaga untuk mencari tambahan pendapatan. Sehingga selain mendapatkan gaji yang besar, mereka juga mendapatkan kemudahan untuk mengakses sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas mengajarnya. Hal ini tentu akan membuat guru bisa fokus untuk menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan pencetak SDM berkualitas yang dibutuhkan negara untuk membangun peradaban yang agung dan mulia. Guru pun tulus mengabdi, tak terjebak sikap- dari life style rusak -yang mempengaruhi cara pandangnya terhadap materi dan kekayaan.

Semua membutuhkan sistem ekonomi yang tangguh, juga pemerintah yang bersih dan amanah. Di mana negara bisa mengoptimalkan pendapatannya (APBN) dari sumber daya alam yang dimiliki rakyat. Indonesia mampu untuk itu, dengan sumber daya minyak, gas dan mineral yang dimilikinya. Plus hutan dan laut yang dipenuhi kekakayaan yang luar biasa. Masihkah ragu untuk itu? Tentu berdasarkan fakta yang anda ketahui semua ini, masih sangat meragukan karena bagaimanapun sistem ekonomi Indonesia dalam sudut pandang praktis, tidak akan pernah cukup tangguh untuk menopang kehidupan dunia pendidikan karena kekayaan Indonesia ada namun tidak dikelola untuk serius memenuhi kebutuhan akan sarana prasarana pendidikan Indonesia, melainkan kekayaan dicengkeram oleh perusahaan asing yang lagi lagi berbicara soal keuntungan, bukan soal kualitas kehidupan guru apalagi kualitas pendidikan.

Lantas bagaimana sengkarut dunia pendidikan ini bisa berakhir?

Tidak ada lain, syaratnya cuma ‘kemauan’ untuk berubah, dengan menerapkan Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga karenanya dunia pendidikan pasti turut terkena imbas. Wallahu A’lam Bissawab.

Aisha Rahma
Pegiat dakwah Islam, tinggal di Malang

BACA JUGA!

Pertemuan IMF-WB di Bali, Heroisme yang Antiklimaks

“Jokowi Sebut Asia-Afrika Tak Butuh Bank Dunia dan IMF” demikian judul yang dibuat Tempo.co, pada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *