Ilustrasi: bawang putih impor dari China.

Impor Bawang Putih dari China, Adakah Kecurangan Importir?

Harga bawang putih telah merangkak naik sejak pertengahan bulan ini jelang masa bulan puasa Ramadan dan perayaan Idul Fitri.Berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, sejumlah harga bahan makanan mengalami peningkatan sepanjang April 2019. Harga bawang putih tercatat meningkat paling pesat, yaitu mencapai 42,2%. Per 30 April 2019, harga rata-rata nasional bawang putih di pasar tradisional adalah sebesar Rp 49.750/kg.

Pemerintah melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas), Senin (18/3/2019), telah menugaskan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengimpor bawang putih sebanyak 100.000 ton. Penugasan terhadap Bulog itu dilakukan untuk mengendalikan harga bawang putih di pasaran yang telah merangkak naik dalam satu bulan terakhir. Apalagi, puasa dan Lebaran sudah di depan mata. Impor sendiri akan dilakukan dari China, selaku penghasil utama.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Foodstation menerima 145 ton pasokan bawang putih impor. Bawang putih asal China tersebut akan digelontorkan guna menstabilkan harga. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pasokan tersebut akan digelontorkan secara bertahap ke Foodstation, lalu pasar-pasar induk Anies menjelaskan setidaknya Jakarta membutuhkan bawang putih sebanyak 30 ton per hari. Dengan demikian, jumlah pasokan yang sudah masuk sebenarnya belum benar-benar mencukupi. Meski demikian, ia memastikan harga bawang putih yang masuk ke pasar induk Kramat Jati akan berada di kisaran Rp30 ribu per kg.

Menurut para pedagang kenaikkan harga bawang putih terjadi karena dampak dari pemilu, dan bisa jadi ini semua terjadi adanya kecurangan importer yang memanfaatkan adanya pemilu. Dengan hal ini kita dapat melihat dan mengungkapkan adanya permainan licik para pengusaha atau importer yang tentu saja di dukung dengan sistem dan rezim neoliberalisme yang dimana lebih mengutamakan keuntungan para pengusaha dari pada umat, yang lazim memanfaatkan kebutuhan umat untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Dalam sistem islam, praktik kecurangan yang merugikan umat akan dicegah oleh Negara dengan sanksi berat, bukan hanya dengan ancaman basa basi, dimana Negara dengan wibawanya dan paradigma kepemimpinan yang sahih akan menerapkan sistem yang memudahkan umat mendapatkan kebutuhannya dengan harga murah.

Seharusnya pemerintah melakukan intensifikasi pertanian, esktensifikasi pertanian, efesiensi tataniaga dengan maksimal dan didukung dengan pembangunan insfrastruktur, sistem informasi pasar yang cukup memadai, bukannya mengambil solusi dengan impor dari China demi menjaga kstabilan harga.

Widya Aliffianisha Latif
Ibu rumah tangga dan pemerhati umat

BACA JUGA!

FPI dalam Sorotan, Akankah Ada Keadilan?

20 Juni 2019 adalah tanggal habisnya masa SKT (Surat Keterangan Terdaftar) milik FPI (Front Pembela …