Istana Pasir itu Bernama Infrastruktur

Proyek infrastruktur di Indonesia ternyata berkualitas rendah dan tidak memiliki kesiapan. Bukan itu saja, proyek yang jadi kebanggaan Presiden Joko Widodo itu juga tidak terencana secara matang.

Jangan buru-buru bilang hoax, ya. Pasalnya, pendapat ini bukan datang dari Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan atau para pendukungnya. Maklum, di mata rezim yang tengah berkuasa kini, fakta dan data pun jika dianggap merugikan penguasa, dengan sigap diberi stempel hoax.

Asal tahu saja, kritik yang lumayan pedas tentang infrastruktur tadi datang dari Bank Dunia, pekan silam. Jadi, sekali lagi, bukan hoax. Ini resmi, karena catatan kritis itu dimuat dalam Dalam laporan bertajuk Infrastructure Sector Assessment Program yang dirilis pada Juni 2018.

Masih dari laporan tersebut, Bank Dunia menjelaskan proyek infrastruktur Indonesia tidak diprioritaskan berdasarkan kriteria atau seleksi yang jelas. Reputasi proyek di Indonesia berkualitas rendah dan tidak direncanakan dengan baik.

Anak-anak milenial meringkas paragraf ke-4 artikel ini dengan satu kata, asal-asalan. Berbekal kajian Bank Dunia tersebut, mau tidak mau kita memang kudu sependapat dengan anak-anak tadi. Bahwa proyek kebanggaan Jokowi yang maju lagi sebagai Capres 2019-2024 memang asal-asalan.

Sebetulnya, tanpa adanya laporan Bank Dunia itu pun, rakyat sudah lama punya pendapat senada. Sebagai konsumen (khususnya pengguna jalan), yang pertama rakyat rasakan adalah tarif tolnya mahal sekali. Kesan mahal kian nyata saat dibandingkan dengan tol yang dibangun era Presiden-presiden sebelumnya. Di kalangan supir truk, bahkan sempat tenar istilah ” Tol Jokowi” untuk merepresentasikan kelewat mahalnya tarif jalan-jalan tol yang dia bangun.

Selain itu, di kalangan rakyat diam-diam bersemayam kekhawatiran sekaligus ketakutan. Pasalnya, rakyat tau persis, pembangunan infrastruktur yang jor-joran itu dibiayai dari utang. Inilah yang menjelaskan mengapa utang yang dibuat rezim Jokowi bertambah Rp1.600 triliun hanya dalam tempo kurang dari empat tahun.

Puluhan ribu bangkrut

Kendati syahwat menjaring utang sudah gila-gilaan, toh tetap saja Pemerintah babak-belur dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur yang superambisius. Itulah sebabnya, Pemerintah menugaskan BUMN untuk mengambil alih beban tersebut. Karenanya boleh dikatakan pengerjaannya full diserahkan kepada BUMN-BUMN. Akibatnya, puluhan ribu pengusaha konstruksi nasional terkapar. Mereka gulung tikar karena tidak kecipratan pekerjaan.

Kalau pun anak-anak bangsa ini mendapat remah-remah proyek sebagai subkontraktor, tidak berarti senyum mereka bisa terkembang lebar. Pasalnya, term pembayaran dari perusahaan pelat merah selaku main contractor sering telat, hingga berbulan-bulan. Kalau sudah begini, tentu sangat menganggu cash flow perusahaan. Ujung-ujungnya sama juga, bangkrut!

Kisah pilu kontraktor nasional ini sama sekali lagi-lagi bukan hoax. Adalah Wakil Ketua Umum III Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Bambang Rahmadi yang membocorkan kepiluan tersebut. Menurut dia, di era Jokowi, jumlah anggota Gapensi terjun beas. Jika sebelumnya berkisar 80.000 ribu, kini susut hanya tinggal sekitar 35.000.

Sebut rata-rata perusahaan konstruksi punya 5 pekerja tetap dan 45 pekerja harian lepas di lokasi proyek, maka ada 60 orang kehilangan pekerjaan. Kalau jumlah perusahaan yang gulung tikar ada 40.000 saja, maka silakan dihitung berapa banyaknya pengangguran yang lahir di balik gemerlap pembangunan infrastruktur. 2 juta warga yang kehilangan pekerjaan akibat pembangunan proyek infrastruktur yang ugal-ugalan. Tragis sekaligus ironis!

Sebagai sesama warga negara, wajar saja bila para pengusaha konstruksi nasional jadi iri berat terhadap BUMN. Karena menerima penugasan dari Pemerintah untuk membangun infrastruktur, Pemerintah memberi seabrek keistimewaan kepada perusahaan karya pelat merah. Antara lain, pemberian suntikan modal dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).

Pada 2015 saja, PMN untuk 36 BUMN mencapai Rp41,4 triliun. Lebih dari setengahnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Jumlah suntikan fulus ke BUMN membengkak menjadi Rp53,98 triliun pada tahun berikutnya. Kali ini porsi untuk infrastruktur membengkak jadi 83%.

Selain suntikan modal, BUMN juga diberi akses yang lebih mudah dalam menjaring pinjaman dari bank dengan suku bunga rendah. Karena sifatnya penugasan Pemerintah, bank-bank BUMN pun menggerojok kredit tanpa uji kelayakan yang jelas. Akibatnya, jumlah utang BUMN melesat tinggi sekali. Pada saat yang, hantu non performing loan (NPL) menyergap neraca bank BUMN dalam bentuk angka-angka yang mengerikan.

Jumlah utang BUMN, khususnya BUMN karya mendapat penugasan membangun infrastruktur terus meroket dari tahun ke tahun. Data Kementerian BUMN menyebut, sampai September 2018 (unaudited) jumlahnya mencapai Rp5.271 triliun. Jumlah utang tersebut mencakup Dana Pihak Ketiga (DPK) bank BUMN. Sisanya berupa penerbitan surat utang allias obligasi berjumlah Rp2.994 triliun. Artinya, utang ke bank-bank BUMN mencapai Rp2.277 triliun. Piutang ribuan triliun ke BUMN karya yang cash flow nya acak-kadut inilah yang membuat para petinggi bank pelat merah kebat-kebit karena ancaman meroketnya NPL.

Penugasan membangun infrastruktur menjadi biang keladi gawatnya utang BUMN. Beban utang PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, hingga PT Adhi Karya (Persero) Tbk adalah para korban ganasnya nafsu membangun infrastruktur yang serampangan dari Jokowi.

Kedaulatan NKRI terancam

Masalah yang membelit pembangunan infrastruktur juga bukan melulu berputar pada pendanaan yang bersumber dari utang superjumbo. Ini juga menyangkut kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara. Pola bangun-jual infrastruktur ke swasta dan atau asing, jelas-jelas tidak bisa dianggap sebagai perilaku bisnis biasa. Tidak bisa tidak, pelabuhan dan bandara adalah pintu masuk dan keluar dari dan ke wilayah NKRI. Tapi biarlah, perkara ini menjadi domain TNI. Mudah-mudahan para jenderal TNI menyadari dan bisa bersikap dengan tepat dan cepat. Ingat, TNI adalah alat negara, bukan alat penguasa.

Tapi apa yang terjadi pada Sri Langka, Zimbabwe, Pakistan, dan Tibet mestinya jadi pelajaran amat berharga bagi kita semua. Zimbabwe bahkan terpaksa mengganti mata uangnya menjadi yuan, karena tidak mampu membayar utangnya kepada China yang agresif membangun infrastruktur di sana. Anda rela tiba-tiba rupiah beralih rupa jadi yuan?

Kalau Presiden dan para birokrat sipil abai soal ini, semoga TNI masih punya nalar sehat dan nurani yang hidup. Dengan begitu rakyat boleh dan bisa berharap bayang-bayang bubarnya Indonesia karena jatuh di bawah cengkeraman asing dan aseng bisa ditepis jauh-jauh sebelum benar-benar terlambat.

Nah, dengan potret infrastruktur yang babak-belur seperti ini, masih adakah jualan lain dari Jokowi untuk maju ke gelanggang Pilpres 2019. Bukankah selama ini infrastruktur menjadi, nyaris satu-satunya, komoditas dagangan yang Jokowi dan para penggemarnya banggakan?

Sejatinya, infrastruktur yang menjadi kebanggaan rezim ini tak ubahnya istana pasir. Di tangan seniman andal, sebuah istana pasir yang indah dan mengagumkan memang bisa diwujudkan.

Tapi, namanya juga istana pasir, maka sedikitnya saja air mengguyur, ludeslah sudah. Itu baru guyuran air. Bagaimana jika yang datang adalah air bah atau bahkan tsunami? Jadi, kalau dia masih ngotot mau dua periode itu adalah haknya sebagai warga negara. Tapi pertanyaannya, apakah masih ada rakyat yang mau memilihnya kembali? Wallahu a’lam… [*]

Jakarta, 10 Januari 2019
Edy Mulyadi
Wartawan Senior

BACA JUGA!

Derita Ibu di Era Neoliberalisme

Kondisi perempuan di era sekarang ini masih jauh dari sejahtera. Masih banyak perempuan yang tidak …