ilustrasi

Jerat Pajak Memalak Rakyat

Hidup bagaikan dikejar pajak. Apapun bisa dikenai pajak. Bahkan ketika kita membeli air mineral di minimarket pasti ada pajak didalamnya. Nampaknya para pelaku jual beli online, youtuber, dan selebgram tak akan bisa bergerak bebas tanpa pajak. Penghasilan pelaku bisnis e-commerce, youtuber, dan selebgram yang meraup puluhan hingga ratusan juta membuat pemerintah membidik mereka untuk dikenai pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, “Kalau mereka mendapatkan pendapatan di bawah Rp 54 juta, itu tidak mendapatkan pajak. Tidak masuk di dalam pendapatan tidak kena pajak. Tetapi, bagi selebgram dan YouTuber yang sudah terkenal dan mendapatkan penghasilan sampai Rp 500 juta, maka mereka akan dikenakan pajak.”

Kebijakan itu ditetapkan berdasarkan Peraturan Menkeu 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Kebijakan ini mulai diberlakukan di bulan April 2019.

Pajak, Alat Pemalak Rakyat

Dalam sistem ekonomi kapitalis, sumber utama penerimaan negara diperoleh dari pajak dan utang. Di luar dari kedua sumber penerimaan tersebut, pendapatan negara juga diperoleh dari retribusi (pungutan/semacam pajak yang berlaku di tingkat daerah), keuntungan BUMN, pencetakan uang kertas, dan hadiah (hibah).

Secara substansi, pajak dalam sistem kapitalisme diterapkan pada perorangan, badan usaha dan lembaga-lembaga masyarakat, tanah dan bangunan, barang produksi, perdagangan dan jasa sehingga masyarakat dibebankan pajak secara berganda. Semisal pajak penghasilan, pertambahan nilai, pajak bumi bangunan dan sebagainya. Pajak ini diterapkan dari tingkat pusat hingga daerah dengan berbagai nama dan jenis pajak. Maka tak mengherankan bila bisnis online hingga selebgram menjadi sasaran kena pajak.

Penerapan pajak di berbagai barang dan jasa sangat membebani perekonomian. Akibatnya, pengenaan pajak menyebabkan harga barang dan jasa menjadi naik. Menjadikan pajak sebagai salah satu sumber utama devisa negara tentu akan berdampak besar bila negara mengalami krisis ekonomi. Sebab, kondisi dilematis akan menggelayuti. Menaikkan pajak akan membebani rakyat, tapi menutupi defisit anggaran negara. Menurunkan tarif pajak akan mengurang beban rakyat, tapi negara mengalami defisit keuangan. Maka langkah logis yang diambil oleh negara pengemban kapitalisme adalah dengan berhutang. Di samping itu, negara melakukan pengurangan dan penghapusan subsidi, pengurangan anggaran untuk rakyat, privatisasi BUMN dalam rangka liberalisasi ekonomi.

Di negara berkembang seperti Indonesia, ketidakmampuannya menutupi defisit keuangan adalah dengan melakukan pinjaman utang luar negeri. Bank Indonesia merilis data terbaru utang luar negeri Indonesia mencapai Rp 5.410 triliun. Angka yang fantastis dan miris. Utang menumpuk di negeri yang memiliki kekayaan alam melimpah. Namun, kekayaan alam itu tak pernah bisa dirasakan oleh rakyat. Hanya dinikmati para konglomerat. Saat negara sekarat, rakyat dipalak sejadi-jadinya atas nama pajak. Slogan ‘Orang Bijak Taat Pajak’ pun digaungkan agar rakyat ridho dengan penetapan pajak. Rakyat yang baik adalah membayar pajak tepat waktu, begitu katanya.

Sistem ekonomi kapitalis tidak memiliki sumber penerimaan dari pemilikan umum karena sistem ini hanya mengakui dua macam kepemilikan, yaitu pemilikan individu (private proverty) dan pemilikan negara (state proverty). Bukan hal aneh bila badan usaha atau sumber-sumber kekayaan milik negara bebas diperjualbelikan dan dimiliki individu yang bermodal besar. Tidak aneh jika kekayaan alam seperti barang tambang, infrastruktur strategis (jalan tol, bandara, pelabuhan dll) boleh dikuasai oleh segelintir pengusaha. Negara hanya mendapatkan tetesan kekayaan alam tersebut dari pajak ataupun dari bagi hasil yang jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan perolehan individu yang memiliki pertambangan tersebut.

BACA JUGA!

Liberalisasi, Generasi Semakin Rusak

Baru-baru ini ada pemberitaan yang membuat miris yakni MT, mantan Kepala Sekolah di Kabupaten Soppeng, …