ilustrasi

Kampung Narkoba

Jika mendengar kata ‘kampung’, maka kita akan membayangkan sebuah wilayah dengan suasana asri khas pedesaan. Di mana ikatan kekeluargaan satu dengan yang lain sangat erat. Suasana kampung yang seperti ini selalu dirindukan. Karena berbanding terbalik dengan perkotaan dengan segala hiruk pikuknya.

Akan tetapi kampung yang satu ini berbeda. Sungguh bukan sebuah prestasi. Sebagaimana diberitakan, di Jawa Barat ada 15 kampung narkoba. Antara lain ada di Kota Bandung, Karawang, dan Depok. Keberadaan kampung narkoba ini harus segera diatasi agar tak semakin meluas.

Paling banyak, kata Heru Kepala BNN RI, Komjen Pol Drs Heru Winarko, Kota Depok sembilan titik. Di Kota Bandung, satu titik yakni di Andir. Lalu ada juga di Kota Cirebon, Bogor, dan Sukabumi. (Republika.co.id, 4/3/2019).

Di Jabar yang populasi penduduknya mencapai 20% populasi nasional, tutur Heru, prevelensi pengguna narkotika mencapai 1,7% dari rata-rata nasional. “Berarti kurang lebih sekitar 800 ribu hingga 900 ribu pengguna,” ujar dia. Heru mengatakan, 15 lokasi tersebut akan dilakukan pemberdayaan ekonomi. Karena sebagian besar para pengedar narkoba di kampung tersebut merupakan ibu rumah tangga.

“Kampung-kampung ini nanti kita garap, karena banyak pengedar di kampung itu ibu-ibu. Sekarang kita coba bagaimana mereka punya mata pencaharian, pengedar narkoba ini kita ubah agar punya keterampilan. Nanti ada start up atau kita pasarkan secara online hasil-hasil binaan dari BNN, namanya stopnarkoba.com,” ungkap Heru.

Kesejahteraan menjadi barang mahal pada alam sekularisme. Kehidupan sempit produk sekularisme, sudah menjadi mafhum banyak orang. Hingga menjajakan narkoba tidak aneh dilakukan oleh para ibu. Padahal mencari nafkah, bukanlah tugas seorang ibu. Apalagi menjadi pengedar barang haram. Inilah yang terjadi di kampung narkoba.

Sekiranya penguasa bisa menjamin hak-hak umat. Tentu hal tersebut tidak akan terjadi. Peredaran narkoba masih menjadi PR pemerintah. Solusi setengah hati, memang tidak membuahkan hasil yang maksimal. Peredaran narkoba bukannya berhenti, malah semakin masif. Diperlukan upaya yang serius bagi pemerintah.

Bahkan pengendalian narkoba dalam Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) juga bukan hal baru. Bahkan disinyalir bisa meraup ratusan juta rupiah dari pecandu di dalam penjara. Mirisnya, aktivitas ini dibantu oleh petugas. Alih-alih memenjarakan pelaku, malah para pelaku jadikan penjara sebagai lahan subur.

Data Kemenhukham menyebutkan jumlah narapidana pengedar lebih dari 54.000, dan pengguna sekitar 32.000 di lapas dan rutan di seluruh Indonesia. (BBCIndonesia, 2/8/2017). Tugas penguasa untuk membuat hukum yang menimbulkan efek jera. Menjerat pelaku dengan hukum yang seberat-beratnya. Serta memutus mata rantai peredarannya, agar narkoba tidak merusak sumber daya manusia negeri ini.

BACA JUGA!

Liberalisasi, Generasi Semakin Rusak

Baru-baru ini ada pemberitaan yang membuat miris yakni MT, mantan Kepala Sekolah di Kabupaten Soppeng, …