Kekeliruan Paradigma Pembiayaan Kesehatan

Diberitakan di berbagai media bahwa BPJS kesehatan mengalami defisit anggaran. Di Bandung misalnya BPJS Kesehatan berhutang Rp19,1 miliar pada tiga rumah sakit. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Soreang Irmajanti Batara mengakui adanya keterlambatan pembayaran klaim di tiga rumah sakit tersebut. (http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/09/19/bpjs-kesehatan-berhutang-rp-191-miliar-pa-3-rumah-sakit-di-kabupaten). Hal serupa terjadi di RSUD Salatiga, RSUD Jepara, RSUD Bantul dan lain-lain.

Isu defisit anggaran BPJS Kesehatan akhirnya dibahas dalam rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR. Dalam rapat tersebut terungkap bahwa BPJS mengalami defisit sebesar Rp 16,5 triliun. (https://news.detik.com/detiktv/d-4216191/defisit-rp-165-t-bpjs-kurang-didukung-instrumen-pemerintah)

Defisit BPJS Kesehatan ini diakui oleh Jokowi. Presiden Jokowi akhirnya menerbitkan Perpres soal cukai rokok untuk layanan kesehatan. Bahwa 50% penerimaan dari cukai rokok harus digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan (http://aceh.tribunnews.com/2018/09/20/bpjs-kesehatan-alami-defisit-jokawi-terbitkan-perpres-cukai-rokok-gapero-kretek-penyelamat-rakyat)

Kekeliruan Paradigma

Kesehatan merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Tanpa badan yang sehat bagaimana mungkin manusia akan bisa beraktivitas?. Mereka lalu melakukan berbagai upaya agar kesehatannya tetap terjamin. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Kapitalis yang ada di negeri ini sebagai lahan basah untuk mengeruk keuntungan.

Dibuatlah layanan jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS. Dananya diperoleh dari iuran wajib anggota yang dibayar secara rutin. Meski dalihnya gotong royong, tapi faktanya iuran ini mirip dengan layanan asuransi kesehatan. Ada klasifikasi besaran iuran. Semakin besar iuran yang dikeluarkan akan semakin baik mendapatkan layanan kesehatan.

BPJS sebagai pelaksana JKN pun berorientasi bisnis jasa. Karena orientasinya bisnis, maka kalkulasinya untung rugi. Ketika membuat kalkulasi obat, peralatan medis, jasa dokter dan lain-lain akan mendasarkan pada minimal kebutuhan bukan kebutuhan real.

Pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pemenuhan layanan kesehatan, tidak menjalankan fungsinya. Layanan kesehatan diserahkan kepada BPJS. Pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator. Dibuatlah berbagai regulasi untuk memuluskan kepesertaan masyarakat untuk menjadi anggota BPJS. Sebagai contoh yang terjadi di Kab. Bandung, langkah BPJS Kesehatan Cabang soreang dalam mengurangi defisit anggaran adalah menggandeng pihak kejaksaan untuk menyisir dan meminta agar para pelaku usaha di Kab. Bandung mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS. http://m.inilahkoran.com/berita/bandung/81165/soal-bpjs-pengusaha-di-kab-bandung-risih-didatangi-kejaksaan).

Komersialisasi kesehatan semacam ini tentu akan menambah berat beban ekonomi masyarakat. Tak hanya masyarakat, pihak rumah sakit dan tenaga medis juga dirugikan dengan komersialisasi layanan kesehatan ini.

Inilah realitas model pembiayaan kesehatan neoliberal yang diadopsi negara ini. Karena itu solusi tambal sulam apapun tidak ada gunanya, selama paradigma yang digunakan masih neoliberal. Defisit BPJS bukan sekedar persoalan teknis tapi persoalan paradigma. Lalu bagaimana solusinya?

Konsep Jaminan Kesehatan dalam Islam

Konsep jaminan kesehatan dalam Islam adalah konsep yang berasal dari Allah SWT. Konsep yang disiapkan Allah SWT hanyalah agar menjadi rahmat, kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, bahkan alam semesta. Diantara konsep tersebut adalah :

Pertama Kesehatan/pelayanan kesehatan adalah pelayanan dasar publik yang bersifat sosial. Rasulullah SAW bersabda ”Siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya” (HR Bukhari)

Negara bertanggungjawab langsung dalam pemenuhan pelayanan kesehatan. Ini ditunjukkan oleh perbuatan Rasulullah SAW. Yaitu ketika beliau dihadiahi seorang dokter, dokter tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kaum musimin.

Berdasarkan dua hal diatas, jelas bahwa kesehatan/pelayanan kesehatan telah ditetapkan oleh Allah swt sebagai jasa sosial secara totalitas. Yaitu mulai jasa dokter, obat-obatan, penggunaan peralatan medis, pemeriksaan penunjang, hingga sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai prinsip etik islami.

Kedua, Negara bertanggungjawab penuh. Negara telah diamanahi Allah swt sebagai pihak yang bertanggungjawab penuh menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan setiap individu masyarakat. Diberikan secara Cuma-Cuma dengan kualitas terbaik bagi setiap individu masyarakat, tidak saja bagi yang miskin tapi juga yang kaya, apapun warna kulit dan agamanya.

Di pundak pemerintah pulalah terletak tanggungjawab segala sesuatu yang diperlukan bagi terwujudnya keterjaminan setiap orang terhadap pembiayaan kesehatan. Penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, penyediaan peralatan kedokteran, obat-obatan dan teknologi terkini, sarana pra sarana lainnya yang penting bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan terbaik juga menjadi tanggung jawab negara.

Ketiga, Sumber Pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan kesehatan telah ditetapkan Allah swt sebagai salah satu pos pengeluaran pada baitul maal, dengan pengeluaran yang bersifat mutlak. Artinya, ada atau tidak ada kekayaan negara yang tersedia dalam pos pengeluaran untuk pembiayaan kesehatan, wajib diadakan oleh negara. Sumber pembiayaan salah satunya berasal dari barang tambang yang jumlahnya melimpah, seperti tambang emas di Grasberg dengan deposit emas terbesar di dunia, minyak bumi, gas bumi dll.

Konsep Islam dalam layanan kesehatan bukanlah sebatas teori, tapi pernah dibuktikan penerapannya di masalalu. Pada masa kegemilangan peradaban Islam, hampir di setiap kota, termasuk kota kecil sekalipun, terdapat rumah sakit berikut dengan tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan dll) berkualitas lagi memadai. Peralatan medis dan obat-obatan juga tercukupi. Di Kordova saja, sebuah wilayah yang luasnya hanya 13.550 Km2, memiliki lebih dari 50 rumah sakit. Bandingkan dengan Indonesia yang luasnya 1.906.240 Km2, luasnya 2000 kali luas Kordoba hanya memiliki 2820 Rumah Sakit (1016 Rumah sakit pemerintah, dan 1804 rumah sakit swasta). Idealnya Indonesia memiliki 100.000 rumah sakit.

Tidak hanya itu, rumah sakit keliling tersedia untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan individu masyarakat di pedesaan, yang jauh dari perkotaan, atau kesulitan mendatangi rumah sakit di perkotaan.

Di kota-kota besar, terdapat sejumlah Rumah Sakit yang didesain untuk pelayanan pasien dan pendidikan. Seperti RS Al Dhudi, di Baghdad. Rumah sakit ini mampu memberikan pelayanan 4000 pasien perhari. Bandingkan dengan RSCM, Rumah sakit rujukan nasional, hanya mampu memberikan pelayanan kurang lebih 2000 pasien perhari.

Ini baru sedikit fakta yang disajikan tentang betapa menyejahterakannya jaminan kesehatan Islam. Oleh karena itu jika pelayanan kesehatan ingin terjamin tidak ada solusi lain kecuali mengambil konsep pelayanan kesehatan Islam. Hanya saja politik pelayanan kesehatan Islam tidak bisa dipisahkan dari konsep politik Islam secara keseluruhan dalam mengatur negara. Dengan kata lain konsep kesehatan Islam hanya akan efektif jika diterapkan oleh Daulah Khilafah yang menerapkan Islam secara menyeluruh, hingga kerahmatan Islam tampak nyata.

Allah Swt berfirman, “Sungguh telah berlaku sebelum kamu sunah-sunah (Allah), karena itu berjalanlah kamu ke (segenap penjuru) bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (Rasul-Rasul)” (TQS Ali ‘Imraan : 137).

Wallahu a’lam bi showab

Irianti Aminatun

BACA JUGA!

Pertemuan IMF-WB di Bali, Heroisme yang Antiklimaks

“Jokowi Sebut Asia-Afrika Tak Butuh Bank Dunia dan IMF” demikian judul yang dibuat Tempo.co, pada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *