Kenapa CEO Bukalapak Harus Minta Maaf kepada Jokowi?

Terpaksa kembali lagi ke terminologi yang sangat tidak kalian sukai, yaitu ‘akal sehat’. Kenapa? Karena sungguh tidak bisa dipahami mengapa CEO Bukalapak, Achmad Zaky (AZ), harus meminta maaf kepada Presiden Jokowi hanya gara-gara pernyataan yang sepele sekali. Hanya karena mengkritik besaran dana riset dan pengembangan (Research and Development atau RD) di negara ini yang terbilang kecil.

Benarlah adanya bahwa ‘akal sehat’ itu sedang ‘sakit’. Sakit parah.

AZ berpendapat bahwa dana RD Indonesia yang hanya USD2 (dua) miliar jauh tertinggal dibanding negara-negara Asia lainnya. Indonesia berada di urutan ke-43. Sedangkan Malaysia bisa menyediakan USD10 miliar sehingga menempati urutan ke-10. Taiwan di posisi ke-11 dengan jumlah USD33 miliar.

AZ mentwit penilaiannya yang sangat valid itu. Dia katakan, “Omong kosong industri 4.0 kalau budget R&D negara kita kaya gini. Mudah-mudahan presiden baru bisa naikin (menaikkannya-red).”

Bukankah AZ cuma berharap agar presiden baru nanti bisa memperbesar dana RD itu? Rasa-rasanya tidak ada yang aneh di dalam ungkapan CEO itu. Terus, apa yang menyinggung dari pernyataan ini? Apakah ada konten ujaran kebencian? Apakah ada unsur SARA atau hoax?

Betul-betul edan! AZ harus mendatangi Jokowi ke Istana untuk menyampaikan permintaan maaf. Untuk apa? Apa kesalahan yang dia lakukan? Mengritik? Apa iya salah?

Mendukung Prabowo? Tidak juga. Cuma mengatakan “presiden baru nanti”. Secara normatif, siapa pun yang terpilih dia adalah “presiden baru”.

Oh, barangkali tersirat dukungan untuk Prabowo. So, what? Kenapa rupanya? Apakah itu dosa? Apakah AZ itu dirut BUMN? Atau, apakah Pak Jokowi punya saham di Bukalapak? Kalau punya saham, wajar jugalah. Meskipun tetap tidak perlu kritik yang sangat santun itu berakhir dengan ‘tekuk lutut’ Achmad Zaky.

Apakah mungkin ya ‘tekuk lutut’ ini yang diperlukan oleh Pak Jokowi? Rasanya tidaklah. Beliau itu ‘kan mengaku siap menerima kritik membangun. Seorang demokrat sejati.

BACA JUGA!

FPI dalam Sorotan, Akankah Ada Keadilan?

20 Juni 2019 adalah tanggal habisnya masa SKT (Surat Keterangan Terdaftar) milik FPI (Front Pembela …