Kisah Pilu di Balik Pemilu, Akankah Berlalu?

Melihat riuh pemilu mengharu-biru, tapi negeri tetap saja terbelenggu (Najwa Shihab)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia pada penyelenggaraan Pemilu 2019 bertambah menjadi 225 orang.

“Data hingga pukul 18.00 WIB sebanyak 225 petugas KPPS wafat dalam bertugas,” kata komisioner KPU, Viryan saat dihubungi wartawan. (cnnindonesia, 25/4/2019).

Selain itu, Viryan turut merinci petugas KPPS yang turut mengalami sakit dengan jumlah 1.470 orang. Sehingga, total keseluruhan antara petugas yang meninggal dan sakit sebanyak 1.695 orang.

Memprihatinkan. Siapa sangka pesta rakyat yang dielu-elu nyatanya berujung pilu. Dengan anggaran sebesar 25,59 triliun Pemilu kali ini mencatat sejarah paling banyak memakan korban. (kemenkeu.go.id, 26/3/2019). Miris. Jika terus bertambah, tak salah jika diistilahkan Pemilu lalu dengan Pemilu rasa bencana alam.

Terhadap hal ini Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan kalau kejadian tersebut bukanlah hal yang wajar, mengingat banyaknya korban yang meninggal dan jatuh sakit. (teropongsenayan, 24/4/2019).

Akar Persoalan

Dengan jumlah penduduk 267 juta jiwa (katadata.co.id, 2019) memang dibutuhkan mekanisme Pemilu. Tujuannya tak lain untuk memilih figur-figur yang akan mengisi kursi di jajaran pemerintahan. Sehingga dapat dikatakan Pemilu merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan yaitu terpilihnya sosok pemimpin.

Sebagai sebuah cara tentu tak ada yang salah dengan Pemilu. Lazimnya usai proses pemilihan maka terpilihlah pemimpin baru yang siap menjalankan amanah kepemimpinan.

Lalu mengapa sampai terjadi rentetan peristiwa duka di atas?

Masalahnya ada pada tataran ideologi yang menaungi Pemilu hari ini. Yaitu demokrasi-kapitalisme. Ideologi yang mengandung cacat bawaan sejak lahirnya.

Pertama, menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Dengan kata lain menjadikan hak membuat hukum ada pada manusia. Manusia bebas membuat aturan untuk dirinya sesuai kepentingannya. Celakanya bila hanya segelintir orang yang mengklaim diri sebagai wakil rakyat yang menetapkan aturan. Tentu dibuat sesuai kepentingan dan kemaslahatannya. Termasuk misalnya merumuskan aturan mengenai indikator kemenangan calon pemimpin.

Jujur saja, dari sinilah potensi kecurangan bermula. Ya, sebab standar kemaslahatan bagi sekelompok orang adakalanya berbeda dengan kelompok yang lainnya. Wajar bila di ujungnya berisiko petaka minimal pelanggaran akibat konflik kepentingan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat terjadi 7.132 pelanggaran selama penyelenggaraan Pemilu 2019, baik terkait Pileg maupun Pilpres 2019. (cnnindonesia, 23/4/2019).

BACA JUGA!

Cerita Lara di Hari Anti Tambang

Sejumlah organisasi masyarakat sipil memasang segel di depan pagar utama Kantor Kementerian Energi dan Sumber …