Korpri Mau Digiring, Malah Melawan

Masih ingat Korpri? Mungkin banyak yang lupa atau malah tidak tahu –terutama anak-anak milenial. Korpri adalah Korp Pegawai Republik Indonesia yang menjadi wadah tunggal pegawai negeri sipil (PNS) pada masa Orde Baru. Merek ini sangat terkenal dari awal 1980-an sampai akhir 1990-an.

Ketika Orde Baru berakhir, Korpri juga ikut pudar. Namun, wadah ini tidak mati total. Masih ada rapat kerja nasional (rakernas), masih ada kegiatan sosial, dll.

Nah, pada akhir bulan lalu ada peristiwa cukup besar tentang Korpri yang tak banyak diberitakan media. Baik oleh media mainstream maupun media sosial. Barangkali dianggap tak penting. Yaitu, rakernas mereka yang berlangsung di Jakarta. Barangkali.

Ada satu hal yang sangat menarik. Bukan karena rakernas Korpri yang berlangsung pada 26 Februari itu tak banyak diberitakan. Melainkan karena suasana di rakernas ini yang penuh dengan “pemberontakan”. Hampir semua peserta rakernas melawan. Melawan untuk digiring mendukung salah satu capres.

Begini ceritanya. Saya kenal baik dengan seorang pejabat senior di satu pemkab di Sumatera Utara. Tak mungkin saya sebutkan namanya. Bahkan inisialnya pun tidak bisa saya tuliskan di sini.

Si pejabat senior ikut hadir di rakernas. Dia ikut di antara 508 Ketua Korpri utusan kabupaten/kota plus ketua Korpri dari 34 provinsi.

Dia menceritakan tentang upaya untuk menggiring wadah ASN itu. Banyak peserta, termasuk dia, tidak tahu pembukaan rakernas akan dilakukan oleh Presiden Jokowi. Tetapi, entah bagaimana, sekitar 30% peserta akhirnya diboyong ke Istana. Jokowi pun meresmikan rakernas Korpri.

Para petinggi Korpri daerah yang tak ikut ke Istana, duduk berkelompok-kelompok sambil mengobrol santai di salah satu gedung Kemendagri. Si pejabat senior teman saya itu juga ikut di salah satu kelompok diskusi. Dia mengatakan, semua obrolan bertopik pilpres 2019.

“Rata-rata delegasi yang datang dari seluruh Indonesia itu mendukung Prabowo, Bang,” kata si pejabat senior yang saya kenal itu. “Kalau saya bilang, hampir semua,” kata dia menambahkan.

Menurut si teman, para petinggi Korpri tidak samar-samar mendukung Prabowo. “Mereka terang-terangan mengatakan itu ketika kami ‘ngobrol bebas menunggu acara di Istana selesai.”

Dia mengatakan, para ketua Korpri daerah itu menilai elektabilitas Jokowi yang selalu tinggi, tidak faktual dengan situasi di akar rumput. Dikatakan, kalangan Korpri tidak mendukung Jokowi antara lain karena selama empat tahun ini tidak pernah ada kenaikan gaji pegawai negeri.

Tapi, kata dia, untuk 2019 ini Jokowi menaikkan gaji 5%. Hebatnya, kenaikan yang seharusnya terhitung sejak Januari 2019 itu, malah ditangguhkan pencairannya.

“Baru akan dibayar April ini, Bang,” kata si teman senior ASN. “Dirapel, Bang.”

Saya langsung senyum apa maksud si teman itu ketika menyebutkan “April”.

Anda juga mungkin bisa paham mengapa semua yang berkaitan dengan pencairan duit, selalu diusahakan agar terkait dengan April.

Asyari Usman
(Penulis adalah wartawan senior)

BACA JUGA!

Hari Tenang di Media Sosial, Perlukah?

Menjelang masa pemilihan umum 17 April mendatang, Kominfo mengusulkan diadakannya hari tenang di media sosial …