Mantan Mensos dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menjadi tersangka kasus korupsi.

Korupsi Menggila di Negeri Demokrasi

Masalah korupsi seakan tak pernah tuntas di negeri yang penuh toleransi ini. Mulai dari pejabat tingkat desa sampai pejabat di pemerintahan pusat. Tahun 2018 Indonesia genap memasuki 73 tahun kemerdekaan, istilah merdeka ini ternyata hanya menjadi ajang perlombaan dan kemeriahan yang tak membawa pengaruh untuk mengatasi berbagai problem di negeri ini. Problematika di bidang korupsipun tak berkurang drastis.

Belum genap dua bulan pada tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap tujuh kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi: AbdulLatief ( Bupati Hulu Sungai Tengah ), Mohammad Yahya Fuad ( Bupati Kebumen ), Nyono Suharli ( Bupati Jombang), Marianus Sae ( Bupati Ngada ), Rudi Erawan ( Bupati Halmahera Tmur ), Zumi Zola ( Gubernur Jambi ), Imas Aryumningsih ( Bupati Subang ). Tirto.id. Yang lebih memprihatinkan adalah kasus korupsi anggota DPRD Malang, dari 45 anggota yang tersangkut korupsi adalah 41 orang dan ini merupsakan korupsi masal.

Rekapitulasi tindak pidana korupsi per 3 Mei 2018 KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 76 perkara, penyidikan 85 perkara, penuntutan 50 perkara, inkracht 47 perkaradaneksekusi 48 perkara.(Acc.kpk.go.id)

Tindakan korupsi bukanlah hal yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks dan biasanya terjadi secara terselubung. Berikut beberapa aspek yang menyebabkan korupsi tak kunjung tuntas di negeri ini:

Keteladanan pemimpin yang lemah

Sosok pemimpin memiliki pengaruh yang penting bagi bawahannya. Apabila pemimpin tidak mampu memberikan keteladanan yang baik bagi bawahannya, seperti berbuat korupsi maka akan ada peluang bagi bawahannya untuk melakukan tindakan yang serupa.

Kurangnya ketakwaan individu

Ketaqwaan akan menjadikan seseorang bertindaksesuai dengan aturan yang Maha Pencipta. Tentu hal ini akan membuat seseorang berrfikir seribu kali jika sampai mengambil hak rakyat maka tanggungjawab besar akan dia pertaruhkan di hadapan Tuhannya kelak.

Manajemen cenderung menutupi korupsi

Jajaran manajemen pada umumnya menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi, ini yang membuat para oknum korupsi merasa aman karena terlindungi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk.

Aspek peraturan perundang-undangan

Korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini terbukti dari sangsi yang terlalu ringan, penerapan sangsi yang tidak konsisten dan pandang bulu serta hukum yang bisa dibeli.

Sistem Kapitalis Demokrasi yang diterapkan dalam negeri ini

Sistem kapitalis memberikan peluang yang besar bagi seorang individu untuk melakukan korupsi. ,Ada 4 kebebasan dalam sistem ini, salah satunya adalah kebebasan bertingkah laku. Sebagaimana korupsi adalah cerminan kebebasan dari individu yang bebas berbuat. Korupsi di Indonesia diakibatkan karena biaya politik yang mahal sehingga saat individu tersebut menjadi wakil rakyat maka sangat memungkinkan melakukan celah korupsi agar uangnya saat mencalonkan bisa kembali.

Semua factor penyebab korupsi di atas akan terus ada bahkan semakin menggila jika pemerintah tidak tegas dalam penerapan aturan dan menciptakan lingkungan negara yang penuh keimanan dan ketakwaan. Pemerintah tidakboleh hanya mengandalkan lembaga KPK untuk mengurus pemberantasan korupsi karena pada faktanya oknum KPK pun ada yang terlibatkorupsi. Perlu mekanisme baru untuk mencegah, mengawasi dan member sanksi tegas dan menjerakan bagi pelaku korupsi. Sistem demokrasi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia sangatmemberikanpeluang besar bagi orang untuk melakukan tindak korupsi karena sistem ini mengharuskan mekanisme politik transaksional dan sumber lahirnya kebijakan yang merupakan kompromi berbagai pihak. Untuk itu, sudah selayaknya kita menolak sistem kapitalis demokrasi karena merugikan bangsa ini.

Khusnul Khatimah, S.Pd
Pengajar, tinggal di Malang, Jatim

BACA JUGA!

Pertemuan IMF-WB di Bali, Heroisme yang Antiklimaks

“Jokowi Sebut Asia-Afrika Tak Butuh Bank Dunia dan IMF” demikian judul yang dibuat Tempo.co, pada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *