Langkah Lucu Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Dilansir Tribunnews.com (12/11/2018), masyarakat Indonesia yang menjadi peserta BPJS Kesehatan akan menerima sanksi jika menunggak iuran bulanan. Bagi peserta yang tak patuh maka tidak akan bisa memperpanjang SIM, STNK bahkan Paspor.

Masalah ini terjadi karena BPJS Kesehatan mengalami defisit sampai Rp7,95 Triliun per akhir Oktober 2018. Sedangkan pemerintah telah memberikan suntikan dana mencapai Rp4,9 Triliun, namun masih kurang untuk meutupi defisit BPJS Kesehatan.

Akibat dari defisit tersebut, maka BPJS Kesehatan mengambil langkah yang dianggap dapat meminimalisir defisit yang terjadi. Salah satunya dengan mengetatkan sanksi terhadap peserta yang masih menunggak iuran bulanan. Sanksinya bagi peserta yang tak patuh tidak akan bisa memperpanjang SIM, STNK dan paspor.

Sanksi yang sulit diterima akal ini cenderung memaksakan kehendak pemerintah, jika diulas kembali sebenenarnya tidak ada kaitan antara SIM, STNK atau paspor dengan BPJS Kesehatan. Namun sepertinya segala cara dihalalkan agar masyarakat Indonesia tunduk pada kemauannya.

Bahkan bagi WNA, untuk memperpanjang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) pun dibutuhkan BPJS Kesehatan sebagai syarat utama yang jelas-jelas tidak ada kolerasinya. Tidak ada keterkaitan antara keduanya. Bukankah seharusnya program BPJS Kesehatan diciptakan guna memudahkan warga melakukan pengobatan, terlebih lagi bagi warga yang kurang mampu.

Disisi lain, pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatann saat berobat di klinik maupun di rumah sakit pun hinggan saat ini masih kerap kali dikeluhkan oleh masyarakat. Sehingga, tak sedikit dari warga yang menjadi peserta BPJS Kesehatan tidak mempergunakan kartu JKN-nya ketika berobat ke rumah sakit atau klinik karena mereka tak mau ribet.

Terlebih mendapatkan pelayanan lebih baik jika melakukan pembayan tunai tanpa menggunakan kartu JKN atau kartu BPJS Kesehatan.

Dalam kasus ini sebenarnya yang utama bukanlah kesehatan masyarakat yang terjamin, namun defisit keungan karena BPJS Kesehatan yang dipertimbangkan. Jaminan kesehatan bagi masyarakat bukanlah topik penting yang perlu dikhawatirkan, melainkan dari sisi keuangan yang mengalami defisit karena sistem ini.

Bukti menunjukan bahwa program ini adalah taktik licik dalam menghasilkan keuntungan bagi pemerintah, bukan memberi kemudahan justru memberi kesusahan bagi warganya. Tidak efektif dan terbukti tidak berhasil. Tidak bisa dipercaya mengatasi masalah kesehatan di masyarakat.

Kedzaliman penguasa pun semakin kuat semerbak dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan, terlihat bahwasanya segala macam cara dilakukan untuk merealisasikan keinginannya. Tak peduli kritik masyarakat, tak peduli beban yang ditanggung masyarakat. Seolah buta dan tuli tetap bersikeras mempertahankan kediktatorannya. Na’udzubillah.

Jaminan kesehatan yang seharusnya ditanggung penuh oleh pemerintah dialihkan tanggung jawab kepada individu dan perusahaan. Alih-alih menjamin kesehatan justru warga sakit kepala dibuatnya.

Masyarakat tidak butuh sistem zalim seperti ini, masyarakat perlu adanya jaminan kesehatan dari pemerintah. Satu-satunya sistem yang dapat merealisasikannya adalah sistem Islam, dimana sudah jelas bahwa jaminan kesehatan masyarakat adalah tanggungan pemerintah. Bukan janji palsu dan omong kosong belaka. Tidak hanya membual, namun sudah pasti dipraktikan. Sementara sistem yang telah diemban selama ini tidak mampu menyelesaikan problematika umat.

Fajrina Laeli
Mahasiswi STIE Insan Pembangunan

BACA JUGA!

Bukan Sekadar Nostalgia, Reuni 212 Momentum Bangkitnya Kesadaran Politik

Mendengar kata reuni, apa yang terbesit dalam pikiran kita?. Terkait