Mahasiswa, Papua dan Perang Asimetris di Indonesia

Tanggal 23 September 2019, di Indonesia telah terjadi dua demonstrasi. Pada satu sisi adalah aksi demonstrasi mahasiswa yang meluas di beberapa kota, di antaranya Yogyakarta, Kendari, Jakarta, dan kota lainnya. Aspirasi yang diusung beraneka ragam. Aksi demo mahasiswa berawal di Pekanbaru, Riau, secara khusus terkait dengan penanganan terkait Karhutla, pada tanggal 16 – 17 September 2019.

Aksi di Yogyakarta dengan tajuk “Gejayan Memanggil”, dalam rangka mengritisi beberapa RUU bermasalah. Sedangkan aksi di Jakarta, massa mahasiswa menuntut pembatalan RUU bermasalah, di antaranya RUKUHP, RUU KPK, dan lainnya. Bahkan tuntutan agar Jokowi mundur juga menggema. Hingga kemudian aksi di Jakarta tidak hanya massa mahasiswa, ada beberapa elemen lainnya. Dan di antara mereka ada elemen yang menuntut disahkannya RUU -KS.

Sementara di sisi lainnya, di Papua telah terjadi aksi massa besar – besaran di Wamena. Diberitakan bahwa aksi yang awalnya damai tersebut, berujung ricuh dan terjadi kerusuhan. Pembakaran rumah serta timbul korban jiwa sebanyak 17 warga meninggal dan 318 orang ditangkap untuk penyidikan (www.suara.com, 23 September 2019). Ironisnya yang menjadi korban adalah warga pendatang di Papua.

Kedua aksi massa ini baik yang dilakukan mahasiswa dan yang ada di Papua, terjadi hampir pada waktu yang bersamaan. Dan hingga tulisan ini hadir, aksi massa tersebut masih terus berlangsung hingga kemungkinan besar sampai terwujudnya tuntutan mereka.

Melihat Aksi Mahasiswa dan Tuntutannya

Menilik aksi mahasiswa, tentu saja sebagai “agent of change,” mahasiswa harus memiliki kepekaan sosial dan politik yang tinggi dibandingkan dengan tingkatan pelajar di bawahnya. Adalah wajar selanjutnya bila mahasiswa dianggap sebagai penyambung lidah rakyat.

Nurani mahasiswa terketuk dengan berbagai macam kerusakan dan pengabaian kepentingan rakyat oleh negara. Dari kasus korupsi yang merajalela dengan ditandai banyaknya OTT pejabat oleh KPK, masalah Karhutla yang tidak kunjung selesai, kriminalisasi aktifis, kecurangan pemilu 2019 yang menodai demokrasi dan yang lainnya, menjadi pemantik bangkitnya mahasiswa. Bagi mereka, orde reformasi telah dibajak demi kepentingan oligarki kekuasaan. Maka perlu adanya perubahan segera.

Penguasa yang zalim dengan hasil kecurangan pemilu menjadi inti persoalan. Penguasa harus mundur, di samping di era Jokowi, menurut mereka banyak persoalan yang tidak mampu diselesaikan.

Para mahasiswa sudah mampu menyadari adanya fakta kerusakan di negeri ini. Hanya saja agenda yang disuarakan adalah dengan memperbaiki demokrasi. Di sinilah pentingnya mahasiswa merumuskan lebih detail dengan gambaran yang jelas akan format baru pemerintahan di negeri ini. Jangan sampai kasus reformasi tahun 1998 terulang kembali. Tanpa adanya kejelasan arah dan format berbangsa dan bernegara pasca reformasi, tentunya terjadi pembajakan reformasi. Tingkat kesejahteraan yang masih rendah hingga terciptanya oligarki kekuasaan. Dengan kata lain, Indonesia saat ini menjadi negara kekuasaan dan atau meminjam istilah Asyari Usman, Police State. UU ITE dan Ujaran Kebencian menjadi alat yang ampuh digunakan untuk menggebuk lawan politik.

Melihat Masalah Papua dan Tuntutannya

Tragedi kemanusiaan yang terjadi di Wamena ibaratnya adalah seperti gunung es. Artinya, tragedi kemanusiaan di Wamena itu tidaklah berdiri sendiri sehingga diambil kesimpulan bahwa akar persoalannya hanyalah dipicu oleh kasus rasial, yang bermula dari kejadian di Malang dan di Surabaya pada bulan Agustus lalu.

Memang ketidakcepatan pemerintah merespon dengan menindak pelaku yang diduga rasial bisa masih memungkinkan menyisakan sakit hati. Hanya saja ketika ditimbang dengan akal yang sehat dan nurani kemanusiaan yang lurus, kasus rasial yang berimbas pada pembunuhan, pembantaian kaum pendatang di Papua sangat tidak masuk akal dan tidak manusiawi. Justru ketika yang disasar adalah pendatang, ini tentunya juga tergolong aksi rasialis. Padahal para pendatang yang kebanyakan berasal dari Minang dan Bugis, sebagian ada yang dari Jawa dan Madura, mereka semua datang ke Papua untuk mencari penghidupan, bukan mencari musuh. Sebagian ada yang karena tugas pengabdian, seperti dokter Soeko Marsetiyo. Beliau menjadi dokter pengabdian di daerah Tolikara. Justru para pendatang ini sangat mencintai Papua dan anak-anaknya.

BACA JUGA!

Ilusi Pemberantasan Pornografi

Dalam sebuah talkshow di kanal youtube, Ganjar Pranowo berterus terang akan dirinya yang gemar untuk …