Memutus Rantai Perdagangan Orang

Setelah adanya laporan dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengenai dugaan ada 29 perempuan jadi korban pengantin pesanan di Tiongkok, Akhirnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membenarkan. Ada sebanyak 15 perempuan asal Indonesia yang diduga menjadi korban perdagangan manusia.

Dihadapan awak media, dirinya mengaku bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan duta besar Tiongkok, yang dimaksudkan untuk membahas tentang kasus ini, yang mana diharap pihak Tiongkok juga dapat melihat kasus ini sebagai kasus tindak pidana perdagangan orang bukan hanya sekedar pernikahan biasa.(Tribunnews.com,25/07/2019)

Para perempuan korban ini dibawa ke Tiongkok, dinikahkan dengan lelaki di negara tersebut, dengan iming-iming diberi nafkah besar. Setelah sampai Tiongkok, para korban kerap dianiaya suami dan dipaksa berhubungan seksual, bahkan ketika sedang sakit. Para korban juga dilarang berhubungan dengan keluarga di Indonesia.

Kasus ini menambah deretan kasus perdagangan manusia, khususnya perempuan. Bahkan kasus Perbudakan modern menjadi permasalahan global. PBB mencatat Sebagian besar korban perdagangan manusia adalah perempuan dan anak –anak. Sampai-sampai, setiap tanggal 30 Juli diperingati sebagai Hari Antiperdagangan Manusia. PBB pun telah melakukan berbagai upaya, Namun, solusi yang diberikan dunia tak kunjung memberikan hasil yang berarti.

Faktor Penyebab

Sistem kapitalis yang menciptakan kesenjangan ekonomi, kemiskinan, berdampak pada kondisi sosial. Kemiskinan yang melilit keluarga, mendorong perempuan bekerja, karena ingin menaikan taraf hidup secara instan dengan iming-iming harta dan sebagainya. Faktor ekonomi pun dijadikan alasan sindikat jahat meraup keuntungan. Cara pandang kapitalistik menganggap Perempuan sebagai objek dan komoditas demi meraih keuntungan materi.

Selai itu, faktor pendidikan yang rendah pun menjadi penyebab banyak perempuan yang terjerat perdagangan orang. Disisi lain, faktor hukum masih lemah. UU TPPO Nomor 21 tahun 2007 nyatanya tidak memberi efek jera bagi pelaku. Sistem sanksi hukum yang lemah membuka peluang terjadinya tawar menawar hukuman antara pelaku dengan pihak berwenang.penegakan hukum lemah.

Banyaknya faktor penyebab diatas menunjukan bahwa permasalahan perdagangan orang adalah masalah sosial yang kompleks. Selayaknya, masalah ini tidak dipandang sebagai masalah yang berdiri sendiri.

Solusi Sistemik

Maka dari itu, diperlukan solusi yang sistemik meliputi berbagai pihak dan berbagai faktor. Dalam lingkup keluarga, harus dikuatkan fungsi keluarga sebagai tempat membangun individu yang kuat aqidahnya. Sebagian besar korban human trafficking dilatarbelakangi kondisi keluarga yang rapuh. Sehingga banyak keluarga tak paham apa dan bagaimana membangun keluarga berdasarkan akidah Islam. Jika keluarga kokoh,individu kuat aqidahnya, tidak akan tergiur keuntungan materi lewat cara yang berbahaya apalagi haram.

Disisi lain, masyarakat pun harus memiliki kontrol sosial. Bangun sikap peduli akan kondisi sekitar. Budayakan kesadaran saling mengingatkan dalam kebaikan dan mencegah jika perlu untuk melaporkan setiap indikasi kejahatan.

Dan yang paling penting, Negara harus hadir untuk mengentaskan kemiskinan rakyatnya. Memberikan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, utamanya bagi laki-laki. Negara wajib memberikan pendidikan setinggi-tingginya bagi rakyatnya agar tidak terjerumus. Negara harus menyediakan payung hukum yang tegas bagi setiap kejahatan perdagangan orang.

Idea Suciati, M.AP
(Pengamat Masalah Sosial Politik, Tinggal di Kawasan Pendidikan Tinggi, Jatinangor Kab. Sumedang)

BACA JUGA!

Bebas, Penahanan Mustofa dan Lies Sungkharisma Ditangguhkan

Jakarta (PIKIRAN UMAT) – Kepolisian mengabulkan penangguhan penahanan terhadap dua anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) …