Menunggu Nasib RUU P-KS

Selalu terjadi polemik di masyarakat negeri ini berkaitan dengan masalah kekerasan seksual. Setelah pro kontra menghiasi kasus pelecehan seksual yang menimpa Baiq Nuril, dimana korban kekerasan seksual tersebut justru menjadi tersangka dengan dijerat pelanggaran pasal 27 ayat 1 UU ITE akibat menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan asusila. (kompas.com)

Kemudian pro kontra juga terjadi pada kasus prostitusi online yang menjerat para artis tenar negeri ini. Ada yang menganggap hal tersebut melanggar hukum sehingga pelaku prostitusi dan mucikari harus sama-sama diproses hukum. Namun ada juga yang menganggap bahwa pelaku prostitusi tersebut adalah korban dari perdagangan manusia yang dilakukan oleh para mucikari. Sehingga yang dihukum hanya mucikari nya saja.

Hal ini sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam pasal 284 KUHP, disebutkan bahwa perzinaan adalah perzinaan yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan dan diadukan oleh istri atau suami pelaku zina dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Hukumannya adalah maksimal sembilan bulan penjara. Ditambah lagi, untuk tindak pidana ini KUHP menempatkannya sebagai tindak pidana aduan. Artinya jika tidak ada yang mengadu, atau dengan kata lain, suami atau istri pelaku zina tidak keberatan, maka tidak ada masalah dan tidak dianggap ada kejahatan zina.

Kasus-kasus amoral, pelecehan dan kekerasan seksual yang banyak terjadi selalu menimbulkan polemik tentang hukuman apa yang pantas diberikan agar pelaku jera dan agar tidak timbul korban lagi di kemudian hari.

Direktur Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (Spek-HAM) Rahayu Purwaningsih mengatakan, kasus kekerasan perempuan setiap tahun mengalami peningkatan. Sehingga, untuk mencegah semakin meningkatkan kasus kekerasan terhadap perempuan harus ada payung hukum, yaitu segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual/RUU PKS. ( kompas.com ).

Sekilas tampak tidak ada yang salah dan tampak bahwa RUU PKS adalah solusi final untuk mengurangi maupun menghapus tindak kekerasan seksual. Namun ternyata ada beberapa pasal penting yang harus lebih dicermati yaitu terkait makna kekerasan seksual yang dimaksud dalam RUU tersebut.

Pasal-pasal dalam RUU PKS yang harus dikritisi antara lain adalah pasal 5,6,7 dan 8. Frasa kontrol seksual pada pasal 5 ayat (2) huruf b yang dikategorikan kekerasan seksual artinya mendorong setiap orang untuk bebas memilih aktivitas seksual tanpa ada kontrol dari pihak lain. Pihak yang melakukan kontrol seksual justru bisa dipidanakan. Sehingga orang tua tidak boleh melarang anak lajangnya melakukan hubungan seks bebas karena bisa terkatagori kontrol sosial. Aktivitas LGBT juga terlindungi dengan frasa ini.

Kebebasan seksual ini makin tampak pada pasal 7 ayat (1) yaitu adanya hak mengambil keputusan yang terbaik atas diri, tubuh dan seksualitas seseorang agar melakukan atau berbuat atau tidak berbuat. Artinya kebebasan seksual harus dilindungi. Termasuk ketika memilih seks bebas, kumpul kebo, zina, prostitusi suka sama suka, bahkan seks menyimpang semisal LGBT.

Lebih jauh lagi, pada pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa Kontrol Seksual sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. Pemaksaan menggunakan atau tidak menggunakan busana tertentu; Maka orang tua tidak boleh mendisiplinkan anaknya berhijab untuk menutup aurat. Karena termasuk kontrol seksual dalam hal busana, maka seorang ayah yang melarang anak perempuannya keluar rumah jika tidak menggunakan busana muslimah, maka ini dianggap pelanggaran terhadap UU ini.

Bahkan yang lebih jauh dari itu, seorang laki-laki tidak harus berpakaian laki-laki, namun boleh berpakaian perempuan. Demikian juga sebaliknya. Perempuan boleh berpakaian laki-laki. Karena melarangnya termasuk kontrol seksual. Para perempuan juga berhak berbaju seksi dan minim, karena itu dianggap hak yang dilindungi undang-undang. Di sini sangat jelas jika RUU ini akan melegalkan dan semakin melanggengkan pornografi dan pornoaksi.

Kemudian, pada pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa tindak pidana perkosaan meliputi perkosaan di dalam dan di luar hubungan perkawinan. Sesuai pasal ini, seorang istri bisa sesuka hatinya memilih untuk melayani suami atau tidak. Jika suami memaksa untuk berhubungan, maka terkategori pemerkosaan. Di sisi lain, jika suami menghendaki berhubungan seksual melalui jalur belakang atau dubur, tidak menjadi suatu masalah ketika istri juga melakukan atas dasar suka sama suka. Hal ini menunjukkan betapa banyak norma dan aturan agama yang dilangkahi. Padahal Indonesia adalah negara berkeTuhanan yang Maha Esa, dimana nilai-nilai budaya ketimuran dan nilai-nilai agama sangat dijunjung tinggi.

Inilah ketika pemikiran sudah teracuni oleh sekulerisme dan liberalisme. Maka nilai agama dicampakkan dan nilai kebebasan yang diagungkan. Sehingga dalam mengambil solusi kepada sebuah permasalahan semisal masalah perzinaan ini justru mengedepankan atas nama kebebasan individu/HAM.

Hal tersebut sangat berbeda dengan sistem Islam yang aturannya dibuat oleh sang pencipta yakni Allah Subhanahu wa ta’ala yang membuat seperangkat aturan yang lengkap dan sempurna untuk mengatur dan mengatasi berbagai problematika manusia termasuk dalam masalah seksual.

Islam memandang bahwa masalah seksual adalah fitrah manusia sehingga layak untuk dipenuhi tanpa adanya larangan. Namun Islam tidak membebaskannya melainkan memberinya aturan yang jelas. Masalah seksual tidak terlepas dari masalah interaksi antara pria dan wanita sehingga Islam juga mengaturnya. Larangan berduaan dengan non mahram, larangan ikhtilat ( kecuali dalam hal perdagangan, kesehatan, pengadilan dan pendidikan), perintah menutup aurat bagi pria dan wanita, perintah untuk saling menundukkan pandangan dan termasuk perintah untuk menikah adalah aturan yang mengatur interaksi antara pria dan wanita.

Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad Saw: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).” HR. BUKHARI

Islam memudahkan dalam urusan pernikahan dan membolehkan poligami. Hikmahnya adalah fitrah seksual manusia dapat tersalurkan dengan cara yang benar dan halal. Hal ini berbeda dengan sistem kapitalis yang justru mempersulit pernikahan ( dengan memberi batas usia minimal menikah dan repotnya mengurus administrasi sebelum menikah) dan bahkan melarang poligami sehingga zina akibat pacaran dan perselingkuhan merajalela.

Islam juga mengatur dalam masalah sanksi bagi para pelaku zina dengan memberi hukuman cambuk/jilid 100 kali bagi pelaku yang belum menikah dan hukuman rajam sampai mati pada pelaku zina yang sudah menikah.

Allah SWT berfirman: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nur 24: Ayat 2)

Ketetapan ini datang dari Allah dalam Alquran yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasul terakhir Muhammad SAW sehingga tak layak bagi manusia untuk mengambil dan membuat aturan yang lain setelah ada aturan dari Allah dan RasulNya.

Allah taala berfirman: “Tidaklah pantas bagi seorang lelaki yang beriman, demikian pula perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara lantas masih ada bagi mereka pilihan yang lain dalam urusan mereka. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang amat nyata.” (QS. Al-Ahzab: 36)

Dan untuk saat ini yang bisa kita lakukan adalah dengan menolak RUU PKS tersebut, salah satunya dengan menandatangani petisi tolak RUU PKS yang digagas oleh ibu Maimon Herawati. Kita menunggu nasib RUU tersebut dan tetap berusaha agar anggota DPR tidak mengesahkannya. Juga dengan memahamkan umat bahwa RUU PKS ini bukan solusi, namun solusi yang tepat dan sempurna adalah Islam.

Maka wajib bagi kita untuk berjuang menjadikan Islam sebagai solusi termasuk dalam masalah perzinaan dengan menerapkan aturan Islam secara menyeluruh dalam institusi negara agar negara ini mendapat rahmat dan jauh dari musibah. Wallahu a’lam.

Wida Aulia
(Pemerhati Masalah Sosial)

BACA JUGA!

Liberalisasi, Generasi Semakin Rusak

Baru-baru ini ada pemberitaan yang membuat miris yakni MT, mantan Kepala Sekolah di Kabupaten Soppeng, …