Merawat Papua dengan Islam

Baru-baru ini ruang baca dan ruang dengar kita dihiasi dengan topik mengenai Tanah Papua yang lagi membara. Dari isu Rasisme yang memicu kerusuhan hingga dikabarkan munculnya isu referendum.

Desakan referendum itu disuarakan oleh ratusan mahasiswa dari Papua yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Mabes TNI dan Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/8/2019). Bahkan para pendemo berani mengibarkan Bendera Bintang Kejora (www.suara.com, 30 Agustus 2019).

Persoalan Papua bukan hanya sekedar kerusuhan dan keamanan. Adanya tuntutan referendum memberi sinyal serius persoalan di Papua, yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pembangunan insfrastruktur. Meminjam istilah dari Gubernur Papua, bahwa orang Papua membutuhkan kehidupan. Ya kehidupan yang layak baik dari segi ekonomi juga pendidikannya. Nilai HDI (Human Development Index) di periode 2010 – 2015 untuk Papua adalah sebesar 57,25. Sedangkan rata – rata nilai HDI di Indonesia adalah 69,55.

Nilai HDI menggambarkan pencapaian rata – rata warga di suatu negara dalam hal pembangunan manusia. Variabel yang diukur di antaranya kesehatan, harapan hidup, pendidikan dan standar kehidupan.

Tentunya rendahnya nilai HDI di Papua tidak bisa diselesaikan dengan pembangunan insfrastruktur. Rendahnya taraf pendidikan dan ekonominya menjadikan rakyat Papua kalah bersaing. Angka kemiskinan di Papua pada maret 2019 adalah 27,53 persen. Sedangkan angka kemiskinan nasional berada pada angka 9,47 persen (www.databoks.katadata.co.id, 17 Juli 2019). Hal ini mengakibatkan tingginya anak putus sekolah di Papua. Untuk SD/sederajat sekitar 2,21 %. Untuk SMP/sederajat yakni 6,05 % dan SMA/sederajat yakni 5,41 % (www.databoks.katadata.co.id, 29 Agustus 2019).

Adalah wajar jika kemudian bila dikatakan bahwa pembangunan Trans Papua bukanlah untuk rakyat Papua. Orang – orang Papua tidak pernah melewati jalan Trans Papua, tegas Gubernur Papua, Lukas Enembe (www.aceh.tribunnews.com, Kamis 22 Agustus 2019).

Sementara di satu sisi kekayaan alam sangatlah melimpah di Papua. Potensi kekayaan alam Papua bisa menghasilkan hingga Rp 5000 trilyun. Belum lagi kekayaan alam yang dikeruk oleh Freeport bernilai sekitar Rp 8000 trilyun (www.theglobal-review.com, 29 Desember 2017).

Di bidang pertambangan, Papua memiliki potensi 2,5 milyar ton bijih tembaga dan emas. Semuanya di wilayah konsesi Freeport. Bahan tambang lain seperti batu bara sebesar 6,3 juta ton, marmer sebanyak 35 juta ton, barn gamping di areal seluas 190.000 ha dan yang lainnya.

Di bidang kehutanan. Hutan di Papua mencapai luas 31.079.185,77 ha. Hutan seluas itu memberi ketersediaan 1.714 m kubik kayu bangunan, 1.198 m kubik kayu balok olahan, 88.050 m kubik triplek, dan kayu olahan sebesar 45.289 m kubik.

Di bidang perikanan, rata – rata produksi ikan di Papua sebesar 1.404.220 ton per tahun. Hal ini ditunjang dengan panjangnya garis pantai yang ada di Papua. Belum lagi kekayaan alam yang bersumber dari perkebunan, pertanian, dan peternakan (www.skornews.com, 11 Juli 2014).

Dengan kata lain, kekayaan alam yang disumbangkan Papua untuk Indonesia itu sedemikian besar. Akan tetapi rakyat Papua masih di bawah garis kemiskinan.

Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan guna merawat dan mensejahterakan Papua.

Pertama, dalam hal pengelolaan kekayaan alam. Islam memandang bahwa kekayaan alam termasuk ke dalam komoditas kepemilikan umum. Dengan demikian, negara tidak berhak untuk memprivatisasi dengan dalih apapun. Kalaupun di dalam pengelolaan kekayaan alam tersebut membutuhkan keahlian dan keterlibatan sebuah perusahaan, sifatnya bukan sebagai investor. Jadi keterlibatan sebuah perusahaan dalam eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam adalah sebagai akad kerja.

Hak konsesi pengelolaan tambang emas di Papua oleh Freeport merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak kepemilikan rakyat atas kekayaan alam tersebut. Seharusnya hasil kekayaan alam itu bisa dinikmati untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kedua, dalam hal pemanfaatan hasil kekayaan alam. Sesungguhnya kekayaan alam itu diolah untuk dikembalikan bagi kesejahteraan rakyat.

Di dalam Islam, negara berkewajiban memperhatikan kebutuhan – kebutuhan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya. Bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ekonomi menjadi tanggungan negara.

Adalah Rasul Saw sangat memperhatikan pendidikan bagi kaum muslimin di Madinah. Beliau memberikan syarat kebebasan tawanan perang orang Kafir dengan mengajari 10 kaum muslimin. Begitu pula kebijakan Kholifah Umar ra dalam bidang kesehatan, beliau banyak mendirikan klinik dan rumah sakit.

Adapun dalam bidang kesejahteraan ekonomi, negara bisa memberikan bantuan bagi rakyat yang mau bekerja keras, akan tetapi terkendala modal. Negara bisa memberikan tanah secara cuma – cuma kepada yang sanggup menggarapnya.

Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan, negara akan membangun banyak sarana dan prasarana yang menunjang. Di antara sarana prasarana tersebut misalnya pembangunan jalan, jembatan, gedung sekolah, klinik – klinik dan lainnya. Jadi pembangunan dilakukan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Ketiga, dalam hal prinsip manajemen ekonomi dan pemerataan kesejahteraan, yakni negara membangun suatu daerah tidak didasarkan kepada besarnya hasil kekayaan alam, akan tetapi didasarkan kepada kebutuhan.

Bisa jadi suatu daerah yang pendapatannya rendah, akan tetapi kebutuhannya besar. Dalam konteks ini, sebagaimana Timor Timur. Lepasnya Tim – Tim tidak bisa terlepas dari propaganda barat. Dihembuskanlah wacana di tengah – tengah rakyat Indonesia bahwa lepasnya Tim – Tim itu biar tidak menjadi beban bagi Indonesia.

Bisa jadi suatu daerah memiliki kekayaan alam melimpah, akan tetapi rakyatnya hidup dalam kesengsaraan. Kebutuhan yang besar untuk hidup berkesejahteraan, tentunya harus menjadi poin penting yang menjadi keseriusan negara.

Keempat, negara harus berani bertindak tegas terhadap setiap gerakan separatisme yang mengail di air yang keruh. Kemiskinan yang diderita oleh Papua akan menjadi senjata ampuh untuk melakukan propaganda guna melepaskan Papua dari Indonesia.

Ketegasan penguasa terhadap setiap upaya yang akan melepaskan satu wilayah negeri ini, akan mampu dilahirkan tatkala memang penguasa telah melakukan upaya untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya.

Kelima, yang menjadi pokok persoalan dari ruwetnya persoalan di Papua khususnya dan secara umum di Indonesia adalah masih bercokolnya penerapan Ideologi Kapitalisme – Liberal. Tentunya dalam hal demikian, butuh kebijakan yang berani, yakni membuang Ideologi Kapitalisme dan mengambil Ideologi Islam untuk diterapkan secara praktis.

Dengan begitu, negeri ini akan mampu berdiri kokoh di atas kaki sendiri. Tidak akan tunduk kepada kemauan dan konspirasi negara – negara penjajah. Penguasa negeri ini akan berani melepaskan diri dari dominasi barat maupun timur, yakni dominasi Amerika Serikat dan China.[]

Ainul Mizan, S.Pd
Guru, Tinggal di Malang

BACA JUGA!

Ijtima’ Ulama IV, Angin Segar bagi Umat

Inilah jawaban dari segala penasaran yang menggelayut di benak umat. Kemanakah arah alumni 212 akan …