Mitigasi Bencana Tanggung Jawab Siapa?

Mengenai mitigasi bencana, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana masih belum dirasakan oleh masyarakat yang menjadi korban. Tentu hal tersebut dapat dilihat dari adanya banyak korban dari bencana yang ada. Anggaran untuk pengadaan alat deteksi bencana kerap menemui kendala. Salah satunya adalah anggaran tersebut pernah dicoret karena dianggap bukan merupakan kebutuhan strategis pemerintah.

Saat peninjauan di lokasi yang terkena bencana tersebut presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk membeli alat deteksi dini gelombang tsunami dan menambah dana perawatan. Namun menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono, penganggaran tidak dapat cepat terrealisasi. Sebab ada mekanisme yang harus dilalui terlebih dahulu dari mulai perencanaan. Sehingga ia memprediksi alat tersebut baru akan terealisasi tahun 2020. Hal ini juga diperkuat oleh anggota Komisi V Nurhasan Zaidi yang terus mendesak pemerintah untuk membeli alat deteksi tsunami. (Republika 25/12/2018)

Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia, maka jelas sangat membutuhkan adanya alat deteksi dini bencana. Terlebih, Indonesia merupakan negara yang terletak di Pacific Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik yang rentan terkena bencana. Respon pemerintah untuk mengadakan alat tersebut setelah terjadinya bencana di Selat Sunda dinilai sangat telat dan fatal. Bagaimana tidak, bencana tsunami belum lama ini sudah terjadi di Palu dan Donggala. Seharusnya pemerintah dapat merespon lebih cepat daan sigap. Anggapan pemerintah mengenai alat deteksi bencana yang bukan merupakan kebutuhan strategis pemerintah, menunjukkan bahwa pemerintah tidak jeli dalam memetakan prioritas-prioritas yang dibutuhkan negaranya.

Meski negara tidak dapat menjamin keamanan seratus persen dari adanya bencana yang dialami oleh masyarakatnya, namun seharusnya negara telah mengupayakan untuk meminimalisir adanya korban. Pelatihan terhadap penyadaran bencana seharusnya menjadi salah satu agenda yang diprioritaskan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Apabila alat deteksi bencana dini tidak terpenuhi, maka benar saja bahwa keberadaan Pusat Peringatan Tsunami sama saja tidak berfungsi. Bagaimana tidak, adanya Pusat Peringatan Tsunami tersebut seharusnya memberikan peringatan-peringatan terkait bencana yang diamatinya. Namun, karena alat-alat yang menunjang kinerjanya tidak terpenuhi, maka bagaimana akan mengetahui dan memberikan peringatan.

Negara wajib melayani rakyat secara keseluruhan dan secara layak. Hak-hak pokok rakyat wajib dijamin oleh negara, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Dalam pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya, negara tidak boleh beralasan dan harus mengupayakannya. Sehingga, dalam skala prioritas yang dibuat oleh negara semestinya mendahulukan kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakatnya. Termasuk dalam hal ini adalah mengenai keamanan pada terjadinya bencana. Seperti yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah saw. berikut ini:

Ibn Umar r.a berkata: setelah mendengar Rasulullah bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang di[impinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungjawaban) dari hal yang dipimpinnya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari adanya beberapa bencana yang terjadi sampai saat ini, negara dapat dinilai tidak serius dalam mengupayakan pemenuhan dalam hal mitigasi bencana. Akibatnya hak keamanan yang seharusnya diperoleh bagi warga negara tidak terpenuhi. Sehingga pada dasarnya, mitigasi bencana yang jelas menjadi kewajiban negara dan harus dipenuhi oleh negara kepada masyarakat sebagai bentuk ikhtiyar untuk meminimalisir risiko yang ada menjadi terabaikan.

Dwi Suryati Ningsih, S.H
Tinggal di Yogyakarta

BACA JUGA!

Menggapai Kebangkitan Hakiki

Wacana perubahan, menjadi topik hangat belakangan ini. Masyarakat menginginkan perubahan yang lebih baik. Kehidupan sulit …