Maneger Nasution

Muhammadiyah: Penggunaan UU Terorisme untuk Pelaku Hoaks Mengkhawatirkan

Jakarta (PIKIRAN UMAT) – Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Maneger Nasution, menilai rencana penggunaan UU Terorisme untuk menangani kasus hoaks dalam Pemilu 2019 ini berlebihan.

Muhammadiyah khawatir jika rencana itu diterapkan akan menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan UU Terorisme. Apalagi ada perbedaan filosofis yang sangat mendasar antara UU Terorisme dengan UU ITE.

“Apatah lagi, beberapa ketentuan dalam UU Terorisme tersebut belum terdapat peraturan pelaksanaannya, seperti halnya lembaga pengawasan yang akan mengawasi penerapan UU Terorisme ini. Ini sungguh mengkhawatirkan dan menebar syiar ketakutan publik,” ungkap Maneger dalam pernyataan tertulisnya, Kamis 21 Maret 2019.

Mantan Komisioner Komnas HAM ini mengungkapkan, saat ini saja penerapan UU ITE dalam kasus hoaks banyak catatan yang arus menjadi perhatian pemerintah. Maneger menyebutkan, prinsip imparsialitas dalam penanganan kasus hoaks diduga tidak terpenuhi sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan di dalam masyarakat.

“Maka sangat membahayakan jika kasus hoaks ditangani dengan UU Terorisme. Kami, juga dunia kemanusiaan, tidak menginginkan adanya Siyono Siyono baru dalam kasus hoaks jika UU Terorisme tersebut diterapkan,” kata Maneger.

Sebelumnya Meneger mengingatkan, sudah sejak lama Muhammadiyah memberi perhatian serius soal terorisme di Indonesia. Bagi Muhammadiyah, semua tindakan terorisme oleh siapapun dan oleh siapapun itu adalah musuh agama dan kemanusiaan. Hanya penanganannya harus sesuai hukum, profesional, independen, dan mengedepankan prinsp-prinsip HAM.

Disebutkan, perhatian serius Muhammadiyah itu menemukan puncak momentumnya ketika bergulirnya kasus Siyono. Dalam konteks kasus Siyono tersebut, selain menjadi Tim Kuasa Hukum bagi Keluarga Siyono, Muhammadiyah juga memberikan beberapa usulan pada revisi UU Terorisme.

Catatan yang paling mendasar oleh Muhammadiyah terkait dengan penanganan terorisme adalah penanganan yang dilakukan oleh Densus 88, yang diduga keluar dari koridor penegakan hukum (rule of law) dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). [MS]

BACA JUGA!

Tausiyah MUI Jelang Idul Fitri: Tingkatkan Kepedulian pada Dhuafa

Jakarta (PIKIRAN UMAT) – Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah, Dewan Majelis Ulama Indonesia …