Nasib Petani Tragis di Negeri Agraris

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Sumarjo Gatot Irianto menyampaikan, produksi padi 2018 mencapai 83,04 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara dengan 48,3 juta ton beras. Angka ini tercatat masih surplus dibandingkan dengan angka konsumsi sebesar 30,4 juta ton beras. Begitu juga dengan jagung, pada periode yang sama produksinya mencapai 30,05 juta ton Pipilang Kering (PK), sedangkan perhitungan kebutuhan sekitar 15,58 juta ton PK. (inews.id)

Surplusnya produksi padi dan jagung ini wajar mengingat negara Indonesia adalah negara dengan lahan pertanian yang sangat luas dan subur. Bahkan mata pencaharian sebagian besar masyarakat adalah sebagai petani. Dengan melihat fakta diatas maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rakyat di negeri agraris ini seharusnya sejahtera karena kebutuhan pangan sudah tercukupi. Dan juga surplus tersebut harusnya bisa meningkatkan nilai ekspor bahan pangan sehingga tidak perlu melakukan impor.

Namun faktanya, pemerintah malah membuka kran impor bahan pangan sebesar – besarnya. Seperti dilansir dari tirto.id bahwa Kementerian Perdagangan memastikan Indonesia akan kedatangan 60 ribu ton jagung impor hingga Maret 2019. Jumlah ini diperoleh setelah pemerintah memutuskan menambah impor jagung untuk kebutuhan pakan ternak sebanyak 30 ribu ton, Februari mendatang.

Kebijakan impor tersebut jelas sangat kontradiktif, bagaimana bisa kita membeli dari negara lain sementara produksi dalam negeri berlebih? Lalu mau diapakan dan dikemanakan hasil para petani sendiri? Impor ini juga mengakibatkan petani harus rela menjual hasil panennya dengan harga murah bahkan tidak jarang petani mengalami kerugian yang sangat besar. Inilah fakta yang terjadi di negeri yang menerapkan sistem kapitalis, nasib petani sangat tragis di dalam negeri agraris. Ini sungguh ironis.

Kebijakan kontradiktif tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak punya visi yang jelas dalam masalah kedaulatan pangan, sehingga masih terus bergantung pada impor. Mereka hanya berorientasi pada keuntungan segelintir orang pemilik modal yang berlaku sebagai importir. Ini akibat negara ini menerapkan sistem kapitalis.

Hal ini tidak akan terjadi ketika negara menerapkan sistem Islam. Dalam Islam, negara berkewajiban melindungi kepentingan warga negara termasuk para petani dengan mencegah ketergantungan kepada asing. Hal ini ditanamkan pemahaman pada masyarakat dalam segi nilai ruhiyah yang juga bisa dicapai. “Tidaklah seorang muslim menanam sebatang pohon (berkebun ) atau menanam sebutir biji (bertani), lalu hasilnya dimakan oleh burung, manusia atau pun binatang, melainkan baginya ada pahala sedekah.” (HR. Bukhari, Muslim, At Tirmizi dan Ahmad)

Negara juga melakukan kebijakan Intensifikasi untuk meningkatkan produktifitas pertanian yaitu dalam bentuk penggunaan sarana produksi pertanian yang lebih baik seperti bibit unggul, pupuk, obat hama dan lain-lain.

BACA JUGA!

Liberalisasi, Generasi Semakin Rusak

Baru-baru ini ada pemberitaan yang membuat miris yakni MT, mantan Kepala Sekolah di Kabupaten Soppeng, …