Obral Sumber Daya Alam, Rakyat Dapat Apa?

Sumber Daya Alam (SDA) adalah salah satu elemen yang sangat penting di dalam kegiatan ekonomi. Sumber daya alam mempunyai fungsi yang sama dari dulu hingga kini. Yaitu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta sebagai modal dalam kegiatan produksi manusia.

Namun, dilansir dari waspada.co.id, 2/1/2019, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menyatakan bahwa banyak sekali sumber daya alam (SDA) di Indonesia yang diperjualbelikan dengan murah oleh para pejabat. Para pejabat menjual murah sumber daya alam untuk kepentingan pribadinya. Sayangnya, baru sedikit dari mereka yang telah tertangkap dan terbukti melakukan korupsi namun sebagian besar lainnya belum tertangkap.

“Banyak sekali sumber daya alam di Indonesia dijual murah oleh pejabat. Dan ingat, yang ditangkap itu hanya sebagian kecil dan sebagian besar belum tertangkap,‎” kata Syarief di Gedung KPK lama, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (25/1/2019).

Pihaknya baru dapat memproses sekira 20 penyelenggara negara ataupun pejabat daerah yang melakukan korupsi di sektor SDA. Dari korupsi tersebut, KPK menemukan kasus yang merugikan negara hingga Rp1,2 triliun. Bahkan, di sepanjang 2004-2017, sudah 144 orang anggota dewan yang terlibat. Disusul 25 orang menteri atau kepala lembaga, 175 orang pejabat pemerintah, dan 184 orang pejabat swasta.

Wakil Ketua KPK Laode menyimpulkan, korupsi SDA bukan hanya soal keuangan negara. Tapi juga karena kegagalan pemerintah dalam mengelola SDA yang sejatinya untuk kemakmuran rakyat.

Selayaknya sumber daya alam ialah milik masyarakat umum yang dikelola oleh suatu negara untuk menunjang perekonomian suatu negara. Sumber daya alam itu digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk segelintir orang.

Namun pada faktanya, sumber daya alam yang sejatinya milik umat malah dimanfaatkan oleh segelintir orang demi memenuhi keuntungan pribadi. Ini bukanlah kesalahan dari individu saja. Namun juga kesalahan paradigmatis pemerintah dalam mengelola SDA. Sehingga menyebabkan SDA dimanfaatkan oleh pihak swasta/asing yang tidak bertanggung jawab.

Sebetulnya temuan KPK ini bukanlah hal yang asing di Indonesia. Sejak lama Indonesia sudah menjadi rebutan para pejabat, yang merangkap sebagai makelar untuk melakukan bisnis penjualan aset milik umat. Na’udzubillah.

BACA JUGA!

FPI dalam Sorotan, Akankah Ada Keadilan?

20 Juni 2019 adalah tanggal habisnya masa SKT (Surat Keterangan Terdaftar) milik FPI (Front Pembela …