HUkuman untuk koruptor [gambar: kompas.com]

OTT Rommy dan Korupsi yang Tiada Henti

Pada Jumat (15/3) lalu, ketua PPP Romahurmuzy tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Hotel Bumi Surabaya. Penangkapan ini berkaitan dengan pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag), baik untuk wilayah pusat dan daerah.

Wajar di sistem demokrasi ini menjamur tindak jual beli jabatan. Karena pada dasarnya untuk bisa duduk di kursi jabatan membutuhkan biaya yang mahal. Mereka akan mencari uang untuk kembalikan modal kampanye yang besar. Karena memang dari awal menjabat, mereka sudah melupakan iman, tidak ingat Allah, tidak takut dosa, Allah bahkan tidak ada dalam hatinya. Maka wajar dari awalan yang seperti ini, muncullah sosok para pejabat yang menganggap korupsi seperti menghirup udara. Sesuatu yang kita bisa lakukan setiap saat. Ditangkap oleh KPK lebih menakutkan ketimbang dicatat oleh malaikat. Sehingga korupsi tidak membuat takut, karena demokrasi sekuler memang mahal dan dijalankan demi tebalnya kantong mereka masing-masing.

Kalau masyarakat lelah dengan pejabat yang seperti ini, maka harus diwujudkan pejabat yang takut dosa dan amanah, sehingga tidak akan tergoda dan berniat untuk melakukan jual beli jabatan. Mencari pejabat dengan kriteria tersebut dalam sistem ini memang mustahil. Dari awal saja memang sistemnya dijalankan dari rakyat (yang punya uang), untuk rakyat (yang punya uang) dan oleh rakyat (penghamba uang). Keimanan kepada Allah tidak boleh dibawa dalam menjabat dan memberi keputusan kekuasaan. Maka iman hanya ditinggal di masjid saat berangkat melaksanakan tugas. Itulah demokrasi sekuler kapitalistik yang menjadi nyawa penyelenggaraan negara kita.

Inilah kenyataan. Oleh karena itu pejabat yang dimaksud akan terwujud jika pemerintahan kita dijalankan oleh manusia yang memimpin dengan keimanan dengan aturan yang diterapkan karena ketakwaan kepada Pencipta Alam. Itulah sistem Islam, yang habitatnya adalah Khilafah Islam, sistem bernegara yang dicontohkan Rasulullah dan para shahabat. Satu-satunya sistem berbasis syariah dalam wahyu Allah yang wajib kita imani.

Mudah saja Khilafah Islam dengan penerapan Islamnya menghentikan budaya korup, antara lain:

Pertama, penggajian yang layak. Para pejabat tetaplah manusia biasa yang mempunyai kebutuhan hidup serta kewajiban untuk mencukupi nafkah keluarga. Maka, agar bisa bekerja dengan tenang dan tidak mudah tergoda berbuat curang, kepada mereka harus diberikan gaji dan tunjangan hidup lain yang layak.

Kedua, larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud tertentu. Tentang suap Rasulullah berkata, “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap.” (HR. Abu Dawud). Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul berkata, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur.” (HR. Imam Ahmad).

Ketiga, perhitungan kekayaan. Semasa menjadi khalifah, Umar menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Bila terdapat kenaikan yang tidak wajar, yang bersangkutan, bukan jaksa atau orang lain, diminta membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya itu didapat dengan cara yang halal. Bila gagal, harta tersebut diserahkan kepada Baitul Mal, atau membagi dua kekayaan itu separo untuk yang bersangkutan dan sisanya untuk negara.

Keempat, keimaman para pejabat. Dengan takwanya, seorang pemimpin melaksakan tugasnya dengan penuh amanah. Dengan taqwanya pula, ia takut melakukan penyimpangan, Allah SWT pasti melihat semuanya dan di akhirat pasti akan dimintai pertanggungan jawab. Di sinilah diperlukan keimanan dari para pemimpin itu. Demi menjaga agar tidak mencium bau secara tidak hak, khalifah Umar bin Abdul Azis sampai menutup hidungnya saat membagi minyak kesturi kepada rakyat. Lebih lagi jika faktor lemahnya keimanan ini membuat korupsi justru dilakukan oleh para pemimpin, praktek busuk ini tentu akan cenderung ditiru oleh bawahannya, hingga semua upaya apa pun dalam memberantas korupsi menjadi tidak ada artinya sama sekali.

Kelima, kalau itu semua sudah diterapkan tapi masih ada yang korupsi maka akan diberi sanksi tergantung dari kadar korupsi. Sanksi ini berfungsi sebagai pencegah (zawajir), hukuman setimpal atas koruptor diharapkan membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi. Dalam Islam, koruptor dikenai hukuman ta’zir berupa tasyhir atau pewartaan (dulu dengan diarak keliling kota, sekarang mungkin bisa ditayangkan di televisi seperti yang pernah dilakukan), penyitaan harta dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati.

Keenam, pengawasan masyarakat. Demi menumbuhkan keberanian rakyat mengoreksi aparat, khalifah Umar di awal pemerintahannya menyatakan, “Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku walaupun dengan pedang”. Dengan pengawasan masyarakat, korupsi menjadi sangat sulit dilakukan. Bila ditambah dengan teladan pemimpin, hukuman yang setimpal, larangan pemberian suap dan hadiah, pembuktian terbalik dan gaji yang mencukupi, insya Allah korupsi dapat diatasi dengan tuntas.

Telah nampak dengan jelas bahwa Islam melalui syariatnya telah memberikan jalan yang sangat gamblang dalam pemberantasan korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Di sinilah pentingnya seruan penegakan syariat Islam lewat menegakkan sistem pemerintahan Islam, meninggalkan kebusukan demokrasi. Tidak hanya sekedar kasus korupsi dan jual beli jabatan saja yang bisa diselesaikan. Namun semua permasalahan umat bisa diselesaikan jika aturan Allah ini ditegakkan. Keberhasilannya pun bisa terlihat pada saat diterapkan Islam. Karena Islam adalah Rahmatan lil alamin. Maka dari itu, masih kah kita berdiam dan enggan memperjuangkan tegaknya penerapan syariat Islam?.

Elda Widya I. K.
Mahasiswi Fakultas Sains dan Tekhnologi Universitas Airlangga

BACA JUGA!

FPI dalam Sorotan, Akankah Ada Keadilan?

20 Juni 2019 adalah tanggal habisnya masa SKT (Surat Keterangan Terdaftar) milik FPI (Front Pembela …