Muslim/ah Uighur.

Pemerintah Komunis China Sahkan UU Pengawasan Praktik Ajaran Islam

Jakarta (PIKIRAN UMAT) – Pemerintah China telah mengesahkan undang-undang baru yang berupaya untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya dan sistem politik China dalam lima tahun ke depan. Ini adalah langkah terbaru Beijing untuk melakukan pengawasan terhadap praktik agama.

Surat kabar China, Global Times, Sabtu (5/01) kemarin melaporkan, setelah pertemuan dengan perwakilan dari delapan asosiasi Islam, pejabat pemerintah setuju untuk membimbing Islam agar sesuai dengan sosialisme China dan menerapkan langkah-langkah untuk mengasimilasi praktik agama, ungkap laporan yang dilansir dari Aljazeera, 6 Januari 2019.

Surat kabar Global Times tidak memberikan rincian lebih lanjut atau nama-nama asosiasi yang menyetujui keputusan tersebut.

China telah memulai kampanye Sinofikasi yang agresif dalam beberapa tahun terakhir dengan kelompok-kelompok agama yang sebagian besar ditoleransi pada masa lalu, di bawah kekuasaan Presiden China Xi Jinping, pemimpin China paling kuat sejak Mao Zedong.

Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, China, mengikuti kelas Bahasa Mandarin, Jumat 3 Januari 2019. Kamp pendidikan tersebut disoroti PBB dan dunia Barat karena dianggap sebagai pola deradikalisasi yang melanggar HAM, namun China menyangkal karena para peserta didik diajari berbagai keterampilan.

Mempraktikkan Islam dilarang di beberapa wilayah China, dan seringkali orang-orang ditangkap ketika salat, puasa, menumbuhkan jenggot atau mengenakan jilbab.

Menurut PBB, lebih dari satu juta Muslim Uighur diperkirakan ditahan di kamp-kamp interniran di mana mereka dipaksa untuk meninggalkan keyakinan mereka dan bersumpah setia kepada Partai Komunis.

BACA JUGA!

BPN Ungkap Adanya Intimidasi terhadap Kampanye Prabowo-Sandi

Semarang (PIKIRAN UMAT) – Koordinator relawan Gerakan Masyarakat Prabowo-Sandiaga (Gema PADI) Jawa Tengah Sudirman Said …