Prabowo-Jokowi

Pemimpin Dambaan Umat

Mendekati pemilihan umum serentak yang akan diadakan pada April 2019 ini, maka diadakan debat pada masing-masing calon pemimpin. Seperti yang telah kita ketahui, debat kedua yang dilakukan oleh calon presiden telah dilaksanakan beberapa hari yang lalu.

Dari adanya debat tersebut, banyak menuai kontroversi. Mengapa demikian? Pasalnya dari pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh salah satu calon banyak yang tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Adapun pernyataan-pernyataan yang menunjukkan hal tersebut adalah seperti yang dikatakan oleh calon nomor urut 01 Joko Widodo. Ketika panelis menanyakan mengenai strategi bagaimana untuk menekan potensi konflik dari setiap pengerjaan infrastruktur di acara debat tersebut, Jokowi mengklaim bahwa tidak terdapat konflik dengan masyarakat saat pembebasan lahan untuk proyek pembangunan infrastruktur. Namun pernyataan tersebut bertolak belakang dengan apa yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan catatan tahunan Konsorsium Pembaruan Agraria tahun 2017 maupun 2018 konflik akibat infrastruktur justru menempati posisi ketiga daripada pembangunan dalam bidang Sumber Daya Alam. Konflik agraria terjadi sebanyak 208 konflik sepanjang 2017, atau sebanyak 32 persen dari seluruh jumlah konflik. Sektor properti terjadi sebanyak 199 konflik, atau 30 persen dari jumlah konflik. Sedangkan infrastruktur menempati posisi ketiga dengan jumlah 94 konflik, atau 14 persen dari jumlah konflik. (Teropong Senayan.com, 18/02/2019).

Dewi Kartika, Sekjen KPA menyatakan konflik tanah menyebar ke seluruh Indonesia. Luas konflik sendiri mencapai 807.177 hektare dengan didominasi perkebunan sawit. KPA mencatat konflik itu menyebabkan warga diduga ditembak, dianiaya hingga dikriminalisasi. Secara akumulatif sejak kepemimpinan Jokowi, terdapat 41 orang tewas di berbagai wilayah konflik agraria, 546 dianiaya. KPA juga mencatat, konflik itu menghasilkan 51 orang ditembak, dan 940 petani dan aktivis dikriminalisasi. Laporan itu juga menyebutkan dugaan kekerasan itu dilakukan oleh polisi, jasa keamanan swasta hingga militer. (CNN Indonesia, 04/01/2019).

Capres nomor urut 01 menyebutkan sudah tidak ada lagi kebakaran hutan dalam waktu tiga tahun terakhir. Namun rupanya terdapat data yang berbeda menurut BNPB. Lebih lanjut lagi, Jokowi menyebutkan bahwa tidak adanya kebakaran hutan dan lahan disebabkan adanya penegakan hukum yang tegas. Jokowi juga menyebutkan telah ada 11 perusahaan yang diberi sanksi sebesar Rp. 18,3 triliun. BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) merekapitulasi bencana alam, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bahkan, di tahun 2019 ini hingga Februari tercatat lima kali karhutla, satu orang hilang atau meninggal dunia. (Detiknews, 17/02/2019).

Sementara itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Green Peace Indonesia dalam akun Twitter resminya @GreenpeaceID menyebutkan bahwa belum ada 11 perusahaan itu yang membayar ganti rugi ke negaranya. (Gelora, 18/02/2019).

Menurut Direktur Materi Debat BPN Prabowo-Sandiaga Uni, Sudirman Said, Jokowi menggunakan data yang tidak valid. Ia pun menyoroti sejumlah pernyataan Jokowi di debat, termasuk soal jumlah produksi jagung yang disebut sudah besar. Banyak juga data-data yang asal klaim dan menurutnya, yang terpenting nilai tertinggi adalah kejujuran. (Detiknews, 18/02/2019).

BACA JUGA!

FPI dalam Sorotan, Akankah Ada Keadilan?

20 Juni 2019 adalah tanggal habisnya masa SKT (Surat Keterangan Terdaftar) milik FPI (Front Pembela …