Politik Kambing Hitam dan Adu Domba, Potret Bobroknya Demokrasi

Tahun 2019 merupakan tahun politik yang semakin hari semakin memanas. Masing-masing kubu tak henti-hentinya saling melemparkan serangan dan tak segan membuka semua keburukan lawannya. Keburukan-keburukan yang dikemukakan pun tidak seratus persen benar adanya, namun ada pula fakta yang diputarbalikkan sehingga membuat rakyat atau para calon pemilih berpikir ulang untuk mendukung mereka.

Sebagai salah satu calon presiden periode 2019-2024, Joko Widodo pun melakukan hal yang demikian. Dalam sebuah acara di Istora Senayan pada Hari Kamis (21/3) yang dihadiri oleh para pengusaha, capres yang akrab dipanggil Jokowi ini menyebutkan bahwa paslon nomor urut 02, yang tak lain adalah pasangan Prabowo-Sandi, didukung oleh ‘organisasi-organisasi berbahaya’. Meski tidak menyebutkan secara gamblang organisasi tersebut, namun hal ini sudah menjadi rahasia umum sehingga pernyataan Jokowi tersebut dapat dikatakan sebagai penggiringan opini publik dan upaya adu domba.

Cara-cara seperti itu pun hanyalah salah satu di antara berbagai cara tak sehat yang digunakan demi memenangkan kekuasaan. Dengan posisi sebagai petahana sekaligus capres, sejatinya Jokowi harus mengundurkan diri untuk sementara selama masa kampanye berlangsung. Namun kenyataannya, jabatan sebagai presiden yang diembannya malah dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menggunakan fasilitas negara dalam kampanye, memproduksi kaos paslon 01 secara besar-besaran, hingga bagi-bagi hadiah kepada masyarakat. Hal ini tentu menyalahi aturan yang berlaku serta menimbulkan kerancuan mengenai posisinya sebagai petahana atau capres.

Kekuasaan sungguh membutakan hati nurani. Padahal, dalam Islam, kekuasaan politik dibangun di atas kesadaran umat atas kesahihan ideologi Islam dan kemampuannya dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan, sehingga kekuasaan diraih justru untuk menegakkan ketaatan—bukan sekedar pembuktian bahwa salah satu pihak lebih unggul dari pihak yang lain. Allah SWT telah memberikan tuntunan untuk menggunakan amanah sebagai penguasa dalam rangka mewujudkan dan menegakkan hukum Allah SWT bagi seluruh umat manusia.

Dalam sejarahnya, para penguasa Muslim merupakan seorang yang ‘alim dan shalih, sebagaimana Rasulullah Saw sebagai qiyadah sebuah Daulah Islamiyah, Nabiyullah Yusuf AS sebagai bendaharawan negara, serta Abu Bakar, Umar bin Khathab, Utsman dan Ali bin Abi Thalib yang pernah memegang kekuasaan sebagai Khalifah. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan seharusnya dilimpahkan kepada seseorang yang telah memiliki pemahaman dan faqih terhadap syariat Islam, sebelum ia menjadi pemimpin.

Dengan adanya pemimpin yang memahami makna kekuasaan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keberkahan, syariat Allah akan tegak sebagaimana ia pernah tegak pada masa sebelumnya.

“(Yaitu) Orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (QS. Al-Hajj: 41)

Wallahua’lam bisshawab.

Adlina Masyita
(Mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma)

BACA JUGA!

FPI dalam Sorotan, Akankah Ada Keadilan?

20 Juni 2019 adalah tanggal habisnya masa SKT (Surat Keterangan Terdaftar) milik FPI (Front Pembela …