Prabowo-Sandi akan Dominasi Debat Pertama Malam Ini

Banyak orang yang mengatakan bahwa Prabowo Subianto (PS) akan menghadapi kesulitan dalam Debat Capres malam ini. Pasalnya, topik perdebatan adalah soal hukum, HAM, terorisme dan korupsi. Tetapi, menurut hemat saya, justru di bidang-bidang inilah PS akan sangat lancar. Sama derasnya kalau beliau menguraikan masalah ekonomi kerakyatan, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, atau kedaulatan air.

Tidak ada yang mengkhawatirkan Prabowo. Soal pelanggaran HAM 1998? Isu ini sudah gosong. Orang sudah mau muntah membicarakan penculikan dan kerusuhan di Jakarta yang ditimpakan tanggung jawabnya kepada PS. Mungkin hanya Adian Napitupulu saja yang masih penasaran terus.

Malahan, paslon 01 yang kemungkinan akan kepayahan. Sebab, selama pemerintahan Jokowi empat tahun belakangan ini, ada sekian banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Dan Jokowi selalu keliru dalam menanganinya.

Sebagai contoh, bagaimana Jokowi akan menjelaskan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) oleh Bareskrim Polri pada akhir Januari 2015. Waktu itu, penangkapan ini dilakukan setelah Komjen Budi Gunawan (BG) ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka penerima gratifikasi. BG ditersangkakan setelah Jokowi mengajukan dia sebagai calon tunggal untuk jabatan Kapolri.

Masyarakat melihat penangkapan BW merupakan ‘serangan balasan’ BG. Drama ini berakhir dengan kegagalan BG menjadi Kapolri dan Ketua KPK Abraham Samad dan BW melepaskan jabatan mereka.

Ada pembakaran masjid dan rumah-rumah perantau di Tolikara, Papua. Ini jelas pelanggaran HAM di bawah kekuasaan Jokowi. Tidak ada penyelesaian yang konkret. Begitu juga penangkapan dan penganiayaan terhadap 700 warga Papua sepanjang 2015. Komisioner Komnas HAM waktu itu, Natalius Pigai, mengatakan setidaknya ada sembilan kasus besar di Papua selama 2015. Termasuklah kematian misterius 41 anak di Kabupaten Nduga, penembakan di Dogiyai, Tolikara dan Timika.

Dalam jumpa pers Komnas HAM di Jakarta (akhir Oktober 2018) berkenaan dengan 4 tahun pemerintahan Jokowi, Komnas menyimpulkan periode pemerintahan Jokowi dinodai oleh catatan merah. Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mohammad Choirul Anam mengatakan, niat penuntasan kasus HAM sering kali berhenti di level perintah presiden.

BACA JUGA!

Impor Bawang Putih dari China, Adakah Kecurangan Importir?

Harga bawang putih telah merangkak naik sejak pertengahan bulan ini jelang masa bulan puasa Ramadan …