Menko Polhukam Wiranto

Rezim Panik, UU Terorisme Jadi Senjata Bungkam Lawan Politik

Dalam politik demokrasi kekuasaan adalah segalanya, sehingga para politisi akan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Termasuk menggunakan UU Terorisme sebagai senjata untuk membungkam lawan politiknya.

Seperti dilansir oleh Katadata.co.id,Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mewacanakan penggunaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk menindak para penyebar hoaks. Sebab, dia menilai hoaks yang kerap beredar telah menganggu keamanan dan menakuti-nakuti masyarakat.

Menurutnya hoaks tersebut telah serupa dengan aksi teror, seperti yang terjadi terkait pemilihan presiden (pilpres) atau pemilu 2019. “Kalau masyarakat diancam dengan hoaks untuk tidak ke TPS (tempat pemungutan suara), itu sudah terorisme. Untuk itu maka kami gunakan UU Terorisme,” kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Rabu (20/3).

Hal ini jelas menyalahi undang-undang, karena tindak pidana terorisme dengan tindak pidana pelaku hoaks jelas berbeda. Dari maknanya saja kata terorisme dan pelaku hoaks sudah sangat jauh berbeda. Jika terorisme adalah perbuatan dengan unsur kekerasan yang dapat membahayakan nyawa orang lain, sedangkan pelaku hoaks adalah perbuatan menyebarkan berita bohong yang dapat merugikan orang lain tapi tidak sampai membahayakan nyawa orang lain. Maka jelas hukuman yang diberikan juga tidak dapat disamakan.

Karena dalam sistem saat ini sudah ada undang-undang yang mengatur tindak pidana untuk pelaku hoaks, yaitu: UU ITE dan perubahannya, KUHP, serta UU 1/1946.

Jadi alasan Wiranto menggunakan UU Terorisme untuk menindak pelaku hoaks terlalu mengada-ada. Bisa jadi ini bukti bahwa rezim panik takut kehilangan kekuasaan, maka segala cara pun dihalalkan.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai Menko Polhukam Wiranto lebay karena menyebut pelaku hoaks bisa dijerat menggunakan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. BPN Prabowo-Sandiaga menyebut Wiranto ingin menakut-nakuti rakyat. (Detiknews.com)

Sedangkan dalam Islam, kekuasaan adalah amanah yang diberikan untuk menegakkan hukum syara’ sehingga hubungan penguasa dan umat adalah hubungan yang saling menguatkan dalam ketaatan. Yaitu dengan menghidupkan budaya amar ma’ruf nahi munkar. Bukan hubungan pemenang dan oposan.

Jadi siapapun yang melakukan kesalahan, maka wajib diingatkan. Meskipun itu adalah penguasa, jika dia melakukan kesalahan, maka rakyat wajib mengingatkan. Tidak seperti rezim saat ini yang seolah anti kritik. Keras terhadap orang-orang yang tidak sependapat dengannya, namun lemah terhadap orang-orang yang mendukungnya. Hukum menjadi tajam ke lawan tumpul ke kawan.

Inilah bobroknya sistem demokrasi, dimana yang menjadi standar hukum bukanlah benar atau salah menurut hukum syara’ melainkan benar atau salah menurut penguasa.

Oleh karena itu sudah saatnya umat sadar bahwa sampai kapan pun sistem demokrasi tidak dapat memberikan keadilan. Hanya Islam dan sistem pemerintahannya (khilafah) yang dapat memberikan keadilan bagi seluruh umat. Wallahu a’lam bishawab.

Rosmita
(Pemerhati Sosial)

BACA JUGA!

Liberalisasi, Generasi Semakin Rusak

Baru-baru ini ada pemberitaan yang membuat miris yakni MT, mantan Kepala Sekolah di Kabupaten Soppeng, …