RUU P-KS Bukanlah Solusi, tapi Kontroversi

RUU P-KS sedang dibahas di DPR, kemungkinan akan disahkan Agustus mendatang. Draft RUU dibahas oleh Komisi VIII yakni bidang agama, sosial dan pemberdayaan perempuan. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Veny Octarini Siregar, menyatakan bahwa RUU P-KS mencakup mulai dari pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban hingga mengatur tentang penanganan selama proses hukum.

RUU P-KS muncul didasari tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia. Pada catatan tahunan Komnas Perempuan pada 2014 terdapat 4.475 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, 2015 sebanyak 6.499 kasus, 2016 sebanyak 5.785 kasus dan pada 2017 ada 2.979 kasus di ranah KDRT atau relasi personal serta sebanyak 2.670 kasus di ranah publik atau komunitas. Yang memprihatinkan, bentuk kekerasan seksual paling banyak dilakukan oleh orang terdekat yang masih memiliki hubungan keluarga.

Menurut catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), selama tahun 2015-2017, jumlah korban kekerasan seksual anak yang dicatat KPAI mencapai 454 kasus. Laporan tentang anak sebagai korban prostitusi dan eksploitasi seks komersial mencapai 130 kasus. Yang tidak tersorot dan terlaporkan tentu lebih besar lagi (www.komnasperempuan.go.id)

Didukung data ini, begitu juga berita di media tentang terbongkarnya prostitusi online, seorang guru yang melakukan kekerasan seksual kepada anak didiknya di Bandung, kasus perkosaan mahasiswi UGM, kasus Baiq Nuril seorang guru honorer di NTB dan sebagainya. Diangkatlah oleh sejumlah aktivis feminis untuk menuntut segera disahkannya RUU P-KS. Terbangun opini di masyarakat bahwa RUU P-KS bertujuan untuk menolong dan melindungi korban. Padahal jika dicermati lebih jelas di dalamnya terdapat pasal-pasal yang klausulnya sangat bias sehingga mengarah pada legalnya kegiatan seks bebas, LGBT, perzinaan dan lain-lain yang melanggar norma agama (syariat).

‘Ruh’ Liberalisme dalam RUU P-KS

Draft RUU P-KS memantik kontroversi. Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah lembaga di ruang rapat Fraksi P-KS menyatakan bahwa RUU P-KS harus diwaspadai karena dinilai sarat dengan konsep Barat yang liberal (Hidayatullah.com).

Berikut adalah beberapa pasal yang kontroversi dalam RUU P-KS:

Pasal 1 ayat 1: Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Pasal 1 ayat 1 tentang definisi “kekerasan seksual” yang digunakan terfokus pada klausul “secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas”, ini memberi kesan bahwa sebuah perbuatan seksual yang dilakukan tanpa paksaan, dikehendaki oleh satu sama lain dan seseorang secara bebas memberikan persetujuannya, tidak akan dikategorikan sebagai perbuatan yang patut disanksi. Tidak mengatur pidana seandainya korban sendiri yang memang berinisiatif untuk melakukan kegiatan yang mengeksploitasi dirinya sendiri secara seksual. Tanpa pemaksaan dan tidak bertentangan dengan kehendak, tidak bisa dikenai sanksi.

Pasal 5 ayat 1 dan 2: (1)Setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual dalam segala bentuknya.(2) Bentuk Kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi; a. Pelecehan seksual, b. Kontrol seksual, c. Perkosaan, d. Eksploitasi seksual, e. Penyiksaan seksual dan f. Perlakuan atau penghukuman tidak manusiawi yang menjadikan tubuh, seksualitas dan/atau organ reproduksi sebagai sasaran.

BACA JUGA!

Guru Profesi Mulia

Seseorang bisa dikatakan mulia tatkala banyak orang merasakan kehilangan saat orang tersebut meninggal. Tatkala pemakamannya …