Demonstrasi umat Islam menuntut supaya Ahok segera ditangkap, Jumat 14 Oktober 2016.

Save FPI!

Kezaliman itu makin menjadi. Tak puas dengan HTI, mereka menarget FPI. Ya, target pembubaran ormas Islam berikutnya adalah FPI. Joko Widodo mengatakan pemerintah sangat mungkin melarang Front Pembela Islam (FPI)–ormas yang memposisikan diri sebagai oposisi–pada periode kedua pemerintahannya. Ini diutarakan saat wawancara dengan media asing, Associated Press.

“Ya, tentu saja (melarang FPI), sangat mungkin jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologi menunjukkan bahwa mereka tidak sejalan dengan bangsa,” kata Jokowi, presiden ke-7 yang terpilih lagi untuk periode kedua. (tirto.id, 30/7/19)

Wacana pembubaran itu lantaran FPI dianggap belum melengkapi berkas persyaratan perpanjangan izin yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah rekomendasi Kemenag. Direktur Eksekutif YLBHI Asfinawati mengatakan bahwa pernyataan Jokowi yang mengatasnamakan bangsa dalam rencana pembubaran FPI berbahaya. Karena atas nama bangsa itu, sangat mungkin organisasi lain kena sasaran sepanjang tidak sejalan dengan Pancasila versi pemerintah.

Dalih anti Pancasila lagi-lagi dipakai. Menuding FPI tak lagi sejalan dengan Pancasila. Dengan alasan sama, mereka lakukan itu pada HTI di tahun 2017. HTI pun dibubarkan di tangan rezim zalim dan represif. Padahal, perpanjangan izin FPI selama ini lancar-lancar saja. Tidak ada masalah. Sikap represif rezim makin menegaskan mereka tak pernah belajar dari kesalahan. Kekuasaan digunakan untuk memukul dan membungkam lawan.

Anti Pancasila memang senjata ampuh menusuk lawan. Padahal, kebijakan mereka justru bertolakbelakang dengan Pancasila. Seolah merekalah pihak yang paling benar menafsiri Pancasila. Maha benar rezim dengan segala kuasanya. Mengatasnamakan Pancasila untuk menutupi kezalimannya. Bermanis muka dengan penjajah, Pancasilakah? Persilakan asing menguasai aset negara, apa itu juga Pancasila? Menzalimi rakyat dengan berbagai kebijakan, bukankah itu anti Pancasila? Ancaman separatis Papua tak pernah dituduh anti Pancasila, mengapa? Rupanya cap anti Pancasila tak berlaku bagi penguasa. Rakyat saja yang boleh jadi pesakitan dengan tuduhan anti Pancasila.

Apa salahnya FPI? Mereka hanya berdakwah menegakkan amar makruf nahi mungkar. Mereka sangat ringan membantu saudara-saudara yang terkena musibah bencana. Merekalah yang terdepan sigap menangani korban gempa, banjir, dan bencana lainnya. Merekalah orang pertama yang berani mengatakan yang haq adalah haq. Tak berkompromi dengan kebatilan. Kelompok yang tegak lurus sesuai ajaran Allah dan RasulNya.

Tak aneh bila publik menilai wacana tak perpanjang izin FPI sangat politis. Seandainya semua syarat terpenuhi, apa iya izinnya bakal diperpanjang? Mengingat rekam jejak rezim anti Islam, rasanya hal itu jauh dari harapan. Masih teringat betapa nyinyirnya mereka melihat persatuan umat dalam gerakan 212. Bahkan setelah usai pilpres pun mereka masih mencela PA 212. FPI hanya menjalankan mandat dan amanah Allah dan RasulNya. Sebagaimana saudaranya yang ‘syahid’ lebih dulu. HTI pun sama. Hanya menjelaskan apa adanya Islam secara gamblang dan kaffah. Tak ditambah, tak pula dikurang.

Seandainya HTI dan FPI mendukung penguasa saat ini, tentu persekusi itu takkan terjadi. Sayangnya, kemungkaran tak akan pernah berpadu dengan kemakrufan. Sebab, Islam selalu menjadi musuh kezaliman dan kemaksiatan. Jika FPI dibubarkan, maka fix sudah. Rezim ini memang pantas disebut rezim zalim dan anti Islam.

Mari perkencang ukhuwah. Saling mendukung dalam dakwah. Menyatukan visi dan misi. Save FPI. Save Islam. Save dakwah. Kalau ada yang harus dibubarkan, maka bubarkan saja sistem kapitalis, sekuler, dan liberal yang nyata merusak negeri ini.

Chusnatul Jannah
Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban

BACA JUGA!

FPI dalam Sorotan, Akankah Ada Keadilan?

20 Juni 2019 adalah tanggal habisnya masa SKT (Surat Keterangan Terdaftar) milik FPI (Front Pembela …