Stop Kriminalisasi Bendera Tauhid

Sabtu malam, 20 Juli 2019, viral sebuah berita di media sosial atas beredarnya sebuah foto yang diduga adalah siswa – siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Sukabumi, Jawa Barat. Di dalam foto tersebut terlihat para siswa membentangkan Bendera Tauhid hitam dan putih, yang dikenal dengan Liwa dan Rayah. Di samping itu, para siswa juga ada yang membentangkan bendera Merah Putih di sisi Bendera Tauhid (www.nasional.tempo.co, 21 Juli 2019).

Oleh sebuah akun @Karolina_ bee11, foto yang dimaksud diunggah hingga menjadi pembicaraan hangat. Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzili menyayangkan kejadian di dalam foto tersebut. Menurut Ace, seharusnya sekolah yang masih bernaung di bawah Kemenag itu mengedepankan semangat NKRI, bukan justru mengibarkan bendera yang identik dengan sebuah organisasi terlarang. Sontak Ace menautkan cuitannya tersebut kepada Menag, Lukman Syaifuddin. Sementara dari pihak Menag menegaskan akan melakukan investigasi segera (detiknews.com, Ahad/21 Juli 2019).

Terlihat sekali tanggapan dari Ace berisi upaya melakukan framing jahat terhadap Bendera Tauhid. Mengkaitkan pengibaran bendera Tauhid dengan sebuah organisasi terlarang, artinya secara langsung atau tidak langsung sama dengan menyatakan bahwa Bendera Tauhid itu terlarang. Bahkan akun @Karolina_bee11 dalam postingannya memberikan caption yang berisi harus waspada akan adanya afiliasi terhadap Khilafah. Jadi yang dimaksud sebagai organisasi terlarang dalam hal ini adalah organisasi yang agendanya adalah menegakkan Khilafah.

Mereka seolah lupa pada peristiwa pengibaran Bendera Bintang Kejora. Waktu itu Direktur ICJR, Erasmus Napitupulu mengatakan “Soal isu mengenai Papua Merdeka, mereka tidak boleh dipidana lantaran punya bendera sendiri. Sebab bendera itu tidak boleh dimaknai sebagai persiapan makar. Jadi itu satu poin pentingnya. Dalam putusannya MK bilang, makar itu harus dibuktikan permulaan atas perbuatannya dan permulaan persiapannya. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh para penegak hukum” (www.kbr.id, Rabu 31 Januari 2018).

Yang tidak habis pikir, terhadap pengibaran Bendera Papua Merdeka saja bisa – bisanya tetap berprasangka baik. Padahal mereka sudah memiliki milisi bersenjata dan sudah melakukan aksi berdarah, seperti contohnya penembakan yang dilakukan OPM terhadap 31 para pekerja proyek jalan tol Trans Papua (https://m.detik.com, 4 Desember 2018). Sedangkan terhadap Bendera Tauhid begitu teganya melakukan framing sedemikian rupa bahkan mengarah kepada kriminalisasi.

Sementara itu terkait langkah yang ditempuh oleh Menag, Lukman yang akan segera melakukan investigasi di MAN 1 Sukabumi, Jawa Barat, dipertanyakan motif dan tujuannya oleh KSHUMI (Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia). Justru langkah Menag semakin mengukuhkan label atas rejim saat ini sebagai Rejim Anti Islam. Ketua Eksekutif KSHUMI, Chandra Purna Irawan meyatakan bahwa pengibaran Bendera Tauhid itu bukanlah perbuatan melanggar hukum (www.m.jpnn.com, 22 Juli 2019).

Menurutnya, bahwa bagi setiap orang yang berusaha melakukan tindakan perampasan dan penyitaan terhadap Bendera Tauhid milik orang lain tanpa hak, bisa terancam pidana 9 tahun penjara dan termasuk tindakan persekusi sebagaimana dalam pasal 368 KUHP.

Sejarah Indonesia Erat dengan Bendera Tauhid

Bendera Tauhid telah lama digunakan sebagai lambang Kesultanan – Kesultanan Islam di Nusantara (www. Republika.co.id, Rabu 24 Oktober 2018). Pada tahun 1890, bendera Kesultanan Tidore berwarna kuning dengan tulisan kalimat Tauhid berwarna merah di atasnya. Begitu pula bendera Macan Ali dari Kesultanan Cirebon yang di dalamnya terdapat Kalimat Tauhid. Jadi kalimat Tauhid itu adalah urat nadi kehidupan bangsa Indonesia. Dengan kalimat Tauhid ini, berkobarlah semangat jihad untuk mengusir penjajah dari bumi Indonesia.

Bahkan Laskar Hizbullah yang menjadi cikal bakal TNI, juga menggunakan bendera yang bertuliskan kalimat Tauhid di dalamnya. Ini adalah fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri.

BACA JUGA!

FPI dalam Sorotan, Akankah Ada Keadilan?

20 Juni 2019 adalah tanggal habisnya masa SKT (Surat Keterangan Terdaftar) milik FPI (Front Pembela …