Sabtu , 18 Agustus 2018
Wakil Presiden Republik Indonesia, H. Muhammad Jusuf Kalla (JK).

Tahun Ini, Wapres Pastikan Guru Honorer Diangkat Jadi PNS

image_pdfimage_print

Jakarta (Pikiran Umat)  – Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) memastikan pemerintah menyetujui pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pada 2018. Hal ini disampaikan oleh JK ketika memberikan pengarahan dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2018 di Pusdiklat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

JK mengatakan, dirinya sudah berbicara dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait kurangnya guru. Menurut JK, selama beberapa tahun terakhir jumlah guru yang pensiun lebih banyak ketimbang jumlah guru yang diangkat. Atas dasar inilah, pemerintah sepakat akan mengangkat guru honorer menjadi PNS.

“Karena itu saya sudah bicarakan, dan presiden sudah setuju untuk mengangkat guru (honorer) yang puluhan ribu itu, kita angkat, tidak menjadi soal,” ujar JK, dilansir ROL, Rabu (7/2/2018).

JK mengatakan, guru honorer harus mendapatkan perhatian. Sebab mereka telah berjuang untuk memajukan pendidikan. Oleh karena itu, tidak selayaknya para guru honorer tersebut mendapatkan gaji yang rendah.

Selain itu, JK juga berkaca dari kasus guru honorer SMAN 1 Torjun, Kabupaten Sampang, Ahmad Budi Cahyanto (26) yang meninggal dunia akibat dianiaya oleh muridnya. JK menilai, kemungkinan salah satu faktor guru tersebut dianiaya oleh murid karena berstatus sebagai guru honorer sehingga tidak dianggap berwibawa.

“Tentu kita sedih sekali mendengar guru dengan gaji yang Rp 400 ribu, kemudian pula mungkin karena kurang berwibawa karena gaji rendah, maka akhirnya dilawan muridnya. Tentu itu sedih sekali mendengarkan itu, karena itulah kita harus perhatikan,” kata Jusuf Kalla.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur sepakat untuk melakukan pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Beberapa aturan yang harus jadi pertimbangan dalam revisi UU ASN adalah UU Tenaga Guru dan Dosen, UU Tenaga Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS.

Dalam UU Tenaga Guru dan Dosen, syarat menjadi guru harus minimal S1. Sedangkan dosen minimal S2. Syarat pendidikan juga diatur dalam UU Tenaga Kesehatan, di mana untuk tenaga kesehatan minimal Diploma 3, kecuali tenaga medis. (FFR)

 

Baca Juga

Wapres JK: Ketimpangan Pengusaha Besar dan Kecil Bahayakan Ekonomi

Jakarta (PIKIRANUMAT) – Ketimpangan antara pelaku usaha besar dan kecil membahayakan perekonomian Indonesia. Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *