Terusik Kibaran Bendera Tauhid

Alergi kalimat tauhid. Tampaknya ini yang menginfeksi tubuh rezim ini. Gercep. Gerak cepat menanggapi beredarnya foto siswa-siswi MAN di Sukabumi yang mengibarkan bendera tauhid. Karena Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin langsung mengirim tim khusus untuk melakukan investigasi. (detik.com, 21/7/2019).

Linimasa pun dipenuhi kritik pedas untuk Pak Menteri. Apa salahnya mengibarkan bendera tauhid? Seharusnya Pak Menteri bangga, anak asuh yang berada di bawah naungannya mencintai kalimat tauhid. Bukan sebaliknya bersikap sensi. Bahkan paranoid, menghubungkan pengibaran bendera tersebut dengan sebuah ormas tertentu.

Pak Menteri juga seharusnya bersyukur masih ada generasi Muslim yang cinta dengan simbol agamanya. Bahkan bangga mengibarkannya tinggi-tinggi. Daripada mengkhawatirkan para siswa-siswi ini, lebih baik Pak Menteri mengkhawatirkan nasib buram generasi hari ini. Para remaja yang terinfeksi virus kebebasan ala kaum liberalis.

Sikap Pak Menteri memang sangat patut dikritisi. Sebab sikapnya kontra kala menanggapi kibaran bendera kaum pelangi. Alih-alih menginvestigasi, Pak Menteri malah diam terkesan membela dan melindungi. Sebab publik belum melupakan pernyataan Pak Menteri bahwa kaum pelangi harus dirangkul dan diayomi. Maka tak heran bila sikap Pak Menteri menuai kontroversi.

Kepanikan Pak Menteri terhadap kibaran bendera tauhid, sejatinya cerminan kepanikan rezim ini. Framing bendera Tauhid sebagai bendera teroris dan ormas terlarang seolah sudah men-tajassad dalam diri rezim. Pembingkaian yang kemudian latah diikuti oleh media sekuler mainstream. Sehingga menimbulkan keresahan di tengah publik.

Rezim seolah tak belajar dari peristiwa pembakaran bendera tauhid pada Oktober 2018. Masih saja bebal memahami bahwa Al-Liwa dan Ar-Rayah merupakan bendera kaum Muslimin. Di satu sisi juga buta konstitusi. Karena sejatinya mengibarkan bendera tauhid bukanlah tindakan yang melanggar hukum negeri ini. Pandangan ini disampaikan Ketua Eksekutif Nasional Badan Hukum Perkumpulan KSHUMI, Chandra Purna Irawan. Menurutnya, tidak ada putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, atau produk hukum apa pun yang melarang mencetak, mengedarkan dan mengibarkan bendera berlafaz Laa ilaaha illallah, Muhammad Rasulullah.

Bahkan Chandra tegas mengatakan setiap orang yang berusaha melakukan tindakan perampasan dan penyitaan terhadap milik orang lain tanpa hak. Maka dapat terancam pidana sembilan tahun penjara. Sebagaimana tertulis pada pasal 368 UU KUHP. (republika.co.id, 22/7/2019).

Dari peristiwa ini umat Muslim pun semakin sangsi. Sudahkah negara benar-benar menjalankan fungsi dan perannya sebagai penjaga agama? Kepanikan terhadap peristiwa ini kontra dengan sikap rezim terhadap penista agama Islam. Bangga terhadap simbol Islam diusik. Sementara jika ada yang menista dan menghina simbol Islam tetap bergeming.

Al-Liwa dan Ar-Rayah merupakan bendera dan panji warisan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Bendera dan panji seluruh kaum Muslimin. Simbol Islam yang wajib dijaga, diagungkan dan dipelihara hingga tetes darah penghabisan. Tidak pantas bagi seorang Muslim pun menghinakan dan meremehkan, maupun menganggap enteng bendera dan panji Rasul Shallallahu’alaihi wa Sallam. Sebaliknya siapa pun yang berusaha menghinakan Al-Liwa dan Ar-Rayah maka ia harus berhadapan dengan seluruh kaum Muslimin.

Al-Liwa dan Al-Rayah Rasul Shallallahu’alaihi wa Sallam juga harus dihormati dan dijunjung tinggi. Sebab keduanya merupakan syiar Islam di tengah umat. Keduanya juga merupakan simbol pemersatu umat Islam. Dan menjadi perjuangan bersama mengembalikan kemuliaan keduanya sebagai bendera dan panji tauhid, lambang identitas kaum Muslimin.

Maka, jika di masa datang ada lagi peristiwa yang sama, sepatutnya kita bangga dan mengapresiasi. Masih ada generasi Islam yang bangga dan cinta terhadap bendera dan panji tauhid. Bukan malah menginvestigasi, apatah lagi mengkriminalisasi. Wallahu a’lam.

Ummu Naflah
Penulis Bela Islam

BACA JUGA!

FPI dalam Sorotan, Akankah Ada Keadilan?

20 Juni 2019 adalah tanggal habisnya masa SKT (Surat Keterangan Terdaftar) milik FPI (Front Pembela …