Ulama dan Politik

Mencuatnya berita tentang ijtima ulama yang secara resmi menyatakan dukungan kepada pasangan bakal capres dan cawapres semakin menggetarkan jagad perpolitikan negeri ini. Dikutip dari republika.co.id (16/9/2018) Ijtima Ulama II secara resmi menyatakan dukungan kepada pasangan bakal calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, setelah ditandatangani fakta integritas oleh mantan Danjen Kopassus tersebut.

Antaranews.com (15/9/2018) memberitakan ratusan kiai dan pondok pesantren (ponpes) sepakat mendukung bakal capres-cawapres Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019. Menurut Sekjen Majelis Silaturahim Kiai dan Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia (MSKP3I) Arifin Junadi meyakini bahwa Ma’ruf bisa membawa suara para ulama dan mampu mewujudkan aspirasi ulama dalam pemerintahan.

Digandenganya ulama oleh penguasa dalam arena pemilihan capres dan cawapres sungguh memunculkan beragam tanda tanya di benak kita. Apakah menggandeng ulama ini demi terwujudnya ambisi yang sudah memuncak diubun-ubun ataukah karena hal lain?

Mari kita menoleh ke masa lalu saat negeri ini dijajah oleh Jepang, ulama ada yang dijadikan alat penguasa untuk memuluskan ambisinya. Di depan peserta konferensi dakwah, KH. Wahid Hasyim (1913-1953) di antaranya menyatakan bahwa Pemerintah Hindia Belanda dan Jepang tahu betul harga kedudukan ulama. Karena itu, keduanya menjadikan ulama sebagai alat untuk mempertahankan serta memperkokoh kedudukan mereka sebagi penguasa. Bahkan, Jepang memasukkan ulama sebagai alat strategis untuk mencapai kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya saat melawan sekutu (Choirotun, 2008: 99).

Cara-cara seperti ini masih berlanjut hingga sekarang, apalagi menguatnya peran ulama kian menjadi sorotan pasca aksi 411 dan 212. Saat pemilu tiba berbagai partai mulai bergerak berlomba-lomba mendekati ulama untuk mendulang suara. Mereka berusaha menyakinkan ulama dengan berbagai cara agar mau mendukungnya. Namun setelah menjadi penguasa, hajatnya sudah terpenuhi, ulama pun ditinggalkan. Tak heran juga apabila ada yang mengatakan bahwa ulama dirangkul ketika butuh, dan ditendang setelah hajat terpenuhi. Jika demikian, sungguh ironis.

Bila kita mengkaji lebih dalam tentang kedudukan ulama dan bahwa kemuliaan ulama adalah pewaris para nabi, hal itu tertuang dalam hadits :

“Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka mewariskan ilmu. Siapa saja yang mengambil ilmu berarti telah mengambil bagian yang banyak lagi sempurna.” (HR Abu Dawud).

Sebagaimana para pewaris nabi, tentunya mengikuti jejak Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassallam dalam memperbaiki umat sekaligus membersihkan umat dari berbagai kekufuran dan kemaksiatan. Para Ulama dengan ilmunya akan menjelaskan kesesatan/kerusakan berbagai pemikiran kufur seperti ; sekularisme-kapitalisme, komunisme, pluralisme, dan lain-lain. Para ulama juga akan senantiasa berada di garda terdepan ketika Islam dihinakan, dinistakan, mereka akan memimpin umat berjuang menegakkan hal yang benar sesuai syariat.

Islam adalah agama sempurna, politik adalah bagian dari Islam. Islam tidak memisahkan antara kehidupan politik dan spiritual. Justru, ketika umat jatuh dalam kubangan sekularisme seperti saat ini, maka peran para ulama sangat dibutuhkan. Politik adalah aktivitas tertinggi dan mulia dalam kehidupan manusia. Karena itu peran ulama sepanjang masa kehidupan sangatlah penting. namun aktivitas politiknya sebagai ri’âyah syu’ûn al-ummah (melayani urusan masyarakat). Ulama bukan alat untuk melegitimasi kepentingan penguasa atau kelompok tertentu.

Imam al-Ghazali mengatakan, “Sesungguhnya, kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan para penguasanya, dan kerusakan penguasa disebabkan oleh kerusakan ulama, dan kerusakan ulama disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan, dan barang siapa dikuasai oleh ambisi duniawi ia tidak akan mampu mengurus rakyat kecil, apalagi penguasanya. Allah-lah tempat meminta segala persoalan.” (Ihya’ Ulumuddin II hal. 381).

Ulama seharusnya menjalankan politik Islam, yaitu mengurusi urusan masyarakat dengan Islam. Tugas politik ulama adalah mencerdaskan rakyat dengan Islam. Dengan begitu rakyat tidak mudah tertipu oleh apapun. Dengan kiprah politik ulama, rakyat akan terbina dengan baik serta akan memiliki kesadaran politik Islam hingga mereka akan meraih kemuliaan di dunia dan akhirat.

Karena itu, saat ini umat membutuhkan ulama yang bisa membimbing mereka untuk kembali pada Islam secara kâffah, karena kewajian terbesar umat Islam saat ini adalah mengembalikan kehidupan Islam di tengah-tengah masyarakat dengan menegakkan seluruh hukumNya. Dan umat juga membutuhkan ulama yang meneladani perjuangan Baginda Rasulullah saw. dalam mewujudkan masyarakat Islami. Waallahu a’lam bish-Shawaab.

Henny Ummu Ghiyas Faris
Penulis Buku Antologi “The True Hijab” dan “Puzzle Dakwah”

BACA JUGA!

Pertemuan IMF-WB di Bali, Heroisme yang Antiklimaks

“Jokowi Sebut Asia-Afrika Tak Butuh Bank Dunia dan IMF” demikian judul yang dibuat Tempo.co, pada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *