Waketum MUI Zainut Tauhid Saadi.

Waketum MUI Dorong Pemerintah Revisi UU Ormas

Jakarta (PIKIRANUMAT) – Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi mengomentari  pengesahan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No 17/2013 tentang Organisasi  Kemasyarakatan yang dapat memicu konflik.

“Di sisi lain juga menunjukkan adanya potensi kerawanan yang setiap saat dapat memicu konflik, baik konflik
horizontal antarmasyarakat maupun konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah,” kata Zainut di  Jakarta, Senin (30/10).

Ia mengatakan, MUI mencermati dengan saksama bahwa sejak penerbitan perppu itu sampai dengan  pengesahan menjadi UU telah menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat yang sangat  tajam. Hal tersebut memang di sisi lain menunjukkan adanya ruang demokrasi yang terbuka lebar dan tumbuh di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, MUI mengimbau DPR RI dan Presiden Joko Widodo agar secara arif dan bijaksana  merespons aspirasi masyarakat untuk mengkaji kembali secara serius, mendalam dan sungguh-sungguh perppu tersebut.

Kajian ulang itu termasuk merespons usulan revisi terhadap undang-undang yang mengatur ormas yang
baru saja disahkan tersebut untuk lebih disempurnakan dan disesuaikan dengan semangat demokrasi,  penegakan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kendati demikian, Zainut menegaskan bahwa MUI menghormati keputusan DPR RI yang telah menyetujui  pengesahan Perpu No. 2/2017 menjadi undang-undang. Hal tersebut sudah sesuai dengan mekanisme  politik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagi pihak yang mengajukan gugatan uji materi terhadap regulasi ormas ke Mahkamah Konstitusi, dia mengatakan, MUI menghormati hal tersebut. Upaya itu merupakan langkah hukum yang tepat dan patut diapresiasi karena merupakan bentuk kesadaran hukum yang terpuji dan sesuai dengan konstitusi.

MUI mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap memelihara kerukunan, mengedepankan semangat toleransi dan saling menghormati dalam setiap perbedaan pendapat.

“Agar tidak melakukan tindakan provokatif dan mempertentangkan perbedaan pendapat masyarakat yang dapat menimbulkan kegaduhan, salah paham, dan fitnah sehingga kehidupan masyatakat tetap aman damai dan kondusif,” kata anggota DPR dari PPP ini. [MS/ANTARA]

BACA JUGA!

Dubes Saudi Puji Reuni Akbar 212, Sekjen PBNU Meriang

Jakarta (PIKIRAN UMAT) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melakukan protes keras terhadap Duta Besar …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *