Waspadai Agenda Penjajahan dalam Pertemuan IMF-World Bank di Bali

Acara forum perekonomian terbesar di dunia, International Monetary Fund (IMF)-World Bank (WB) Group Annual Meetings 2018 rencananya akan dilaksanakan di Bali pada 12–14 Oktober 2018 mendatang. Acara tersebut diperkirakan diikuti oleh sekitar 21 ribu delegasi yang berasal dari 189 negara.

Anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk pertemuan tahunan IMF-WB di Bali memang cukup fantastis, lebih dari Rp1,1 triliun. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan dana untuk mendukung pertemuan IMF-WB 2018 mencapai Rp 6,9 triliun. Anggaran yang cukup besar itu disiapkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur di beberapa destinasi. Di antaranya untuk keperluan pembangunan underpass Bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Benoa, Patung Garuda Wisnu Kencana dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Suwung hingga mencapai Rp 4,9 triliun (tirto.id 03/10/2018).

Pengeluaran besar tersebut ditargetkan setimpal dengan manfaat yang diperkirakan diperoleh Indonesia sebagai tuan rumah dari IMF-WB. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah memperhitungkan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kegiatan Annual Meeting IMF-World Bank sebesar 2,985 juta dolar AS atau senilai Rp 44,4 miliar. Menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, pertemuan IMF ini memberi dampak langsung bagi perekonomian Bali sebesar 0,64 persen atau sebesar 6,54 persen untuk angka pertumbuhan ekonominya. Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong berencana memanfaatkan pertemuan tahunan IMF di Bali untuk membahas pembangunan infrastruktur tahan bencana alam, setelah peristiwa gempa tsunami yang menghantam Palu-Donggala dan gempa di Lombok sebelumnya.

Dari sekian banyak prediksi keuntungan yang didapatkan pemerintah Indonesia melalui anggaran yang demikian besar terhadap pertemuan IMF-WB di Bali, apakah prediksi tersebut memang benar-benar akan terjadi dan dirasakan manfaatnya oleh Indonesia atau sebaliknya negeri ini makin terlilit utang akibat pinjaman yang ditawarkan oleh IMF dan WB?

Sikap pemerintah yang hanya fokus pada profit jangka pendek dalam pertemuan dengan IMF dan WB menunjukkan sikap sebagai pengekor negara adidaya. Tidak ada kemandirian dan eksistensi yang ditunjukkan pemerintah sebagai negara yang independen. Permasalahan ekonomi dan keuangan serta kerusakan infrastruktur yang diakibatkan gempa dan tsunami dipandang sebagai masalah yang harus diselesaikan dengan pinjaman baru dari lembaga keuangan internasional yang track recordnya telah dipahami secara publik. Sebagaimana terjadi tahun 1997 setelah penandatangan Letter of Intent (LoI) pertama dengan IMF, yang berisikan perjanjian 3 tahun dengan kucuran utang sebesar US$ 7,3 miliar, kehadiran IMF saat itu yang diprediksi sebagai dewa penyelamat ternyata tidak menyelesaikan masalah, namun justru telah mengakibatkan bertambah parahnya perekonomian Indonesia. Pengangguran terus meningkat, nilai tukar rupiah terus melorot tajam. Pada akhir tahun 1998 lebih dari 50% penduduk Indonesia harus hidup di bawah garis kemiskinan.

Agenda Penjajahan di Balik Pinjaman IMF-WB

Dalam tiga abad terakhir, kapitalisme telah mendominasi pembangunan internasional dan memonopoli perkembangan ekonomi serta memaksa diterapkannya kebijakan-kebijakannya pada dunia. IMF dan Bank Dunia memproklamirkan industrialisasi dan ide ekonomi liberal akan mentransformasi ekonomi tradisional dan masyarakat. Pengaruh seperti ini akan menetapkan negara-negara miskin dalam jalur perkembangan sejalan dengan pengalaman negara-negara maju semasa revolusi industri dulu.

Sebuah fakta, bahwa utang Luar Negeri (LN) bukanlah solusi tergambar pada kenyataan bahwa 41 negara miskin yang paling banyak berutang, utang luar negerinya meningkat dari 55 miliar dolar pada tahun 1980 menjadi 215 miliar dolar pada tahun 1995. Saat ini pemerintahan negara-negara Afrika menanggung utang sebesar 350 miliar dolar sehingga mereka memotong 2/5 penghasilan mereka untuk bayar utang. Akibatnya pemerintah mengurangi pembiayaan jasa/pelayan negara terhadap rakyatnya. Atas dasar itulah, Jubilee 2000 mengatakan bahwa di 40 negara paling miskin setiap 1 menit 13 anak mati (The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000).

Privatisasi air merupakan kegemaran Bank Dunia dan IMF. Sebuah pemeriksaan acak atas dana-dana IMF di 40 negara selama tahun 2000, mendapatkan bahwa 12 negara peminjam yang persyaratan peminjamannya memuat klausul kebijakan kenaikan harga jasa air dan privatisasi air. Dampak kebijakan IMF dan Bank Dunia memperivatisasi air dapat dilihat pada KwaZulu-Natal, Afrika Selatan, di mana orang-orang miskin yang tidak mampu membayar air bersih terpaksa menggunakan air sungai yang tercemar sehingga menyebabkan wabah kolera (Globalization Chalengge Initiative, Water Privatization Fact Sheet, 2001).

Ketika kota terbesar ke-3 di Bolivia dipaksa melakukan privatisasi air oleh IMF dan Bank Dunia, tingkat kenaikan harga air bagi pelanggan paling miskin mencapai 3 kali lipat. Negara dengan upah minimun kurang dari 60 dolar per-bulan tersebut, banyak pemakai air dengan biaya rekening perbulannya mencapai 20 dolar. Warga di kota tersebut yang telah membangun sumur-sumur keluarga dan sistem irigasi selama berpuluh-puluh tahun lalu, tiba-tiba harus membayar hak atas penggunaan air tersebut. (International Forum on Globalization, IF Bulletin, 2001).

Di sisi lain, dokumen-dokumen resmi AS telah mengungkapkan bahwa tujuan bantuan luar negeri AS adalah untuk mengamankan kepentingan AS itu sendiri dan mengamankan kepentingan “Dunia Bebas” (negara-negara kapitalis). Pada akhir tahun 1962 dan awal tahun 1963 di AS muncul debat publik seputar bantuan luar negeri AS bidang ekonomi dan militer. Maka kemudian Kennedy membentuk sebuah komisi beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat, yang diketuai oleh Jenderal Lucas Clay, untuk mengkaji masalah ini. Pada minggu terakhir Maret 1963, komisi itu mengeluarkan dokumen hasil kajiannya. Di antara yang termaktub di sana, bahwa tujuan pemberian bantuan luar negeri dan standar untuk memberikan bantuan adalah “keamanan bangsa Amerika Serikat dan keamanan serta keselamatan ‘Dunia Bebas’.” Inilah standar umum untuk seluruh bantuan ekonomi ataupun militer.

Jadi, tujuan pemberian bantuan luar negeri tersebut sebenarnya bukan untuk membantu negara-negara yang terbelakang, melainkan untuk menjaga keamanan Amerika dan negara-negara kapitalis lainnya, atau dengan kata lain, tujuannya adalah menjadikan negara-negara penerima bantuan tunduk di bawah dominasi AS untuk kemudian dijadikan sapi perahan AS dan alat untuk membela kepentingan AS dan negara-negara Barat lainnya.

Upaya Riil Menghentikan Agenda Penjajahan

Dalam perpektif Islam, utang yang terkait dengan individu hukumnya mubah, untuk itu setiap individu boleh berutang kepada siapa saja yang dikehendaki, berapa yang diinginkan baik kepada sesama rakyat maupun kepada orang asing. Seperti yang diungkapkan dari hadist: Dari Rafi’ berkata, Nabi SAW meminjam lembu muda, kemudian Nabi SAW menerima unta yang bagus, lalu beliau menyuruhku melunasi utang lembu mudanya kepada orang itu. Aku berkata “Aku tidak mendapati pada unta itu selain unta yang keempat kakinya bagus-bagus. Beliau bersabda berikan saja ia kepadanya, sebab sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling baik ketika melunasi utangnnya.

Hanya saja, apabila utang atau bantuan-bantuan tersebut membawa bahaya maka utang tersebut diharamkan. Hal ini mengacu kepada kaidah: Apabila terjadi bahaya (kerusakan) akibat bagian di antaranya satuan-satuan yang mubah, maka satuan itu saja yang dilarang.

Adapun berutangnya negara, maka hal itu seharusnya tidak perlu dilakukan, kecuali untuk perkara-perkara yang penting dan jika ditangguhkan dikhawatirkan terjadi kerusakan atau kebinasaan, maka ketika itu negara dapat berutang, kemudian orang-orang ditarik pajak dipakai untuk melunasinya. Atau kalau memungkinkan digunakan dari pendapatan negara yang lain. Status negara berutang itu mubah dalam satu keadaan saja, yaitu apabila di baitul mal tidak ada harta dan kepentingan yang mengharuskan negara hendak berutang adalah termasuk perkara yang menjadi tanggung jawab kaum Muslimin dan apabila tertunda/ditunda dapat menimbulkan kerusakan. Inilah dibolehkannya negara berutang, sedangkan untuk kepentingan lainnya mutlak negara tidak boleh berutang.

Untuk proyek infrastruktur, tidak termasuk perkara yang menjadi tanggung jawab kaum Muslimin, yaitu termasuk tanggung jawab negara. Oleh karena itu, negara tidak boleh berutang demi untuk kepentingan pembangunan proyek baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Sedangkan untuk pengelolaan dan penanaman modal asing diseluruh negara tidak dibolehkan termasuk larangan memberikan monopoli kepada pihak asing. Larangan seluruh kegiatan tersebut adalah karena aktivitas tersebut terkait langsung atau dapat menghantarkan pada perbuatan yang haram. Baik itu penanaman modal asing melalui bursa saham adalah haram sebab kegiatan dibursa saham adalah haram. Ataupun utang untuk investasi pembangunan. Karena pengelolaan modal dengan jalan utang dari pihak asing juga dilarang sebab terkait dengan aktivitas riba yang diharamkan.

Dengan demikian, utang luar negeri dengan segala bentuknya harus ditolak. Kita tidak lagi berpikir bisakah kita keluar dari jeratan utang atau tidak. Yang penting dipikirkan justru harus ada upaya riil untuk menghentikan utang luar negeri yang eksploitatif itu. Menurut Umar Syarifuddin dalam eramuslim.com, 2015, upaya riil yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: Pertama, kesadaran akan bahaya utang luar negeri, bahwa utang yang dikucurkan negara-negara kapitalis akan berujung pada kesengsaraan. Selama ini, salah satu penghambat besar untuk keluar dari jerat utang adalah pemahaman yang salah tentang utang luar negeri. Utang luar negeri dianggap sebagai sumber pendapatan, dan oleh karenanya dimasukkan dalam pos pendapatan Negara. Kucuran utang dianggap sebagai bentuk kepercayaan luar negeri terhadap pemerintah. Sehingga, semakin banyak utang yang dikucurkan, semakin besar pula kepercayaan luar negeri terhadap pemerintahan di sini. Demikian juga pemahaman bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan kecuali harus dengan utang luar negeri.

Kedua, keinginan dan tekad kuat untuk mandiri harus ditancapkan sehingga memunculkan ide-ide kreatif yang dapat menyelesaikan berbagai problem kehidupan, termasuk problem ekonomi. Sebaliknya mentalitas ketergantungan pada luar negeri harus dikikis habis. Sejumlah program yang dicanangkan negara donor berpotensi menambah jumlah kaum miskin. Ketiga, menekan segala bentuk pemborosan negara, baik oleh korupsi maupun anggaran yang memperkaya pribadi pejabat, yang bisa menyebabkan defisit anggaran. Proyek-proyek pembangunan ekonomi yang tidak strategis dalam jangka panjang, tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia, dan semakin menimbulkan kesenjangan sosial harus dihentikan.

Keempat, melakukan pengembangan dan pembangunan kemandirian dan ketahanan pangan. Dengan membangun sector pertanian khususnya produk-produk pertanian seperti beras, kacang, kedelai, tebu, kelapa sawit, peternakan dan perikanan yang masuk sembako. Dan memberdayakan lahan maupun barang milik negara dan umum (kaum muslimin) seperti laut, gunung, hutan, pantai, sungai, danau, pertambangan, emas, minyak, timah, tembaga, nikel, gas alam, batu bara dan lainnya.

Kelima, mengatur ekspor dan impor yang akan memperkuat ekonomi dalam negeri dengan memutuskan import atas barang-barang luar negeri yang diproduksi di dalam negeri dan membatasi import dalam bentuk bahan mentah atau bahan baku yang diperlukan untuk industri dasar dan industri berat yang sarat dengan teknologi tinggi. Serta memperbesar ekspor untuk barang-barang yang bernilai ekonomi tinggi, dengan catatan tidak mengganggu kebutuhan dalam negeri dan tidak memperkuat ekonomi dan eksistensi negara-negara Barat Imperialis.[]

Dr Retno Muninggar, SPi, M.E.
(Komunitas Muslimah Menulis)

BACA JUGA!

Bukan Sekadar Nostalgia, Reuni 212 Momentum Bangkitnya Kesadaran Politik

Mendengar kata reuni, apa yang terbesit dalam pikiran kita?. Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *