BREAKING

Dapatkah Putusan Genosida Rohingya Menghadirkan Keadilan?

Dapatkah Putusan Genosida Rohingya Menghadirkan Keadilan?

Oleh: Nuimhidayat | Nov 21, 2026

Oleh : Nazmus Sakib (dosen Hubungan Internasional di University of Kentucky, Amerika Serikat)

Pada Kamis, Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukannya sepanjang 80 tahun sejarah lembaga tersebut: menyatakan sebuah negara bertanggung jawab atas tindakan genosida. Dengan suara 9 berbanding 6, pengadilan menyatakan bahwa operasi Myanmar terhadap etnis Rohingya pada 2017 telah melewati ambang kejahatan paling berat dalam hukum internasional.

Putusan ini penting karena pembelaan Myanmar selama ini bukan sekadar menyatakan bahwa tidak terjadi sesuatu yang mengerikan. Myanmar berargumentasi bahwa operasi yang disebutnya sebagai "operasi pembersihan" (clearance operations) merupakan respons terhadap serangan Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (Arakan Rohingya Salvation Army/ARSA). Menurut Myanmar, tindakan tersebut, betapapun brutalnya, pada dasarnya merupakan operasi pemberantasan terorisme.

Padahal, genosida tidak cukup dibuktikan hanya dengan adanya pembunuhan, pemerkosaan, atau penghancuran desa. Genosida mensyaratkan adanya niat khusus untuk memusnahkan suatu kelompok yang dilindungi.

Pengadilan menemukan bahwa pasukan pemerintah Myanmar membunuh ribuan warga sipil Rohingya, melakukan kekerasan seksual secara luas, melakukan kekerasan ekstrem terhadap anak-anak, serta menyerang orang-orang yang melarikan diri menuju Bangladesh.


Dengan mempertimbangkan seluruh bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan bahwa "satu-satunya kesimpulan yang masuk akal" adalah adanya niat untuk memusnahkan sebagian besar penduduk Rohingya di wilayah utara Negara Bagian Rakhine.

Putusan ini sekaligus meruntuhkan upaya pengelakan yang selama satu dekade terakhir terus dilakukan Myanmar.

Serangan ARSA memang benar terjadi. Konflik bersenjata juga benar-benar berlangsung. Namun, pemberontakan bukanlah alasan pembenar secara hukum untuk melakukan genosida. Demikian pula, kekejaman yang terjadi tidak bisa lagi dianggap sekadar tindakan berlebihan dari sejumlah tentara yang bertindak di luar kendali.

Ini adalah putusan mengenai apa yang dilakukan Myanmar sebagai sebuah negara terhadap suatu bangsa.

Perbedaan suara 9 berbanding 6 dalam putusan tersebut tidak diragukan lagi akan dimanfaatkan Myanmar untuk meragukan keputusan pengadilan. Namun, putusan itu bersifat final dan mengikat.

Bahkan, dengan suara 10 berbanding 5, pengadilan mengambil langkah lebih jauh dengan memerintahkan pemberian reparasi, termasuk pemulangan yang aman, sukarela, dan bermartabat; penyatuan kembali keluarga; pengembalian harta benda; serta pembayaran kompensasi apabila pengembalian harta benda tidak memungkinkan.

Bagi para penyintas Rohingya, keputusan ini merupakan pengakuan luar biasa atas penderitaan mereka. Yasmin Ullah, seorang aktivis hak-hak Rohingya yang hadir di ruang sidang, menyebutnya sebagai "hari yang luar biasa bagi Rohingya".

Di Cox's Bazar, Bangladesh, para pengungsi juga menyampaikan tuntutan yang sangat praktis: mereka ingin pulang ke tanah air, tetapi dengan hak-hak yang terjamin, kewarganegaraan, dan martabat.

Namun, inilah persoalannya: Putusan pengadilan tidak bisa dimakan untuk menghilangkan rasa lapar. Orang tidak bisa hidup di dalam sebuah putusan. Desa yang terbakar tidak bisa dibangun kembali hanya dengan putusan, dan anak-anak tidak bisa dibesarkan dengan aman hanya berbekal putusan tersebut.

ICJ tidak memiliki perangkat untuk menegakkan putusannya secara langsung. Berdasarkan Pasal 94 ayat (2) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ketidakpatuhan terhadap putusan dapat dibawa ke Dewan Keamanan PBB (UNSC). Namun, China atau Rusia dapat memblokir tindakan melalui hak veto mereka.

Karena itu, tekanan di luar Dewan Keamanan PBB menjadi sangat penting. Hal ini mencakup sanksi yang ditargetkan, diplomasi ASEAN, penyelidikan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), serta kasus yang diajukan Argentina berdasarkan prinsip yurisdiksi universal. Dalam kasus Argentina tersebut, surat perintah penangkapan bahkan telah diterbitkan terhadap 25 tersangka.

Pihak yang menguasai wilayah juga telah berubah. Pada 2017, militer Myanmar mendominasi Negara Bagian Rakhine. Kini, sebagian besar wilayah tersebut dikuasai Tentara Arakan (Arakan Army). Para penyelidik PBB telah mendokumentasikan adanya perekrutan paksa, pembatasan pergerakan, pembunuhan sewenang-wenang, dan berbagai pelanggaran lainnya terhadap Rohingya di bawah kekuasaan kelompok tersebut.

Karena itu, setiap kerangka pemulangan yang serius harus berhadapan dengan pihak yang saat ini menguasai wilayah tersebut.

Bangladesh seharusnya mengaitkan perdagangan lintas batas, akses kemanusiaan, dan hubungan politik dengan Tentara Arakan pada sejumlah tolok ukur yang dapat diukur terkait perlindungan Rohingya. Tolok ukur tersebut meliputi kebebasan bergerak, pemulihan hak atas tanah, penghentian perekrutan paksa, pemantauan internasional, serta adanya jalan menuju kewarganegaraan.

Dhaka juga harus mendesak otoritas Myanmar, ASEAN, China, India, negara-negara Teluk, dan pemerintah negara-negara Barat untuk mendukung mekanisme pemulangan dan reparasi yang diawasi secara internasional.

Selama ini, pelabuhan, jaringan pipa, dan koridor perdagangan terlalu sering dianggap sebagai kepentingan "strategis", sementara persoalan Rohingya hanya dimasukkan ke dalam berkas masalah kemanusiaan.

Semua pihak menginginkan sesuatu dari Myanmar. Sudah saatnya Rohingya juga menjadi bagian dari perhitungan tersebut.

Tidak satu pun dari semua upaya ini akan berarti jika kamp-kamp pengungsi hancur sebelum pemulangan bisa diwujudkan.

Sekitar 95 persen pengungsi Rohingya berada dalam kategori rentan sedang hingga tinggi dan hampir sepenuhnya bergantung pada bantuan kemanusiaan.

Rencana respons PBB tahun 2026 yang telah dipangkas menargetkan pengumpulan dana sebesar 710,5 juta dolar AS, atau 26 persen lebih rendah dibandingkan permintaan bantuan pada tahun sebelumnya.

Pada April, Program Pangan Dunia (World Food Programme/WFP) mengurangi bantuan bagi sekitar dua pertiga pengungsi melalui sistem bantuan berjenjang yang baru. Sekitar 17 persen pengungsi kini hanya menerima bantuan sebesar 7 dolar AS per orang setiap bulan.

Negara-negara donor yang menyambut baik putusan tersebut seharusnya membiayai masa penantian para pengungsi dengan keseriusan yang sama seperti ketika mereka memuji tujuan akhir berupa kepulangan ke tanah air.

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang mendukung gugatan Gambia, serta para donor dari negara-negara Teluk memiliki tanggung jawab khusus. Pemerintah negara-negara Barat seharusnya mengembalikan bantuan yang telah dipangkas, sementara lembaga pemberi pinjaman dan donor perlu mendukung masyarakat Bangladesh yang menampung para pengungsi.

Kamp-kamp yang kekurangan dana akan mendorong perdagangan manusia, eksploitasi, dan perjalanan laut berbahaya menuju Malaysia dan Indonesia.

Sebuah putusan yang membuka jalan pulang tidak akan banyak berarti apabila orang-orang yang seharusnya mendapatkan manfaat dari putusan tersebut tidak mampu bertahan hidup selama menunggu kepulangan.

Reparasi kini memiliki kekuatan hukum, bukan sekadar tuntutan moral. Klaim kepemilikan tanah dan harta benda harus didokumentasikan. Tanah harus dikembalikan jika memungkinkan, dan kompensasi harus dibayarkan jika pengembalian tidak dapat dilakukan.

Bantuan kemanusiaan mengatakan: Anda sedang menderita, karena itu kami akan membantu Anda bertahan hidup.

Sementara reparasi mengatakan: Sebuah ketidakadilan telah dilakukan terhadap Anda, dan ada pihak yang berkewajiban untuk memperbaikinya.

Putusan ini sangat besar artinya. Namun, ujian sesungguhnya kini jauh lebih sederhana: Dapatkah Rohingya pulang sebagai warga negara, mendapatkan kembali tanah mereka, menerima kompensasi, dan membesarkan anak-anak mereka di tempat yang bukan lagi kamp pengungsian?

Pengadilan telah menegakkan kebenaran. Kini, keadilan harus benar-benar membawa mereka pulang. II Sumber : aljazeera.com